Keberadaan kendaraan dinas pemerintah sebagai alat transportasi PNS sama dibutuhkannya dengan fasilitas kendaraan yang diberikan perusahaan swasta pada karyawannya. Namun pada praktiknya, kendaraan dinas PNS kadang kala dipertanyakan penggunaannya oleh publik. Alasannya, publik sering melihat ada saja PNS yang menggunakan kendaraan dinas untuk hal-hal pribadi bukan kedinasan.
Kali ini saya akan membeberkan 6 merek sepeda motor dinas yang menjadi fasilitas PNS dari eselon III atau selevel Kepala Bagian hingga staf operasional yang memang tugasnya di lapangan. Namun, memang nggak semua PNS instansi mendapatkan privilese ini, ya. Jadi, bersyukurlah kalian PNS yang kebagian jatah sepeda motor dinas, Lur.
#1 Honda Win
Eksistensi Honda Win sebagai sepeda motor pelat merah sudah diakui ketangguhannya sejak zaman Presiden Suharto. Penggunaannya sebagai kendaraan dinas memang telah dihentikan pada masa 2005. Namun, dalam sejarah semesta sepeda motor dinas pelat merah, Honda Win telah tercatat sudah hadir sejak 1984.
Bisa dikatakan Honda Win sudah jadi legenda motor pelat merah. Jenis modifikasinya sekarang dijual di kisaran harga belasan hingga dua puluh juta di marketplace. Varian customnya pun sudah beragam, dari model retro scramble hingga jab style. Padahal, awal kemunculannya dulu harganya 3-5 juta rupiah saja.
#2 Honda Supra Fit
Merek motor selanjutnya adalah Honda Supra Fit. Saya sendiri sempat mendapatkan motor dinas Supra Fit 2009 saat menjadi penghubung kepegawaian instansi saya dengan instansi lainnya. Pemakaiannya cukup irit. Ia cukup pas di kantong PNS baru seperti saya saat itu. Jadi, kita tak harus jadi Kasub dulu untuk mendapatkannya, Mylov. Kebetulan kerjaan saya memang menuntut transportasi yang lincah dan harus membelah kota Jakarta yang padat. Maka sepeda motor dinas menjadi solusi ketimbang diantar mobil dinas yang memang belum jatahnya.
#3 Suzuki Shogun
Selain Honda, merek Suzuki pun jadi pilihan alternatif sepeda motor dinas pelat merah. Ia menjadi variasi motor dinas selain Honda Supra Fit. Biasanya, merek ini dipilih ibu-ibu PNS selevel Kasubbag atau bendahara kantor yang harus bolak balik ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sampai sekarang, tim kerja saya pun masih menggunakan merek Suzuki Shogun ini, lho. Awet juga, sih.
#4 Honda GL Max
Honda GL Max menjadi salah satu merek sepeda motor yang diberikan kepada PNS level Kepala Bagian di beberapa instansi pemerintah. Sudah pasti yang menggunakannya kebanyakan adalah para pria. Pasalnya, ia memang “motor laki” kata emak-emak. Tentu saja banyak yang menginginkan jatah motor dinas jenis ini. Namun tak semua dapat karena jumlahnya juga terbatas. Mau nggak mau ya pakai sepeda motor bebek Honda Supra Fit atau Suzuki Shogun. Daripada nggak dapat, kan?
#5 Honda Vario
Seiring perkembangan zaman, masuklah variasi sepeda motor dinas jenis matic. Dari sekian banyak merek motor matic, tetap saja merek Honda akhirnya masih jadi pilihan teratas. Honda Vario 125 cc pun jadi pilihan di beberapa instansi pemerintah. Tak bisa dibantah bahwa merek Honda tetap jadi andalan jaminan irit, cukup kokoh, dan tangguh di jalan beraspal maupun beton.
#6 Kawasaki KLX 150
Merek lainnya yang juga dipakai untuk operasional PNS spesialis lapangan adalah Kawasaki KLX 150. KLX 150 adalah kendaraan yang cocok digunakan untuk PNS di lingkungan pedesaan atau security di kantor kabupaten. Kalau diperhatikan, Kawasaki KLX 150 lazim digunakan sebagai kendaraan dinas bapak-bapak polisi.
Merek ini memang sangat diandalkan di medan berumput hingga tanah berlubang karena sudah tersemat dua ban jenis off road. Meski cukup tinggi dibanding motor Honda GL Max, yakni jarak ke tanah 255 mm, sepeda motor jenis trail besutan Kawasaki ini memiliki body indah, ramping bak atlet senam. Sekilas, ia mirip belalang sembah, ya.
Itulah, 6 merek sepeda motor dinas pemerintah alias pelat merah yang saya ketahui selama mengabdi menjadi PNS hingga kini. Mungkin di kantor atau instansi kalian ada yang menggunakan merek lain. Toh, ini memang tergantung kebijakan pejabat pengadaan barang dan jasa, asal tidak melebihi pagu anggaran atau melebihi kewajaran, lah. Nggak mungkin kan, PNS menggunakan Kawasaki Ninja atau Honda CBR 250 cc berpelat merah. Kalau mau, ya pakai duit sendiri, lah, jangan malah pakai anggaran kantor. Betul, nggak?
Penulis: Suzan Lesmana
Editor: Audian Laili