Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampaknya mewarisi pendahulunya: selalu menjadi media darling. Isu apapun yang muncul dan apapun yang keluar dari mulutnya selalu menjadi pemberitaan dan namanya disanjung-sanjung, bahkan untuk urusan yang sebetulnya sangat lokal.

Lalu, dia bercerita soal kucing di langit-langit kantornya, dan para wartawan memberitakannya seolah urusan kucing di kantor Ahok adalah urusan maha penting yang bisa menentukan kesejahteraan warga Jakarta. Ahok pula yang memuji Presiden Jokowi sebagai orang yang tidak mungkin salah mengambil keputusan ketika mengomentari hiruk-pikuk pencalonan kepala polisi yang tak pernah selesai diputuskan oleh seorang presiden, sampai hari ini.

Singkatnya, apapun yang keluar dari mulut Ahok adalah berita dan harus dianggap penting. Dianggap menentukan merah-biru perjalanan bangsa. Ahok kemudian selalu ditampilkan dan diimajinasikan sebagai sosok yang memberi harapan. Sosok yang tegas dan bersih. Pemberantas korupsi dan kemaksiatan. Tapi benarkah?

Kisah pertemuan warga rumah susun Gajahmada Mediterania dengan Ahok sebagai gubernur, beberapa waktu lalu, menunjukkan bagaimana karakter Ahok sebenarnya yang tidak diketahui banyak orang karena tidak ada wartawan yang memberitakan. Penghuni rumah susun minta bertemu dengan Ahok agar menyelesaikan sengketa antara mereka dengan pengelola karena perlakuan sewenang-wenang dari pengelola. Tapi yang terjadi justru berkebalikan dengan harapan warga.

Ahok dengan serta-merta mengatakan kepada perwakilan para penghuni bahwa mereka belum tentu benar karena tidak mewakili mayoritas, 50 + 1 itu, dan jawaban Ahok niscaya mengecewakan para penghuni. Mereka kemudian membantah pendapat Ahok, bahwa masalahnya bukan soal mayoritas yang pasti benar atau minoritas yang pasti keliru, meskipun mereka yang bersengketa dengan pengelola adalah mayoritas. Bagi mereka kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran yang mereka sampaikan ada di Undang-Undang Rusun No.16 Tahun 1988 dan Undang-Undang Rusun No. 20 Tahun 2001.

Maka ketika salah satu perwakilan menghardik Ahok dengan kata-kata “Anda sebagai kepala daerah hendaknya berani menegakkan undang-undang karena itu adalah kewajiban saudara dan hak kami sebagai warga negera rakyat Indonesia,” Ahok kemudian hanya terdiam.

Dia lalu mengalihkan topik pembicaraan, bercerita masa kecilnya di Belitung dan itu tentu saja mengecewakan para penghuni rumah susun. Ahok yang dibayangkan tegas dan bersih, ternyata hanya tegas pada orang-orang tak berdaya, tapi lembek ketika berhadapan dengan pemilik modal.

Seng Seng Khoe, orang yang terus-menerus mencari keadilan karena diperlakukan sewenang-wenang oleh pengelola pusat belanja ITC Mangga Dua, pernah menulis status di Facebooknya dan menantang Ahok untuk meminta Kejaksaan Agung menangkap konglomerat Sinar Mas Grorup, yang dinilainya telah merugikan negara dan konsumen. Sinar Mas adalah induk perusahaan dari PT Duta Pertiwi, pengembang ITC Mangga Dua.

Khoe menantang Ahok, setelah dia membaca berita tentang Ahok yang meminta Kejaksaan Agung menangkap direktur utama JakPro yang diduga telah menjual aset Pemprov DKI dan merugikan negara puluhan miliar.  Kata Khoe, Sinar Mas Group juga telah menjual tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang kini dijadikan ITC Mangga Dua seluas sekitar 30 hektare.  Penjualan tanah milik Pemprov DKI itu, menurut Khoe, dapat dilihat dari bukti akta jual-beli antara Sinar Mas Group dengan ribuan konsumen, dan bukti faktur penjualan yang dikeluarkan oleh Sinar Mas Group.

Tentu tantangan Khoe hanya sindiran kepada Ahok. Di mata Khoe, Ahok yang selalu berkoar-koar taat konstitusi, tidak lebih hanya sosok yang melempem ketika berhadapan dengan pengembang-pengembang besar. Sebagai gubernur, Ahok hanya berani bertindak pada rakyat kecil, dan pendapat Khoe tidak berlebihan.

Ketika dua pekan lalu Jakarta kembali kebanjiran, mulut Ahok bersuara: permukiman kumuh sebagai penyebab banjir. Sebelumnya  Ahok membuat peraturan melarang sepeda motor melintas di jalan-jalan protokol di Jakarta dengan alasan untuk mengurangi kemacetan tapi tetap membiarkan mobil-mobil pribadi terus berkeliaran.  Beberapa hari lalu, Ahok mengusulkan agar mobil-mobil mewah diboleh melintas di jalur TransJakarta (busway).

Sejak dia dilantik sebagai gubernur (yang sebetulnya juga karena kebetulan), sudah ratusan permukiman warga miskin dimusnahkan. Alasannya, itu tadi, permukiman miskin menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta, meskipun orang-orang juga tahu, sebagai gubernur,  Ahok sampai sekarang  tak pernah menjelaskan rencana strategisnya mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta.

Pekan lalu, mulut Ahok tak selesai bersuara. Dia akan menyiapkan penembak jitu untuk memburu pelaku kejahatan di Jakarta, seolah zaman ini adalah zaman koboi.

Dia juga mengancam akan memotong tunjangan kinerja seluruh PNS  di bawah Pemrov DKI Jakarta yang ketahuan merokok di lingkungan kantor. Dia berjanji akan memberikan sanksi kepada pihak swasta dan pengelola gedung yang tidak tegas mengawasi para perokok. Tak ada kompromi katanya, dan keputusan Ahok diamini terutama oleh orang-orang yang berkampanye anti-rokok. Ahok dianggap pahlawan.

Ahok lupa, negara ini bukan monopoli para aktivis anti-rokok karena bahkan para perokok pun dilindungi oleh undang-undang. Sebagai orang yang selalu berteriak taat pada konstitusi, Ahok mestinya tahu, merokok adalah perbuatan legal. Dilindungi oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang bahkan mewajibkan pemerintah, termasuk dia sebagai gubernur, untuk menyediakan tempat khusus merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya.

Dengan mengancam akan memotong tunjangan kinerja PNS DKI yang merokok di kantor, Ahok bukan saja menunjukkan kualitasnya sebagai pejabat yang hanya rajin bercuap-cuap, tapi juga telah membuat setidaknya empat kesalahan besar.

Pertama, dia menganggap para perokok adalah pendosa. Harus dilaknat, dikutuk dan dikucilkan melebihi para maling uang negara dan pelanggar HAM. Kedua, dia telah mengabaikan  undang-undang yang melindungi hak perokok.

Ketiga, ancamannya adalah bentuk intimidasi yang memuakkan. Tipikal para pejabat otoriter dan tentu saja hal itu harus dilawan. Keempat, memotong pendapatan PNS hanya karena merokok, niscaya bertentangan dengan undang-undang, dan kalau benar terjadi atau dilakukan oleh Ahok, dia harus diperkarakan.

Maka membaca pernyataan yang kerap muncul dari mulut Ahok yang semakin pongah, tampaknya inilah saatnya bagi dia untuk berterus-terang bahwa sebagai gubernur yang karena kebetulan itu, dia sebetulnya tidak berdaya kecuali hanya sanggup menindas orang-orang kecil. Mulutnya semestinya juga mulai berhenti untuk terus berkoar-koar dan sesumbar seolah dialah pejabat tanpa noda, dan tidak sedang menyuarakan kepentingan politik dan kekuatan modal tertentu.

  • Sanda Subrata Husaeni

    ada 2 poin nih ..

    tentang Ahok mengusulkan agar mobil-mobil mewah diboleh melintas di jalur TransJakarta (busway).. kiranya bapak harusnya memberikan pernyataan yg lengkap agar tidak terjadi miscom ..
    ahok memang mengusulkan.. tetapi dengan denda 200 ribu dan 500 ribu jika membuat kemacetan di jalur busway, dan ahok akan memberikan CCTV agar kendaran bisa terlihat jika masuk busway~

    1 lagi .. merokok memang legal di negara ini tapi ada tempat yang tidak boleh merokok
    yaitu tempat kerja tersebut .. (baca: didalam gedung ,halaman , dll)
    adapun Tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan memenuhi persyaratan (Pasal 5 Peraturan Bersama 188/2011) :

    a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:
    b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
    c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
    d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang

    nah ahok melihat banyak PNS yg merokok di gedung tempat mereka bekerja bukan di luar tempat ia bekerja~
    CMIIW

    • hilman

      om sanda, saya cuma sharing no offense,

      1. untuk mobil di perboleh kan masuk jalur busway dan di denda kalau bikin macet, ujung nya nanti jadi maenan orang berduit, “ah bayar aja nanti lepas kok”, saya lebih setuju di pertegas ga ada yang boleh lewt jalur busway mau polisi, tentara, pejabat, presiden, kecuali “ambulans” yang bawa pasien ato ada keadaan genting misal mobil pemadam kebakaran.

      • Agatha Christie

        Kok soal rokok sampai seperti ini. Kyk gak ada yg lebih penting lg. Kyknya ini “artikel” pesanan dari DPRD DKI deh. Pimpinannya Ketua Gerindra Taufik, yg mantan narapadiana itu. Memalukan.

  • Sanda yang baik
    Terima kasih ya kritikmu.

    Soal busway. Jalur itu sejak awal jelas hanya diperuntukkan untuk TransJakarta bukan kendaraan pribadi. Sengaja dibuat jalur khusus, agar publik beralih menggunakan transportasi umum yang nyaman dan lebih cepat. Tujuan lainnya tentu untuk mengurangi kemacetan lalulintas yang penuh dengan kendaraan pribadi.

    Jadi soalnya bukan kendaraan pribadi yang lewat busway kemudian berbayar atau tidak, soalnya adalah usulan Ahok itu pongah. Dia kelihatan tidak berdaya mengatasi persoalan Jakarta dan kemudian mencoba mengambil jalan pintas.

    Soal rokok. Coba tanya ke Ahok, apa dia sudah mewajibkan setiap kantor di lingkungan pemprov DKI untuk memberikan ruang bagi perokok? Atau anda sudah ngecek, dan ada ruang untuk merokok itu?

  • Oh iya, satu lagi: ancaman Ahok memotong gaji itu loh yang menjijikkan. Dia itu gubernur apa preman sih?

    • ErollG

      Yasudah, didenda saja maximal 50jt…

      • Para perokok itu sudah banyak mengalah, diancam dan diburuk-burukkan. Sekarang kewajiban menyediakan tempat untuk merokok saja tidak dipenuhi, malah mau gunakan jurus denda. Itu timpang namanya. Mau menang sendiri.

  • Voja Alfatih

    Saran judul: “Balada Sejuta Bacot Ahok” biar kayak judul lagu “Balada Sejuta Wajah”

  • Husni Rasyad

    Di Mata Najwa, Ahok pernah disandingkan dengan Syahrini, artis banyak sensasi tanpa prestasi. Pas betul.

  • dom

    Fotomu kok beda-beda to, Cak Rusdi? Hehehe.

  • Burhan Turnip

    Bung Rusdi, kau yg sebetulnya banyak bacot & asbun, asal-bunyi. Paling tidak, riset dulu-lah di Google.

    1. Soal UU No.20/2011 tentang Rusun
    Ini produk hukum yg secara formal-legalistik kacau-balau. Jadi sebelum kau banyak bacot soal isu ini, ada baiknya membaca dulu UU yg aturan turunannya hingga sekarang pun tak ada. Ini aku kasih kau bahan bacaan: http://properti.kompas.com/read/2011/11/23/20264874/UU.Rusun.2011.adalah.Kecelakaan.Sejarah. dan ini juga http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2014/05/28/quo-vadis-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-rumah-susun-pertama/

    2. Jalur Busway
    Transjakarta akan menjadi salah satu fokus pengurangan kemacetan di Jakarta. Ini bisa dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta. Bayangkan, sebelumnya status badan hukum Transjakarta hanya Badan Layanan Umum. Jadi, praktis, jalur ini adalah eksklusif untuk bus Transjakarta. Sekali lagi, kau banyak baca dulu sebelum banyak bacot.

    3. Rokok
    Kau tau, aku pun perokok. Tapi merokok pun harus bertanggung jawab. Smoke responsibly. Begitu Bung!

    • Seng Seng Khoe

      Pak Burhan yang pandai, apa bapak pernah baca UU no 20/2011 tentang
      rumah susun? Dari komentar bapak ini saya yakin bapak tidak pernah baca
      UU rusun ini. Ada beberapa pasal yang memberikan kewenangan pada
      pemerintahan daerah untuk mengambil tindakan jika terjadi penyelewengan
      terhadap aturan rusun yaitu melakukan pembinaan yang antara lain
      meliputi pengendalian dan pengawasan (pasal 6) dimana pengendalian ini
      meliputi salah satunya adalah pengelolaan yaitu pengawasan terhadap
      pembentukan P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun)
      dan pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama dan
      tanah bersama (pasal 70).Sementara pembinaan yang berkaitan dengan
      pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi dan tindakan koreksi (pasal 10)

      Asal pak Burhan tahu kewenangan yang diberikan pada
      pemerintahan daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta ada tertulis
      dalam UU no 20/2011 yang tidak pernah mau digunakan bapak Ahok untuk
      menindak pengembang-pengembang nakal seperti yang pak Rusdi sebutkan
      diatas. Kalau bapak tidak jelas silakan bapak RISET dulu mengenai UU
      rusun ini baru bapak berikan komentar, jangan tidak pernah baca UU rusun
      sudah asal jeplak saja karena hanya membaca tulisan yang isinya mungkin
      juga bapak tidak baca dimana isi artikel yang bapak baca hanya
      menyebutkan mengenai kekuranglengkapan dalam UU rusun bukan berarti UU
      nya bermasalah dan mengenai aturan turunannya telah dituliskan pada UU
      rusun ini pada pasal 118 huruf b yang menyatakan “semua peraturan
      perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU no
      16/1985 tentang rusun dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
      bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru
      berdasar UU ini” dan jika bapak tidak percaya apa yang saya tulis ini
      silakan bapak baca sendiri UU nya.

      Saya tidak pernah
      membaca mengenai aturan mengenai busway dan rokok tapi dari komentar
      bapak mengenai UU rusun ini saya menduga bapak juga tidak pernah membaca
      aturan busway dan rokok, jadi tidak perlulah saya komentar mengenai dua
      hal ini karena jika saya ingin komentar saya mesti membaca UU ini tidak
      asal jeplak.

      • Burhan Turnip

        Bagaimana Ahok mau pake kewenangan yg didapat dari UU yg kacau-balau. Logika Bung ke mana? Aturan turunannya saja tidak ada. Walah, tampaknya Anda yg harus banyak belajar soal produk legislasi Bung! Sy bukan pro-pengembang besar. Tapi, faktanya, UU Rusun menjadi macan ompong karena secara formal-legalistik, parah sekali kualitasnya.

        • Seng Seng Khoe

          UU kacau balau? Apa anggota DPR RI dan Pemerintah yang membuat UU 20/2011 adalah orang-orang yang kacau balau sehingga menghasilkan produk hukum yang kacau balau?

          Dari Uraian bapak saya menarik kesimpulan, kalau UU yang dihasilkan kacau balau berarti negeri ini negeri yang diatur oleh orang-orang yang kacau balau pula. Selamat pak, kalau begitu kita hidup di negeri KACAU BALAU menurut versi bapak.

  • Burhan Turnip

    Ahok Cabut Dua Izin Pembangunan Apartemen di Jakarta. Read More: metro.news.viva.co.id/news/read/404310-ahok-cabut-dua-izin-pembangunan-apartemen-di-jakarta

    • Seng Seng Khoe

      Pak Burhan sungguh pandai mencari contoh untuk mendukung komentarnya, sementara rusun-rusun yang bermasalah yang dibangun pengembang-pengembang besar di DKI Jakarta yang bertebaran beritanya di media online tidak diambil sebagai contoh yang menunjukan bahwa pak Ahok tidak berani pada pengembang besar seperti pengembang Sinar Mas dan Agung Podomoro yang sangat jelas merugikan para pemilik rusun,

      Asal pak Burhan tahu sampai hari ini pak Ahok tidak berani menindak pengembang-pengembang besar yang bermasalah, pak Ahok ini hanya berani menindak pengembang-pengembang kecil.

      • Burhan Turnip

        Bung, “semua peraturan
        perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU no
        16/1985 tentang rusun dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
        bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru
        berdasar UU ini”, carikan sy mana UU yg terdapat klausul seperti itu selain UU Rusun!

        Kalau belum tahu tentang hukum positif di Indonesia, RISET dulu! Kalau memang UU Rusun secara formal-legalistik sudah benar, maka akan ada produk hukum turunannya. Logikanya sederhana kok. Sekarang, tunjukkan mana produk hukum turunan dari UU Rusun? Tidak ada. Mengapa? Karena, itu tadi, abal-abal. Tidak ada yg berani bikin aturan turunannya. Jadi, sulit rasanya jika seorang gubernur dituntut menindak pengembang tanpa payung hukum yg jelas. Itu sebabnya, UU Rusun yg harus direvisi total. Bukan malah kita seenak jidat menuntut pemda menindak sana-sini. Jadi, sekali lagi, tunjukkan ke saya, mana produk legislasi (baca: UU) yg belum ada produk turunannya, tapi sudah diterapkan.

        • Seng Seng Khoe

          Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, tapi ini sungguh aneh, bicara tentang UU rusun malah ngelantur ke UU lain dan malah minta mencarikan (membuktikan) ada nggak pasal seperti yang terdapat dalam UU no 20/2011 pada UU yang lain, logika berpikir yang tidak benar dan sesat.

          Dalam pasal 10 UU 20/2011 tentang rusun telah disebutkan Pemda diberikan kewenangan melakukan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan tindakan koreksi. Apa ini seenak jidat meminta Pemda menindak pengembang yang nakal? Capek deh.

  • cie yang ahok hater.

    fuck
    off
    mate

  • Pingback: Ahok, Bapak Air Mata DKI Jakarta | Mojok()

  • Pingback: Peristiwa-Peristiwa di 2016 yang Pantas Dipisuhi | Mojok()

  • Pingback: Ahok dan Mulutnya yang Tak Selesai | Komunitas Kretek()

No more articles