Kuntarti Puspandari jadi salah satu politisi perempuan yang akan meramaikan Pemilu 2024 mendatang. Perempuan yang akrab disapa Ndari ini akan kembali maju dalam pemilihan legislatif demi mempertahankan kursinya di DPRD DIY.

Politisi yang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Gunungkidul ini akan maju melalui Dapil 7 DIY. Daerah pemilihan ini sendiri meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai informasi, kata Ndari, ia merupakan anggota DPRD DIY yang dilantik pada Pergantian Antarwaktu (PAW) pada 2021 lalu. Ia menggantikan salah seorang anggota dewan yang sebelumnya meninggal dunia.

Sebagai anggota Komisi C yang membidangi urusan pembangunan, tentu salah satu visi maupun agendanya adalah untuk memajukan masyarakat melalui pembangunan yang adil dan merata. Khususnya di wilayahnya, Gunungkidul.

Salah satu upayanya dengan menggali potensi pariwisata di Gunungkidul. Tak bisa dimungkiri, di wilayah ini ada begitu banyak lokasi wisata yang belum banyak dieksplor. Atau mungkin, lokasinya sudah ada, hanya saja pengelolaan dan aksesnya belum memadai sehingga belum banyak dikenal.

Kuntarti mencontohkan, misalnya, wisata Telaga Jonge yang berlokasi di Semanu—kira-kira 46 kilometer dari pusat Kota Yogyakarta. 

“Selain keindahan obyek wisatanya, lokasi ini juga punya nilai sejarah yang bisa kita gali. Nyambung ke zaman kerajaan Majapahit. Jadi selain berwisata, ada sisi edukasi di dalamnya,” jelasnya.

Meski sejak 2017 lalu lokasi ini sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan, ia mengakui secara akses dan fasilitas yang disediakan, masih perlu banyak pengembangan.

“Nantinya, kami anggota dewan bersama pemerintah daerah setempat bisa bersinergi untuk semakin memajukan lokasi wisata ini. Promosi juga penting agar dikenal warga luar Gunungkidul, karena jika semakin ramai maka perekonomian warga akan tumbuh,” sambungnya.

Selain itu, mantan guru honorer ini juga bergabung dalam Pansus Pengawasan dan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY.

Katanya, selama ini wilayah-wilayah perbatasan memiliki masalah pembangunan di tiga aspek dasar, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

Harapannya, dengan pembentukan Perda ini, yang mana ini terlibat dalam pengawasannya, pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan optimal. Seperti pembangunan akses jaringan jalan ataupun sekolah-sekolah.

“Karena dengan pembangunan yang adil, merata, dan dijalankan secara optimal kesejahteraan warga bisa tercapai,” pungkasnya.