Politisi perempuan Alfi Ni’mah Maarif bakal ikut berkompetisi dalam pemilihan umum legislatif DPRD DIY. Namanya bakal bertarung di Dapil DIY 2 melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebagai informasi, Dapil DIY 2 mencakup Kabupaten Bantul A, yakni Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Jetis, Imogiri, Dlingo, Banguntapan, Pleret, Piyungan. Di daerah pemilihan ini, ia akan memperebutkan 1 dari 7 kursi yang disediakan.

Nama Alif tercatat dua kali mengikuti pemilihan umum DPRD kota dan provinsi. Pada periode 2014 dan 2019, ia maju melalui Dapil yang sama. Sayangnya, ia belum sukses melaju ke parlemen.

Alfi sendiri merupakan Pengurus BPPK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga) PKS Bantul. Tak heran bila concern utamanya adalah mengenai pendidikan anak. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya sebuah taman baca di kediaman Alfi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keterbatasan akses bacaan anak-anak.

Berawal dari keresahan mahalnya buku-buku bagus yang ramah anak namun minimnya alokasi untuk belanja buku para orang tua, menjadi latar belakang berdirinya Taman Baca Cakrawala. Taman Baca Cakrawala terletak di Dusun Bintaran RT 04 Jambidan Banguntapan. Saat ini, Taman Baca Cakrawala dikelola bersama ibu-ibu RT 04 sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk memfasilitasi minat dan kreatifitas anak-anak.

Selain isu pendidikan, Alfi juga pernah vokal dalam menyoroti isu penghapusan pajak motor. Ia adalah salah satu orang yang pro terhadap isu tersebut.

Misalnya, ia pernah membandingkan pajak motor dengan Tax Amnesty. Hemat dia, Kementerian Keuangan berpotensi kehilangan pendapatan negara dari Tax Amnesty sebesar Rp298,3 triliun pada periode 2016-2017 sebagai imbas dari pelaksanaan insentif fiskal oleh pemerintah. 

Lantas, menurutnya, jika masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua (kapasitas di bawah 150 cc) sebesar Rp300 ribu per unit, maka total insentif yang diberikan sebesar Rp27,3 triliun atau hanya sebesar 9,15% dari hasil Tax Amnesty. Alfi berpendapat, jika pajak motor dihapuskan maka Rp27,3 Triliun dapat dinikmati 91 juta pemilik motor alias masyarakat menengah ke bawah, dibandingkan Tax Amnesty yang hanya dinikmati oleh orang kaya.