• 753
    Shares

MOJOK.CO – Bagaimana sistem zonasi sekolah dari kacamata anggota komite sekolah? Masih percaya kalau nasib anak itu ditentukan hanya dari sekolah favorit atau tidak?

Saya sebenarnya agak kurang paham tentang perasaan orang tua pada hiruk-pikuk sistem zonasi-zonasi sekolah belakangan ini. Apalagi sampai analisis ndakik-ndakiknya. Hal ini mungkin karena untuk urusan sekolah saya masih meyakini bahwa lulusan dari sekolah mana pun sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi masa depan seseorang nantinya.

Apalagi melihat fakta dari pendidikan saya dan suami. Kami sama-sama dari sekolah favorit di kota, sama-sama masuk Perguran Tinggi Negeri lewat UMPTN (duh, ketahuan umurnya). Bahkan suami saya lulus dua kali lewat UMPTN dan nyatanya tidak lulus semua tuh. Saya? Meski IPK saya kumlot dan lulus dengan cepat, ijazah saya sering cuma nyantol di dapur bareng wajan sama ulekan sambel—sebelum akhirnya kepakai juga saat saya jadi anggota komite sekolah.

Meski begitu, harus saya akui juga sih, dulu saya juga selalu terpikat euforia sekolah favorit. Apalagi ketika saya lulus SD, NEM saya tertinggi nomor dua se-kecamatan. Wah, saat itu rasanya gengsi kalau saya harus sekolah di lingkungan desa saya sendiri. Maunya ya masuk SMP 3 Pati dong. Sekolah menengah pertama yang paling diunggulkan di Kabupaten Pati, tempat asli saya.

Ibu saya sudah membujuk-bujuk supaya saya mau sekolah di desa saja, atau—paling tidak—di kecamatan sebelah yang nggak terlalu jauh dari rumah. Kira-kira begini kata ibu saya waktu itu (tentu saja setelah saya bahasakan ulang):

“Sekolah di mana saja itu sebenernya enggak masalah. Karena kalau kamu pinter, di mana aja kamu akan tetap pinter. Ibu meskipun ngajar di sekolah kampung, sudah tak terhitung kali melihat anak-anak yang sangat berprestasi, mereka sekolah di kampung, dan setelah dewasa juga tetap sukses hidupnya. Ada yang lulusan SMP, SMA kampung, ya bisa tuh masuk perguruan tinggi negeri. Lha wong nilai ujian nasionalnya juga belum tentu menggambarkan banget kan kemampuan sebenarnya?”

Pembicaraan semacam itu selalu ditekankan ibu saya tiap kali saya mencari sekolah untuk anak saya. Yang penting jangan jauh-jauh dari rumah, biar pengawasan orang tua masih bisa terjangkau. Apalagi kalo baru level SMP, bahaya kalau dilepas sendirian. Maklum anak baru puber-pubernya. Makanya ujung dari pesan ibu saya, “Kalau mau sekolah yang jauh, ya udah mondokin aja sekalian.”

Oke, kembali ke soal sekolah favorit. Jangankan anak-anak seperti saya kala itu. Banyak orang tua pun ternyata punya pikiran yang nggak jauh beda. Memilihkan sekolah favorit untuk anak-anak mereka karena alasan fasilitasnya, prestasi ekstrakulikulernya, atau capaian nilai para lulusannya.

Kebanyakan pikiran orang tua seperti ini menganggap prestasi tersebut disebabkan guru-guru dan kepala sekolah yang hebat dan keren. Entah berapa banyak yang menyadari bahwa adanya perbedaan yang njomplang antara sekolah negeri unggulan di kabupaten/kota, dengan sekolah-sekolah negeri pinggiran itu ya lebih utama disebabkan karena input siswanya. Bukan semata karena sekolah itu memang bagus pengelolaannya. Mereka jadi sekolah unggulan ya karena yang masuk ke sana memang siswa-siswa unggulan dari sekolah asalnya.

Baca juga:  Kungkang dan Selow Sebagai Jalan Hidup

Saya jadi agak paham fenomena ini sejak diamanahi tugas dalam komite sekolah anak. Sekolah-sekolah pinggiran, input siswanya ya anak-anak pinggiran, yang mana orang tuanya pun orang pinggiran yang masih pakai cara berpikir sederhana. Pun rata-rata masih dengan kemampuan finansial yang terbatas pula.

Sementara sekolah-sekolah unggulan di kota, didominasi oleh tipe-tipe orang tua yang rata-rata lebih terbuka secara wawasan dan lebih kuat secara finansial.  Nah, usut punya usut, kondisi inilah yang sebenarnya memberi andil paling besar bagi perbedaan kemajuan sekolah pinggiran dan sekolah unggulan di tengah kota.

Perlu untuk diketahui, dana operasional dari pemerintah itu besarnya hanya 800 ribu rupiah (untuk SD) per anak setiap tahun. Pada kasus sekolah dasar anak saya—misalnya, yang membuka 2 kelas pada tiap tahun ajaran dengan jumlah siswa kurang lebih 25 orang tiap kelas, maka jumlah dana bantuan operasional sekolah yang diperoleh adalah 240 juta setiap tahun. Jika dirata-rata sekitar 20 juta setiap bulan.

Dana ini digunakan untuk membiayai keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Tidak boleh digunakan untuk rehabilitasi fisik kategori sedang hingga berat atau membangun gedung baru. Kecuali pembangunan WC atau kantin sehat bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki. Sementara untuk pembangunan gedung baru atau rehabilitasi sedang hingga berat, sumber pendanaan yang bisa digunakan adalah dari APBD atau dana bantuan dari wali murid.

Hanya saja pada praktiknya, menunggu alokasi dana dari APBD itu macam nunggu Indonesia jadi juara Piala Dunia gitulah (atau kejauhan? Nunggu Indonesia juara AFF saja ding). Padahal fasilitas seperti ini kan tetap harus ada. Tim pengawas sekolah akan terus memantau dan menekan kepala sekolah supaya segera memenuhi semua fasilitas sesuai dengan standar aturan yang ada. Memangnya sekolah dapat duit dari mana?

Karena pada prinsipnya, sekolah negeri sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi menarik iuran dari siswa, maka yang diandalkan sekolah adalah sumbangan dari wali murid. Jadi kalau wali murid kompak tidak mau bayar, ya sekolah tidak bisa berbuat apa-apa selain nangis di pojokan. Paling komite sekolah saja yang jadi kayak pelanduk kejepit di tengah-tengah.

Nah, masalah inilah yang sering terjadi pada sekolah-sekolah pinggiran di kampung-kampung itu. Cuma narik uang 50 ribu setahun sekali pas kenaikan kelas itu saja kepada wali murid susahnya naudzubillah.

Di sisi lain, akan berbeda jika menarik uang sumbangan di sekolah favorit di tengah kota. Tinggal dijelaskan ini itu, dibuka semua persoalan dengan argumentasi yang cukup jelas, para orang tua murid bisa mudah setuju demi kemajuan sekolah dan pendidikan anak-anak mereka. Pada tahap selanjutnya, sekolah pun bisa optimal mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan murid-muridnya.

Baca juga:  Membaca Kebiasaan Squidward Menunda Pekerjaan Lewat Psikologi

Ini jelas berbeda dengan sekolah di daerah-daerah pinggiran. Persoalannya jauh lebih kompleks. Wali murid tidak hanya perlu mengeluarkan biaya iuran untuk sekolah anaknya, melainkan juga harus memikirkan masa panen, perawatan hewan ternak, atau utang piutang gagal panen musim tanam sebelumnya. Pada praktiknya, hal-hal semacam ini jadi persoalan yang perlu dipikirkan pihak sekolah juga lho akhirnya. Sebab kalau nggak ikut mikirin, masalahnya bisa tambah runyam.

Seperti menentukan waktu yang tepat untuk meminta sumbangan wali murid misalnya. Contoh, kalau baru masa tanam, ya jelas sekolah paling banter cuma dibayar bibit saja. Akan lebih masuk akal kalau permintaan semacam ini dibarengi saat masa panen. Saat penduduk sekitar lagi kaya-kayanya, tapi itu dengan jaminan hasil panen cukup bagus. Jadi wajar kalau di sekolah pinggiran, guru-gurunya kadang paham juga dengan ritme masa tanam dan panen di daerahnya. Mendadak jadi ahli guru biologi dan geografi semua meski kuliahnya dulu di jurusan pendidikan jasmani, rohani, dan kebatinan.

Jadi jelas sudah kenapa sekolah di tengah kota sangat “mudah” untuk jadi favorit, sedangkan sekolah pinggiran sangat sulit untuk jadi tempat idaman bagi calon murid.

Oleh karena itu, bagi saya, melalui sistem zonasi kali ini, pemerintah sedang menaruh harapan besar untuk memajukan sekolah-sekolah di pinggiran. Paling tidak kemajuan sekolah ini dimulai dulu dari lebih meratanya input siswa berprestasi. Jadi tidak njomplang-njomplang amat antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Tentu dengan harapan infrastuktur sekolah di pinggiran juga ditingkatkan pelan-pelan.

Jadi ya, again. Pemerintah sedang berjuang supaya kualitas sekolah lebih merata. Ya supaya pergerakan manusia enggak monoton semua menuju ke kota juga, sehingga sekolah di pinggiran pun bisa ikut berkembang. Dengan begitu pengeluaran transportasi bisa ditekan, problem kemacetan bisa diurai, dan lebih penting lagi; kesenjangan kualitas anak didik antarsekolah bisa dikurangi.

Saya tahu, awalnya mungkin berat dan susah payah begini. Setiap kebijakan baru yang mengubah total cara hidup rakyat memang selalu mendapat tentangan berat. Ingat waktu kita dipaksa beralih dari minyak tanah ke elpiji ,betapa pemerintah dihujat-hujat setiap hari?

Korban-korban ledakan elpiji terus menerus diberitakan berjatuhan. Toh, akhirnya kita sampai pada level elpiji bisa diterima bahkan disenangi masyarakat, sampai bikin kita ogah balik ke minyak tanah lagi.

Buat teman-teman yang putra-putrinya gagal masuk sekolah yang diidam-idamkan, saya hanya bisa bilang jangan terus-menerus sedih. Apalagi menularkan kesedihan dan kemarahan itu kepada anak. Saya yakin kok, di mana pun anak-anak bersekolah kesuksesan tetap bisa dicapai, asalkan kita tidak terjebak pada nilai-minded dan almamater-minded.