Wali Kota Semarang Diangkat Jadi Kepala LKPP, Apa Tugasnya?

kepala lkpp hendrar prihadi mojok.co

Ilustrasi Hendrar Prihadi. (Mojok.co)

MOJOK.CO – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dilantik sebagai sebagai Kepala LKPP. Ia menggantikan koleganya di PDIP Azwar Anas, lantas apa saja tugasnya?

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau Hendi baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada Senin (10/10/2022). Hendi dinilai layak oleh presiden untuk mengemban tugas ini.

“Saya kan sudah kenal lama Pak Hendrar Prihadi sebagai Wali Kota Semarang dua periode. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya, juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi,” ujar Jokowi seperti dikutip setkab.go.id.

Jokowi menyampaikan bahwa ada PR yang harus diselesaikan oleh Hendi. Ia diminta untuk memperbaiki tata kelola di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasalnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat mencapai ratusan triliun sehingga harus dikelola dengan benar.

Selain itu, ia juga meminta Hendi untuk meningkatkan digitalisasi UMKM melalui e-katalog sekaligus menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Jokowi menekankan agar produk-produk UMKM semakin banyak masuk ke e-katalog, baik e-katalog yang di pusat maupun e-katalog lokal.

E-katalog sendiri adalah sistem informasi elektronik yang dibuat oleh LKPP yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang dan jasa dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah. E-katalog membuka peluang pelaku usaha di Indonesia untuk menjadi penyedia barang dan jasa di instansi pemerintah.

“Ini penting, sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah,” ucap Jokowi.

Jika menilik tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Hendi, sebetulnya apa sih LKPP? Apa tugas utamanya? Merangkum dari berbagai sumber, LKPP adalah lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah presiden yang terbentuk pada tahun 2007. Dasar hukumnya adalah Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa.

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun tugas utama dari LKPP adalah:

  1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
  2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
  4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
  5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum.
  6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP.
  7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Sementara itu, dalam sejarahnya LKPP pernah dipimpin oleh beberapa tokoh. Sebut saja Roestam Sjarif, Agus Prabowo, Agus Raharjo, dan Azwar Anas. Hendi sendiri dipilih untuk menggantikan Azwar Anas yang kini menjadi MenPAN-RB. Baik Azwar Anas dan Hendi merupakan kader PDIP.

Lalu, terkait posisi Wali Kota Semarang yang ditinggalkan oleh Hendi, Wakil Wali Kota Semarang Heverarita Gunaryanti kini naik jadi Plt Wali Kota Semarang. “Penggantinya Plt Bu Wakil,” Jelas Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin seperti dikutip dari Kompas.com.

Setelah Hendi dilantik sebagai kepala LKPP, Megawati selaku Ketum PDIP menyampaikan pesan kepadanya sebagai kader PDIP untuk berhati-hati dan taat asas dalam melaksanakan tugas. “Hati-hati. Itu duitnya banyak di situ jadi kamu mesti hati-hati, harus taat asas. Kalau perlu matanya ditutup, jangan tergoda hal-hal yang lain,” ucap Hendi menirukan pesan Megawati, dilansir dari Antara.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, LKPP menjadi lembaga yang strategis karena mengelola kebijakan belanja barang dan jasa pemerintah. Jokowi menyebutkan belanja pemerintah pusat mencapai ratusan triliun.

Penulis: Purnawan Setyo Adi

BACA JUGA Harga Sembako Mulai Naik di Jogja, Pedagang Putar Otak

Exit mobile version