Melawan kekuasaan barangkali terdengar seperti pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar. Harus turun ke jalan, berteriak, membuat gerakan besar, atau melakukan sesuatu yang langsung terasa dampaknya. Namun, dalam sejarah, perlawanan tidak selalu berjalan dengan cara seperti itu.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Festival Melawan, sebuah acara yang digelar oleh penerbit dan toko buku sebagai ruang untuk membicarakan kegelisahan sosial. Dalam diskusi tersebut, Muhiddin M Dahlan dan Zainal Arifin Mochtar berbicara tentang kondisi politik hari ini, otoritarianisme, demokrasi, hingga cara masyarakat sipil mempertahankan ruang perlawanan.
Reformasi dan Pertanyaan yang Belum Selesai
Zainal Arifin Mochtar mengajak peserta melihat kembali perjalanan Reformasi 1998. Menurutnya, setelah puluhan tahun berlalu, ada pertanyaan yang seharusnya kembali diajukan: agenda reformasi apa yang benar-benar masih berjalan?
Ia menyinggung sejumlah agenda reformasi seperti otonomi daerah, kembalinya militer ke barak, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga persoalan pengadilan terhadap Soeharto dan kroninya. Baginya, pembicaraan mengenai reformasi tidak cukup berhenti pada romantisme masa lalu. Ada kebutuhan untuk melihat kembali apa yang sudah berubah dan apa yang justru berjalan mundur.
Ia kemudian melihat munculnya berbagai narasi yang membuat kritik terhadap pemerintah menjadi lebih sulit. Populisme, jargon tentang sosialisme, serta upaya membangun kesan bahwa kebijakan pemerintah sudah pasti benar disebut sebagai hal yang perlu dikritisi.
Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu terus bertanya dan tidak gampang menerima sebuah klaim hanya karena datang dari penguasa. Data, transparansi, dan akuntabilitas menjadi penting untuk menjaga agar kekuasaan tetap bisa diawasi.
Dari Demo sampai Mogok yang Terlupakan
Pembahasan kemudian bergeser pada pertanyaan yang lebih praktis: kalau memang harus melawan, caranya bagaimana?
Muhiddin M Dahlan mengingatkan bahwa sejarah Jogja menyimpan banyak contoh perlawanan. Salah satunya adalah tradisi mogok yang menurutnya kini semakin jarang dibicarakan. Padahal, mogok bisa menjadi bentuk pembangkangan sipil tanpa kekerasan.
Ia menyebut Surpranoto sebagai salah satu tokoh yang bisa dipelajari dari sejarah perlawanan di Jogja. Baginya, kemampuan berkumpul dan berserikat juga menjadi modal penting. Perlawanan tidak cukup hanya mengandalkan keberanian sesaat, tetapi membutuhkan organisasi dan kemampuan menghadapi persoalan hukum.
Sementara itu, Bung Uceng menekankan bahwa ruang perlawanan melalui jalur hukum tetap ada, meskipun sempit. Ia juga menyebut kemungkinan adanya tindakan ekstra-legal dalam sejarah, tetapi menegaskan bahwa tindakan semacam itu memiliki konsekuensi dan penerimaannya baru bisa dinilai setelah dilakukan.
Melawan Tidak Harus Sekaligus
Pada bagian akhir diskusi, pembicaraan justru sampai pada satu hal yang cukup sederhana: perlawanan tidak harus dilakukan sekaligus.
Muhiddin M Dahlan mengibaratkannya seperti berjalan 20 mil. Tidak perlu memaksakan diri berlari sampai tujuan dalam satu hari. Yang penting terus bergerak dan tidak kehilangan konsistensi. Ia mengambil contoh Nyi Ageng Serang yang menurutnya tetap melawan hingga usia lanjut.
Zainal Arifin Mochtar kemudian memberikan resep yang tak kalah sederhana: teruslah berisik. Menurutnya, masyarakat tidak boleh berhenti bersuara karena kekuasaan bisa semakin nyaman ketika tidak lagi mendapat kritik. Selain itu, masyarakat juga perlu mempertahankan kebenaran, mempertanyakan data, memperkuat institusi, dan mencari perspektif alternatif.
Barangkali, itulah inti dari diskusi Festival Melawan. Perlawanan bukan selalu tentang siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling cepat bergerak. Kadang, melawan berarti tetap bertanya ketika orang lain memilih diam, tetap mengawasi ketika kekuasaan ingin nyaman, dan tetap berisik meski suara kita belum tentu langsung mengubah keadaan.
Sebab, seperti yang dibicarakan dalam diskusi tersebut, melawan tidak harus selalu besar. Pelan tidak apa-apa, asal jangan berhenti.