Kalau urusan status istimewa, Solo ini kayak mantan yang dulu pernah disayang, terus diputusin gara-gara banyak drama, eh sekarang minta balikan. Dulu, di tahun 1945, Surakarta sempat dapat status daerah istimewa barengan sama euforia kemerdekaan. Raja-raja di Keraton dan Mangkunegaran buru-buru kirim surat cinta ke Soekarno-Hatta, tanda setia sama Republik baru. Jadilah Solo, barang sebentar, punya gelar mewah: Daerah Istimewa Surakarta.
Tapi ya gitu, hubungan yang dibangun buru-buru, sering ambyar juga buru-buru. Cuma setahun jalan, Surakarta malah berubah jadi panggung revolusi sosial. Raja dibentak, aparat kabur, rakyat ngamuk, monarki keteteran. Pemerintah pusat, yang lagi sibuk nahan negara muda ini supaya nggak rontok, akhirnya mencabut status istimewa Solo. Udah, selesai, Solo kembali jadi anak biasa di Jawa Tengah, tanpa mahkota, tanpa gelar.
Sekarang, setelah sekian dekade, wacana Surakarta jadi daerah istimewa diangkat lagi. Alasannya: demi mengembalikan kejayaan budaya, hak sejarah, sampai memperkuat nasionalisme. Masalahnya, sejarah pernah ngajarin satu hal: keistimewaan itu berat, Mas. Kalau dikasih ke satu daerah, daerah lain bisa manyun sambil menuntut hal yang sama. Mau negara ini isinya daerah istimewa semua? Bisa-bisa nanti ada Daerah Istimewa Probolinggo, Daerah Istimewa Purwakarta, sampai Daerah Istimewa Jombang. Ribet, kan?
Kalau Solo diistimewakan, daerah lain bisa ngambek berjemaah
Coba bayangin kalau Solo dikasih status Daerah Istimewa lagi. Besoknya, Bali bisa ngamuk: “Halo, budaya kami mendunia, masak nggak istimewa?” Nggak mau kalah, orang Minangkabau bisa nimpalin: “Kami dari dulu punya adat kuat, jaringan perantauan se-Indonesia, masa kami biasa-biasa aja?” Riau bisa ikut nyenggol: “Kekayaan minyak kami apa kabar? Kami juga mau dong spesial.”
Bekasi? Wah, jangan salah. Bekasi bisa langsung bikin mosi. “Kami sudah berjuang hidup di antara dua dunia: Jakarta dan planet lain. Sudah waktunya Bekasi diangkat jadi Daerah Istimewa Multiverse.” Belum lagi daerah-daerah lain yang bakal sadar kalau ternyata punya sejarah keren masing-masing. Negara ini bisa jadi kayak acara reunian alumni: semua merasa berjasa, semua pengin dapat medali.
Padahal, tujuan bikin daerah istimewa itu bukan buat gaya-gayaan atau nostalgia masa lalu. Harus ada faktor keberlanjutan, kontribusi konkret, dan kebutuhan strategis negara. Kalau semua daerah yang merasa punya sejarah keren dikasih label “istimewa”, ya selamat datang di Indonesia Darurat Kecemburuan Nasional. Tiap rapat nasional isinya bukan lagi bahas pembangunan, tapi debat siapa yang lebih pantas disebut daerah spesial. Mau kayak gitu, Mas/Mbak?
Jangan sampai negeri ini jadi ajang adu spesial
Kalau semua daerah merasa berhak diistimewakan hanya karena punya sejarah keren, budaya unik, atau warisan leluhur, lama-lama negeri ini isinya cuma parade gengsi. Tiap daerah sibuk ngangkat nenek moyangnya, tiap kabupaten sibuk pamerin perjuangan lokalnya. Bukannya makin kuat, kita malah bisa pecah jadi negara federasi-gengsi: siapa yang paling istimewa, siapa yang paling pantas diarak keliling nasional.
Padahal, kekuatan Indonesia justru lahir dari rasa setara. Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, semua merasa satu, bukan merasa lebih unggul. Negara ini bisa bertahan puluhan tahun bukan karena masing-masing daerah sibuk minta status khusus, tapi karena mau berjalan berdampingan, saling menguatkan, tanpa perlu rebutan spotlight.
Wacana Solo mau jadi daerah istimewa sah-sah saja. Tapi sebelum mikir soal gelar, lebih baik kita tanya dulu ke dalam diri: apa negara ini butuh tambahan status istimewa, atau justru butuh lebih banyak kerja nyata supaya semua rakyatnya, dari kota sampai desa, merasa diistimewakan dengan kesejahteraan yang nyata?
Kalau nanti semua daerah diberi gelar istimewa, bukankah status istimewa itu sendiri sudah tidak istimewa?
Solo itu sudah keren sekalipun tanpa mahkota
Kalau mau jujur, Solo hari ini udah keren kok tanpa perlu embel-embel Daerah Istimewa. Mau cari kota budaya? Ada. Mau cari kota dagang? Ada. Mau cari tempat belajar? Ada. Mau wisata ke rumah mantan presiden? Ada. Dari batik sampai kuliner, dari universitas sampai industri kreatif, Solo udah jalan sendiri dengan gagah, tanpa harus pakai mahkota kehormatan dari negara. Nggak usah ngoyo, Bung. Solo sudah keren tanpa perlu stempel tambahan.
Lagian, apa iya keistimewaan harus dibuktikan lewat surat keputusan presiden? Bukankah keistimewaan itu mestinya tumbuh dari kualitas, bukan dari pengakuan? Solo bisa kok jadi pusat budaya dan bisnis tanpa perlu ngotot minta titel istimewa kayak anak kos minta pengakuan pacaran ke teman sekosan. Kadang, justru yang diam-diam keren itu yang paling tahan banting. Yang terlalu sering minta diistimewakan malah rawan jatuh gara-gara ekspektasi ketinggian.
Kalau hari ini Solo tetap fokus ngurus rakyatnya, ngurus UMKM-nya, ngurus kreativitas anak mudanya, percayalah, Solo bakal jauh lebih dihormati daripada sekadar diberi gelar. Karena di era sekarang, keistimewaan itu bukan soal sejarah masa lalu, tapi soal apa yang kita lakukan hari ini. Dan Solo pun sudah cukup keren untuk melangkah tanpa harus menoleh ke belakang, apalagi cuma buat rebutan status yang sebenarnya sudah lewat masa berlakunya.
Keistimewaan sejati itu nggak perlu diributin
Kadang, yang benar-benar istimewa itu justru yang nggak perlu teriak-teriak minta diakui. Kayak Jogja, yang tetap adem meskipun dapat gelar istimewa, atau kayak daerah-daerah “kecil” yang diam-diam nyumbang banyak buat republik ini tanpa perlu minta titel apa-apa. Keistimewaan itu soal konsistensi, bukan soal nostalgia masa lalu atau klaim budaya yang diangkat tiap musim pemilu.
Kalau Solo yakin punya budaya kuat, tradisi hebat, dan kreativitas yang melimpah, ya tinggal jalan terus saja. Nggak usah nunggu disematkan mahkota dari pemerintah. Karena di dunia yang makin penuh kompetisi ini, yang bertahan bukan yang paling banyak gelarnya, tapi yang paling adaptif, kreatif, dan mau kerja keras tanpa harus baper.
Daripada sibuk ngurusin status istimewa yang bisa bikin negara ini tambah pusing, mending energi Solo dipakai buat hal-hal lebih nyata: memperbaiki kota, mendongkrak ekonomi rakyat, dan menjaga warisan budaya biar tetap hidup—bukan sekadar jadi alasan buat minta keistimewaan. Karena pada akhirnya, rakyat butuh masa depan yang lebih baik, bukan sekadar plakat bertuliskan “Daerah Istimewa.”
Penulis: Raihan Muhammad
Editor: Rizky Prasetya