Tahun politik 2024 tinggal di depan mata. Tiap sudut jalan seluruh Indonesia bertabur baliho kampanye. Ada yang norak, sok asik, dan cringe. Tapi Jogja (baca: Daerah Istimewa Yogyakarta) berbeda. Tidak ada baliho dengan tagline menggigit dan norak. Semua caleg Jogja seperti satu suara untuk mengangkat isu keistimewaan dan budaya. Apa pun partainya, baik partai anak muda sampai partai wong cilik.
Ah, membosankan!
Semua caleg seperti tidak punya nilai tawar selain menjaga keistimewaan Jogja. Tidak ada caleg yang memakai isu semacam UMR sebagai alat kampanye. Apalagi isu kesenjangan sosial, sampah, pertanahan, dan klitih. Semua seperti saling contek dalam materi kampanye.
Lalu kami harus memilih kalian karena apa? Tidak ada caleg yang pasang badan secara tegas pada isu-isu sosial dalam masyarakat. Semua terlihat sama dan tidak menjanjikan apa pun! Inikah demokrasi ala Jogja? Ra mashok blas!
Yang penting kampanye
Fenomena kampanye dengan mengangkat tema keistimewaan dan budaya ini bukan hal baru. Sejak saya melek politik, tidak ada caleg Jogja yang memanfaatkan isu viral di masyarakat sebagai materi kampanye. Seolah yang penting hanya kampanye. Pasang baliho sana-sini dan memenuhi trotoar dengan bendera.
Bahkan saat mengumpulkan masa, endingnya hanya dangdutan. Ketika si caleg pidato, tidak ada yang membawa isu konkret. Tidak ada caleg yang berseru, “saya berjanji untuk memperjuangkan UMR!” Atau, “Saya akan bersihkan Jogja dari sampah dan klitih!” Yang ada hanyalah bicara romantisnya Jogja. Kalau tidak status Istimewa, ya paling banter adalah menjaga budaya.
Padahal banyak sekali isu yang seksi untuk dikampanyekan. Kurang apa sih Jogja ini untuk gorengan politik? Bicara UMR saja sudah pasti bakal renyah di telinga rakyat. Belum lagi berani mengangkat isu tanah mahal dan gentrifikasi. Atau angkat isu sampah, yang sudah viral selama satu dekade? Dan masih banyak isu seksi yang tidak bisa saya tulis semua.
Terbayang nggak sih ada baliho caleg Jogja yang berseru, “Semua warga Jogja berhak punya tempat tinggal!” Atau, “Partai X berjuang agar Jogja tidak tenggelam dalam sampah!” Wuih, sangar tenan tho lik? Tapi mending tidak perlu dibayangkan. Mung marakke loro ati!
Pada akhirnya saya maklum jika politik transaksional masih langgeng di Jogja. Lha mau dengan cara apa lagi untuk bisa dekat dengan rakyat. Hanya bisa melalui meja pingpong, TV di setiap pos ronda, atau politik uang. Rakyat akan memilih caleg yang berani jorjoran dana kampanye bagi kampung masing-masing. Karena rakyat hanya mengenal cara ini dalam berkampanye.
Setelah terpilih, mau apa?
Kalau dari kampanye saja sudah mengangkat tema membosankan, lalu mau apa ketika nanti jadi anggota legislatif? Mau ngomongin keistimewaan lagi? Mbok tulunglah! Tanpa kalian, keistimewaan sudah dijaga dengan dana triliunan! Belum lagi cocot akun romantisasi yang setia menjaga Jogja yang istimewa dan berbudaya.
Jika waktu kampanye saja tidak pernah melirik isu dalam masyarakat, wajar jika kami ragu pada Anda semua. Lha wong sejak kampanye saja sudah tidak mewakili realitas yang kami hadapi. Para caleg Jogja hanya sibuk bicara sesuatu yang ngoyoworo alias muluk-muluk. Membahas ide kebudayaan ketika rakyat sedang menyelesaikan masalah sosial dengan mandiri.
Bukankah pekerjaan kalian itu menjadi wakil rakyat, dan bukan jadi wakil budaya? Kan sudah ada dimas diajeng yang memang ditunjuk untuk itu? Lagipula, sudah ada monarki yang menjadi simbol budaya. Tugas Anda itu menjadi penyambung lidah kami, bukan jadi si paling berbudaya dan istimewa.
Masih mending caleg Jogja mau menunggangi isu, daripada gini-gini aja
Mungkin Anda berpikir, “Lalu apa bagusnya kalau hanya menunggangi isu?” Saya pikir ini lebih mending daripada politik transaksional dan kampanye bertema keistimewaan. Minimal, para caleg ini paham dengan masalah yang dialami warga Jogja. Dan setidaknya, masih ada political will yang memang langka di Jogja.
Bahkan lebih baik Anda semua bikin kontrak politik. Sehingga rakyat tahu pasti ke mana akan mengeluh dan menuntut nantinya. Daripada pemilu tapi terkesan minim partisipasi rakyat. Kurang minim apa kalau masalah rakyat saja tidak jadi bagian dalam dinamika pemilu? Tapi malah sibuk bicara nilai-nilai yang embuh layaknya mahasiswa yang tidak sengaja baca Madilog.
Meskipun nantinya kontrak politik bisa dilanggar, minimal ada perubahan yang nyata. Perubahan di mana para caleg berani berjanji untuk menyelesaikan masalah rakyat. Ironis sih, tapi Jogja memang ironi. Bahkan untuk menemukan caleg yang doyan mainan isu masyarakat saja susahnya minta ampun. Cuma janji saja lho, mosok nggak berani?
Mending turu daripada mengharap perubahan dari caleg Jogja
Jika hanya isu keistimewaan dan budaya yang dikampanyekan, apa kami boleh mengharap perubahan? Lha wong yang kami pilih saja malah memilih status quo. Memilih untuk sibuk mengungkit hal yang sebenarnya sudah baik di Jogja. Tanpa ada greget untuk berjanji apalagi memperjuangkan hidup warga Jogja.
Pada akhirnya semua jadi sempurna. Dari tingkat eksekutif saja sudah minim political will karena penetapan. Turun ke legislatif juga sama saja, berkicau sama persis dengan para pemangku kepemimpinan daerah. Akhirnya rakyat juga akan memilih turu. Ra resiko daripada sakit hati mengharap ada perubahan di Jogja.
Ya kalau sudah seperti ini, ngapain kampanye dan pemilu? Toh memang tidak ada keberanian untuk memperjuangkan (bahkan menunggangi) isu dalam masyarakat. Mending Jogja diurus cah-cah wae!
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Jogja Istimewa: Realitas atau Ilusi?
