Pemerintah memang gemar melucu, padahal bukan pelawak. Kelucuan termutakhir, iuran BPJS dinaikkan di semua kelas. Katanya karena banyak yang nunggak iuran. Itu kekeliruan mendasar. Nunggak itu ada beberapa sebab. Bisa karena tidak mampu, bisa juga karena mbeler. Males.
Pertanyaannya, bagaimana bisa yang sudah tertib tetep harus menanggung kenaikan?
Lainnya? Menkes gemar menuduh kalo perokok itu salah satu biang kerok yang gemar nunggak. Beli rokok tiap hari 60ribu mampu, bayar iuran BPJS yang nilai sebulan hanya senilai 2-3 bungkus saja masih nunggak. Sementara penyakit para perokok tersebut (jantung, stroke dst) sangat membebani BPJS. Lha, kalo yang mending pilih beli soto apa mie ayam kenapa nggak disalahkan? ? (ini masalah iuran ya, jangan melebar ke masalah soto lebih sehat dari rokok).
Kalo pola tersebut berulang, dan defisit terus terjadi, apa kelak solusinya iuran kembali harus dinaikkan lagi?
Hari-hari ini BPJS disorot karena karyawan top levelnya disejahterakan sedemikian rupa. Sedangkan badan tersebut sampai sejauh ini dianggap bermasalah dalam mengelola dananya. Ini di luar munculnya indikasi kalo manajemen RS dianggap menaikkan biaya secara sepihak.
Ngomongin BPJS bermanfaat apa tidak jelas tidak produktif. Pastilah lebih besar manfaatnya. Negara mana pun yang menggunakan pendekatan negara sejahtera pasti akan mengadopsi hal serupa sebagai salah satu jaring pengaman sosialnya.
Hal yang terasa kurang sebenarnya tekanan masyarakat terhadap negara. Ada sebagian orang yang terbiasa berpikir ringan soal kehidupan masyarakat lain. Berpikir dan melihat dari kepala dan kacamatanya saja. “Halah cuma naik jadi 42 ribu saja kok. Besarnya manfaat ga sebanding dengan mahalnya rokok. Cuma jadi 160 ribu per bulan saja kok untuk yang kelas 1, murah dan tanpa plafon!
Uang senilai itu di tangan kelas menengah kita memang terasa kecil, murah dan mudah sekali untuk mengeluarkannya. 1-2 cangkir aja kalo dibelanjakan di coffee shop. Tetapi tidak untuk masyarakat tertentu. Pikiran kita kerap keliru menerka ini hanya soal pilihan politik belaka saja jika ada pihak yang tidak menyetujuinya.
Potret atau citra itu yang ditangkap oleh pengambil kebijakan.
“Oh ternyata banyak yang mendukung kebijakan ini, lho!”
“Nilainya memang terlalu murah sih untuk asuransi. Kenaikan sejumlah itu tetap ringan untuk sebagian besar rakyat, mengingat besarnya manfaat”
Lupa bahwa tidak sedikit orang yang sangat sulit mencari penghasilan. Lupa bahwa 42 ribu/orang x jumlah tertanggung itu jumlah tidak kecil untuk pekerja serabutan yang berupah rendah tapi tidak dianggap miskin, atau berpotensi miskin oleh BPJS.
Nah, jadi penyebab defisit itu sebenarnya apa?
– Jika kelas pendapatan terendah yang porsinya paling besar memanfaatkan fasilitas kesehatan, ingat kembali soal “jaring pengaman sosial”. Memang itu salah satu tujuannya, mensejahterakan rakyat. Tidak semua hal berkaitan dengan layanan publik harus untung
– Jika masalah defisit karena banyak yang nunggak, tertibkan administrasinya, di kelompok pendapatan mana mereka berada.
– Jika memang hendak menaikkan iuran, bidik kelas pendapatan yang nilai iurannya terbilang rendah dan tidak akan mengguncang pengeluarannya.
– Jika dianggap terlalu murah. Lha dulu merencanakannya bagaimana? Bukankah sudah survei secara mendalam dan belajar dari para provider asuransi swasta?
– Jika defisit terjadi karena ketidakmampuan pengelolaan dan pat gulipat RS?
Ha kok solusinya trus iuran naik di semua tingkatan. Hmmmm…. prut!(*)
BACA JUGA Mendukung Usul Fadli Zon, Kenapa Ibu Kota Baru Sebaiknya di Jonggol atau tulisan Haryo Setyo Wibowo lainnya. Follow Facebook Haryo Setyo Wibowo.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.