Pada minggu lalu, Kepolisian Resor Tangerang melakukan pembersihan kota dari beberapa mural dan grafiti yang menyimpan kritik terhadap kondisi masyarakat dan politik di negara ini. Namun, ada satu mural yang menjadi fokus lebih dari sekadar pembersihan. Mural tersebut bergambar menyerupai Presiden Joko Widodo dengan mata ditutup tulisan “404: Not Found”.
Pesan “404: Not Found” biasanya muncul saat perangkat komputer yang mengalami masalah. Saya nggak perlu menjelaskan lagi soal pesan satir di balik mural Jokowi ini. Biar pembaca yang menginterpretasikan sendiri. Dengan sigap pihak kepolisian langsung berusaha mencari pelukis mural tersebut melalui penyelidikan dengan alasan bahwa pelukis mural itu telah melakukan penghinaan terhadap pejabat.
Pihak dari humas Kepolisian Metro Kota Tangerang mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan karena mural tersebut menampilkan wajah Jokowi sebagai Presiden. Sebagai “lambang negara”, kepolisian melakukan penyelidikan terhadap mereka yang menggambar mural dengan wajah menyerupai Presiden Jokowi tersebut.
Di sini saya ingin lebih fokus kepada kemungkinan pasal yang pihak kepolisian ingin kenakan kepada sang pelukis mural Jokowi. Saya mengira bahwa pihak kepolisian ingin mengenakan antara Pasal 316 KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) mengenai penghinaan terhadap pejabat. Hal ini bisa disimpulkan dari pernyataan humas Polres Tangerang yang menekankan posisi Presiden sebagai “lambang negara”.
Jadi sebenarnya, bagaimana sih hukum yang mengatur mengenai masalah penghinaan pejabat di Indonesia? Pada dasarnya semua pasal di Bab XVI tentang penghinaan itu masuk dalam kategori delik aduan. Berbeda dengan delik biasa, proses penyelidikan pidana dalam delik aduan hanya dapat dilakukan setelah ada laporan dari korban kejahatan itu sendiri. Dalam hal penghinaan, korban adalah mereka yang menjadi target penghinaan terduga pelaku.
Namun, terdapat pengecualian dalam hal penghinaan yang ditujukan kepada adalah pejabat publik. Pasal 316 KUHP menyatakan bahwa dalam hal yang dihina pejabat, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga. Pasal 319 lebih lanjut menekankan bahwa penghinaan tidak dapat dituntut kecuali terdapat pengaduan oleh orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan Pasal 316. Artinya, menurut KUHP pejabat publik di Indonesia memiliki kedudukan khusus di mana penghinaan terhadap dirinya dapat diproses oleh penegak hukum tanpa perlu laporan dari pejabat bersangkutan.
Walaupun begitu, harus dicatat pula bahwa KUHP kita dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan diberlakukan di Indonesia lebih dari 100 tahun yang lalu. Ada banyak pasal yang dirasa sudah tidak cocok lagi dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama pascareformasi. Oleh karena itu, Pasal 319 KUHP telah digugat ke Mahkamah Konstitusi pada 2015 terkait frasa pengecualian Pasal 316 dari ketentuan delik aduan.
Dalam argumen pihak pemohon ke MK, kuasa hukum pemohon mendalilkan bahwa dikonstruksikannya Pasal 316 menjadi delik biasa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mendalilkan bahwa setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintah wajib melindunginya. Sedangkan Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan sama di hadapan hukum.
Dalam Putusan Nomor 31/PUU-XIII/2015, MK menyatakan bahwa kriminalisasi penghinaan sudah merupakan tugas negara dalam melindungi martabat dari setiap warga negaranya. Akan tetapi, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pelaksanaan Pasal 316 harus tetap mengedepankan persamaan hukum. Di sini, putusan MK menyatakan bahwa Pasal 316 terkait penghinaan pejabat harus diperlakukan sebagai delik aduan. Jika tidak, MK dalam putusannya melihat beberapa potensi kejadian tidak diinginkan.
Pertama, pejabat yang bersangkutan tidak merasa dirugikan oleh tindakan pelaku dan bersedia memaafkan pelaku penghinaan. Namun, terdapat pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi untuk menyerang pelaku penghinaan atau membentuk citra tertentu terhadap korban penghinaan dengan melakukan pelaporan. Tindakan ini dapat dilakukan tanpa seizin korban penghinaan jika Pasal 316 dirumuskan sebagai delik biasa.
Kedua, pejabat bersangkutan merasa dirugikan tapi dia berpura-pura memaafkan pelaku di depan publik untuk membangun citra pemaaf. Lalu pejabat tersebut menyuruh orang lain untuk melakukan pelaporan kepada penegak hukum. Menurut MK, tindakan pejabat seperti ini bertentangan dengan moralitas yang ingin dibangun oleh hukum Indonesia karena hanya mengedepankan pencitraan.
Selain itu, MK menekankan perubahan paradigma pejabat negara pada era kolonial saat pasal ini dirumuskan dengan era Indonesia saat ini. Posisi pejabat negara bergeser dari “tuan” pada era kolonialisme menjadi “abdi” atau “pelayan” masyarakat pada era kemerdekaan Indonesia. Pergeseran ini seharusnya turut menggeser pula keistimewaan posisi/kedudukan hukum pejabat dalam hukum. Jadi jelas ya Pak Moeldoko, Presiden itu abdi masyarakat menurut MK bukan orang tua kita. Hehehe.
Selain Pasal 316, sebenarnya ada beberapa pasal lagi di KUHP yang mengatur terkait penghinaan terhadap pejabat negara. Namun, pasal tersebut juga sudah diajukan judicial review ke MK. Pasal 134 & 137 mengenai penghinaan Presiden misalnya, telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Putusan yang sama dalam pertimbangannya juga telah menjelaskan bahwa Pasal 207 KUHP terkait penghinaan terhadap penguasa umum harus diperlakukan sebagai delik aduan melalui perbaikan proses legislasi. Dalam artian, Presiden dan DPR perlu menindaklanjuti dengan duduk bareng mengubah isi pasal tersebut.
Dari sini, saya melihat bahwa pelukis mural Jokowi: 404 Not Found tidak bisa dipidana menggunakan pasal-pasal terkait penghinaan kecuali jika korban penghinaan tersebut membuat aduan. Dalam hal ini, korban penghinaan yang membuat aduan haruslah Presiden Jokowi sendiri. Dengan angkat bicara Presiden terkait kasus mural tersebut, di mana dia menekankan tidak ingin membuat pelaporan maka saya rasa kasus ini tidak bisa lagi disidik menggunakan KUHP.
Jika tetap dibawa ke ranah hukum, mungkin saya rasa hanya berkutat terkait penegakan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Itu pun jika berhasil dibuktikan bahwa pelaku menggambar di dinding bangunan milik orang lain tanpa izin pemilik sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf g. Tentunya, ancaman pidananya jauh lebih rendah daripada di pasal-pasal terkait penghinaan di KUHP yang ancaman pidananya bisa mencapai 1 tahun atau lebih. Lantaran ancaman pidana di perda telah dibatasi Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjadi pidana kurungan paling lama 6 bulan.
Dalam hal pembuatan grafiti atau mural, ancaman pidana di perda ini hanyalah 3 bulan. Ditambah lagi, ini menjadi masalah ketertiban umum terkait grafiti bukan soal penggambaran lambang negara seperti yang Kepolisian Resor Tangerang tekankan. Kalau mau saya sentil lagi, Pasal 25 ayat (1) di perda yang sama memberikan ancaman pidana kurungan 3 bulan juga bagi pemasang spanduk, poster, kain bergambar, dan kain bendera di tempat umum. Apa kabar mereka yang masang baliho kepak-kepakkan sayap, tuh?
BACA JUGA Mural Jokowi 404: Not Found dan Penilaian Otoriter yang Kembali Menguar dan tulisan Raynal Arrung Bua lainnya.
