Banyak yang mengatakan bahwa mendaftarkan calon siswa ke sekolah negeri saat ini begitu ribet. Ada yang sampai membandingkan dengan pendaftaran calon siswa ke sekolah swasta yang begitu mudah, nggak pake dokumen macam-macam, nggak pake syarat nilai yang neko-neko. Cukup pemeriksaan dokumen, wawancara orang tua sebentar lantas bisa langsung diterima.
Yang ekstrem lagi, ada yang mengatakan sekolah swasta yang penting bayar segala macam tagihan di depan, dan voila, calon siswa langsung diterima. Yah, sebenarnya anggapan itu agak blunder juga, soalnya nggak sedikit sekolah swasta yang unggulan pakai berbagai tahap tes sampai calon siswa dinyatakan lolos.
Nah, beda sekali dengan di pendaftaran di sekolah negeri. Keribetan keribetan yang sudah dianggap melekat pada sistem pendaftaran sekolah negeri ini semenjak beberapa tahun lalu, terutama semenjak sistem zonasi diterapkan, membuat banyak orang tua merasa resah sampai pada tak percaya pada transparansi sistem pendaftaran sekolah negeri.
Keribetan yang sering saya dengar dari beberapa orang tua adalah tentang pemenuhan sejumlah dokumen yang neko-neko saja. Tak hanya nilai rapor sampai bukti kelulusan, tapi juga ada surat pernyataan bermaterai. Nah, kalau format surat salah aja kudu bikin lagi dan mengumpulkan lagi. Gimana nggak ribet coba?
Jalur penerimaan kelewat banyak
Selain perkara administrasi, banyaknya jalur penerimaan adalah alasan lain orang bilang pendaftaran sekolah negeri itu ribet. Selain jalur zonasi (kini disebut domisili), masih ada jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Itu pun, di tiap jalurnya masih pada rebutan. Pergeseran hanya dalam durasi detik
Belum lagi pengalaman beberapa tahun silam, berbagai jalur ini terutama di zonasi memunculkan beberapa kecurangan yang jumlahnya nggak sedikit. Dari pembuatan KK yang katanya pakai ordal lah, sampai ngibulin GPS yang entah itu bagaimana caranya. Sudah ribet memilih jalur, ada penipuan pula. Kurang dibikin ribet gimana coba?
Tapi, sesungguhnya segala macam keribetan ini adalah sebuah bentuk keadilan yang harus dijalankan oleh sekolah negeri, maka hukumnya keribetan ini memang wajib ada.
Sebelum merasa tidak sepakat, saya perlu meluruskan dulu mengapa keribetan ini menjadi keniscayaan pada sistem pendaftaran sekolah negeri.
Sekolah negeri adalah sekolah milik negara untuk semua lapisan masyarakat
Oleh karena sekolah milik negara yang dibangun oleh uang pemerintah, dalam hal ini APBD, berarti sekolah negeri dibangun untuk semua lapisan masyarakat dan mampu mengakomodir semua kepentingan dan kalangan yang ada.
Dengan dasar pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, maka sekolah negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberi pelayanan yang adil untuk berbagai kepentingan dan kalangan masyarakat. Untuk itu sekolah negeri membuka berbagai jalur. Sudah mulai paham?
Nah, jalur-jalur ini pun dibuka berdasarkan kebutuhan dan tentunya tuntutan dari berbagai pihak. Ingat ya, tuntutan, bukan bisikan pihak tertentu. Maka ada jalur zonasi yang sekarang disebut domisili, prestasi, afirmasi dan mutasi.
Tapi calon siswa dengan prestasi atau nilai tinggi juga harus diakomodir agar bisa menikmati fasilitas pendidikan gratis. Nah, apakah cukup? Oh ternyata tidak. Ada yang harus diakomodir pula yaitu siswa dengan latar belakang ekonomi kalangan bawah. Maka dibuat jalur afirmasi.
Namun ternyata tiga jalur di atas masih kurang karena ada kalangan tertentu yang juga harus tertampung di sekolah negeri yaitu calon siswa dari orang tua yang bekerja atau dinas berpindah-pindah. Maka ada yang namanya jalur mutasi orang tua.
Sampai dibuatnya empat jalur ini, setidaknya saat ini (tidak menjamin pada tahun berikutnya tidak nambah sih), sekolah negeri sudah dianggap merangkul semua lapisan masyarakat secara adil. Jadi harap dimengerti jika keribetan karena berbagai jalur ini membuat berbagai kalangan orang tua merasa sangat direpotkan.
Dengan adanya empat jalur tersebut, membuat sekolah negeri harus menempatkan prioritas dengan standar keadilan yang perlu. Banyaknya jumlah pendaftar ya berarti harus diranking berdasarkan jalur yang ada. Ini semacam keniscayaan yang harus diterima. Ya gimana ya? Mosok mau gak nerima? Namanya juga sekolah negeri sih.
Jumlah kuota sekolah negeri memang belum banyak
Jumlah sekolah negeri yang ada memang tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah. Ini fakta ya! Daya tampung SMA/SMK negeri untuk wilayah Jatim cuma 38%, untuk wilayah Jateng hanya sekitar 42%, untuk wilayah Jakarta hanya sekitar 39% dan untuk Jabar hanya 40% saja. Jogjakarta yang paling lumayan yaitu sampai 50 %. Ini semua wilayah di Pulau Jawa yang paling padat jumlah penduduknya ya.
Itu baru kuota untuk level pendidikan menengah. Untuk level pendidikan di bawahnya ya nggak jauh jauh beda lah. Dengan kondisi itu, jadi bisa dipahami lah kenapa kok banyak calon siswa terjengkal dan berguguran dari daftar nama di laman SPMB. Sudah berguguran pula, mendaftar di sekolah negeri kecamatan tetangga pun sudah tergusur, di kecamatan tetangga lain sudah ditolak.
Tidak usah tanya terlalu mendalam semacam kok bisa? Dulu bangun sekolah apa nggak dipertimbangkan jumlah calon siswa sama usia sekolah? Apa juga nggak dipikirkan tingkat kepadatan penduduk?
kenapa bisa begitu? Ya karena sekolah negeri ya udah terbangun dari dulu kayak gini dengan jumlah yang terbatas. Mau nggak mau sekolah harus membuat prioritas mana yang terpilih untuk menjadi siswa. Ini memang belum memenuhi rasa keadilan tapi kan lebih nggak adil lagi kalo sekolah negeri tidak membatasi kuota penerimaan dan tidak membuka jalur yang berbeda.
Dokumen itu penting
Dokumen atau surat-surat penting berkaitan pendaftaran itu penting banget. Jika memenuhi dokumen macam ini dibilang ribet ya emang ribet sih. Tapi kalau dipikir-pikir keribetan ini sesungguhnya untuk melindungi secara hukum atas kebenaran dokumen yang dikumpulkan.
Ada surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani dengan materai dan harus dikumpulkan. Belum lagi dokumen seperti bukti kelulusan serta daftar nilai. Ditambah bukti dukung semacam KK dan lembar data pribadi lainnya. Iya emang ribet tapi siapa yang bisa menjamin jika dokumen ini cuma seadanya, nggak pake ini itu, eh ternyata palsu?
Keabsahan dokumen ini harus diteliti biar memenuhi rasa keadilan dan kejujuran dan menghindari kecurangan. Makanya dokumen itu semua penting supaya yang mendaftar itu betulan jujurnya dan tak ada yang palsu.
Dengan kondisi tersebut menjadikan pendaftaran sekolah negeri ribet adalah sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan. Saya justru tak bisa membayangkan jika sekolah negeri tidak memberi persyaratan dengan jalur yang macam-macam. Karena protes dan kritik tajam dari sebagian kalangan bisa meluncur deras layaknya rudal Iran.
Gimana nggak protes jika sekolah negeri hanya membuka untuk zonasi dengan presentase tinggi seperti tahun lalu. Yang protes yang rumahnya jauh tapi nilai anaknya tinggi. Giliran membuka cuma dua jalur lantas sekolah negeri dianggap mendiskriminasi warga miskin. Nah, gimana tuh?
Dan nyatanya banyak kalangan dengan kondisi yang berbeda pula menuntut sekolah negeri untuk membuka kesempatan pada siswa dengan latar belakang macam-macam.
Kuota sekolah negeri dikit protes ke pemerintah, jangan ke guru
Memberikan jumlah kuota yang memang terbatas adalah sebuah alternatif di tengah terbatasnya jumlah sekolah negeri yang ada. Jadi kalo mau protes baiknya ya ke pemerintah aja ya. Supaya pemerintah membangun sekolah negeri lebih banyak. Jangan malah protes ke gurunya. Pegawai kok kalian tuntut.
Bagaimana dengan yang nggak kebagian sekolah negeri? Alternatifnya ya ke sekolah swasta. Sekolah swasta tumbuh dengan banyak ciri khas yang banyak memberikan kelebihan. Walaupun tetep pake kocek sendiri. Tapi untuk sementara, kita harus berpuas diri karena toh kalau negara tak menyediakan layanan pendidikan, ada pihak lain yang menyumbangkannya untuk negara.
Ncen, orang kita memang baik betul ke pemerintah kok.
Penulis: Hanifatul Hijriati
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
