Sekolah swasta yang melarang gurunya mendaftar ASN itu aneh, ngasih gaji layak nggak mau, tapi seenaknya menghentikan impian seseorang

Selain Gaji Kecil, Inilah 4 Sisi Gelap Menjadi Guru Sekolah Swasta yang Jarang Terekspos

Selain Gaji Kecil, Inilah 4 Sisi Gelap Menjadi Guru Sekolah Swasta yang Jarang Terekspos

Di balik menjamurnya sekolah swasta dan banyaknya sekolah negeri yang tak kebagian murid, ada sesuatu yang menurut saya agak ironis dalam dunia pendidikan. Apa lagi kalau bukan terkait guru?

Guru setiap hari diminta mengajarkan murid agar punya cita-cita setinggi mungkin. Anak-anak diberi tahu bahwa mereka boleh menjadi dokter, polisi, tentara, pengusaha, presiden, atau apa saja yang mereka inginkan.

Namun, di beberapa sekolah swasta (baca: tidak semua), gurunya sendiri justru seperti tidak boleh memiliki cita-cita yang terlalu jauh. Terutama kalau guru tersebut masih berstatus honorer.

Saya pernah melihat bagaimana sekolah membuat semacam kontrak kerja yang salah satu ketentuannya melarang guru mendaftar ASN selama masih menjadi guru di sekolah tersebut. ASN yang dimaksud tentu saja baik PNS maupun PPPK.

Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menemukan gagasan ini. Tetapi kalau dipikir-pikir, kebijakan tersebut memang cukup unik. Pihak sekolah mengonfirmasi belum siap kehilangan guru dan kesulitan untuk mencari guru baru. Tapi faktanya, setiap ada guru yang berhenti dari sekolah tersebut, dengan mudahnya sekolah menemukan guru baru, bahkan yang mendaftar bisa overload.

Di era mudahnya informasi dan komunikasi, sebar pendaftaran secara virtual di medsos, maka puluhan orang akan mendaftar jadi guru di sekolah tersebut.

Guru sekolah swasta tidak boleh mendaftar ASN

Bayangkan seorang guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengajar di sebuah sekolah swasta. Setiap hari ia datang ke sekolah, mengajar murid, membuat perangkat pembelajaran, memeriksa tugas, mengikuti rapat, dan mengerjakan berbagai pekerjaan lain yang tidak selalu terlihat oleh murid maupun orang tua.

Namun, ketika pendaftaran ASN dibuka, ia justru harus berpikir ulang. Sebab ada kontrak yang menyatakan bahwa selama masih mengajar di sekolah tersebut, ia tidak diperbolehkan mendaftar.

Saya bisa memahami kalau sekolah merasa keberatan kehilangan guru yang sudah lama mengajar. Sekolah tentu membutuhkan tenaga pengajar yang stabil. Mencari guru baru juga bukan perkara mudah.

Tetapi bukankah guru tersebut juga memiliki kehidupan? Mereka punya kebutuhan, keluarga, serta, hak untuk mendapat masa depan yang lebih pasti.

Kalau kemudian ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan, mengapa seseorang harus dilarang mencobanya? Ironisnya, guru yang setiap hari menyuruh murid mengejar cita-cita justru harus berhati-hati ketika mengejar cita-citanya sendiri.

Kontraknya ketat, gajinya tidak hebat

Hal yang membuat saya makin heran adalah ketika hubungan kerja dengan guru dibuat sedemikian rupa seperti hubungan kerja kontraktual. Suratnya ada, ketentuan lengkap, larangannya detil, konsekuensinya jelas. Tapi perkara kesejahteraan, keseriusannya berbeda.

Guru diminta berkomitmen kepada sekolah, tapi sekolah belum tentu mampu memberikan penghasilan yang membuat guru merasa aman secara ekonomi.

Kalau gajinya sudah besar mungkin masih ada sedikit alasan untuk bertahan. Masalahnya, kalau penghasilan pas-pasan, lalu mendaftar pekerjaan lain juga dilarang, guru itu harus mencari jalan keluar ke mana?

Mendaftar ASN bisa berujung kehilangan pekerjaan

Yang lebih menyedihkan, ketentuan seperti itu bukan sekadar tulisan di atas kertas. Ada guru yang ketika terbukti mendaftar ASN kemudian diberhentikan dari sekolah. Di titik ini saya jadi membayangkan betapa sulitnya posisi guru tersebut. Kalau tidak mendaftar, ia mungkin tetap menjadi guru honorer dengan penghasilan yang terbatas.

Kalau mendaftar, ia berisiko kehilangan pekerjaan yang sekarang. Seolah-olah guru tersebut diminta memilih: bertahan dengan keadaan yang ada atau mengambil risiko untuk memperbaiki masa depannya. Padahal, mendaftar ASN belum tentu berarti langsung diterima. Ia bahkan masih harus mengikuti proses seleksi yang panjang dan penuh ketidakpastian.

Maka, melarang seseorang mencoba terasa seperti meminta orang tersebut berhenti bermimpi sebelum tahu apakah mimpinya akan terwujud. Saya kira sekolah swasta memang berhak membuat aturan untuk menjaga keberlangsungan lembaganya. Tapi aturan tersebut semestinya tetap mempertimbangkan bahwa guru bukan sekadar tenaga yang dibutuhkan agar jadwal pelajaran berjalan.

Jadi, saya tak kagum dengan sekolah swasta yang dengan bangganya mengaku bahwa kuota untuk calon murid yang mendaftar sudah penuh hingga 5 tahun ke depan. Saya pun tak bangga dengan sekolah swasta yang punya seabrek prestasi tapi guru-gurunya merasa terhimpit secara ekonomi.

Sekolah swasta yang dikagumi, harusnya adalah yang bisa membayar gurunya dengan bayaran yang layak, dan tak bergocek lidah macam Messi hanya untuk menjustifikasi bayaran rendah para gurunya.

Penulis: Supriyadi
Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Selain Gaji Kecil, Inilah 4 Sisi Gelap Menjadi Guru Sekolah Swasta yang Jarang Terekspos

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Exit mobile version