Selama Pandemi Covid-19 melanda negara kita, selama itu pula pola-pola kehidupan manusia mengalami perubahan secara drastis. Perekonomian kita juga mengalami lonjakan penurunan yang dapat mengakibatkan krisis. Ini diakibatkan karena terhambatnya ruang gerak kita dalam menentukan nasib perekonomian, mengingat ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Untuk itulah bantuan sosial dari pemerintah diturunkan.
Tentu kondisi demikian, menjadi tanggung jawab para pemangku kebijakan untuk dapat menormalkan kembali keadaan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan budaya.
Termasuk pendistribusian ekonomi masyarakat atas bantuan sosial dari pemerintah dengan berbagai model seperti BLT, prakerja, bantuan UMKM, dan masih banyak lagi.
Semakin banyaknya bantuan sosial tersebut sehingga ada masyarakat yang bahkan menerima bantuan sampai tiga kali. Entah itu memang rezekinya atau mereka memiliki jurus jitu untuk menerima semua bentuk bantuan yang ada.
Bantuan sih memang bagus, apabila hal itu tepat sasaran dan benar-benar untuk orang yang berhak menerima. Namun, yang menjadi persoalan jika bantuan itu disalahgunakan dan tidak ada pengawasan, apakah betul sampai ke tangan masyarakat secara utuh atau justru sudah “dipangkas” sebagian. Yang biasanya terjadi, bantuan sosial justru kandas di tengah jalan sebelum benar-benar sampai masyarakat. Yah, memang tetap ada sampai ke bawah, tetapi itu tidaklah seberapa.
Seringnya masyarakat tentu tidak akan mempertanyakan soal bantuan sosial secara detail. Sebab, berapa pun yang diterima, mereka tetap bangga. Mereka tidak akan sadar kalau sebenarnya masih ada yang terselubung dan tidak terlihat. Hal seperti ini biasanya terjadi mulai dari tingkatan provinsi hingga desa.
Persoalannya bahwa bantuan yang sedemikian banyak itu justru tidak dapat menjawab problem yang terjadi. Bahkan hal itu dapat menjadikan masyarakat tidak mandiri, membuat masyarakat terus berharap bantuan sosial dari pemerintah dan kita semakin materialistis.
Selain itu, sering juga terjadi konflik di dalam kelompok masyarakat. Sebab, tidak semua masyarakat bisa menerima semua bantuan secara merata sehingga muncullah sifat kecemburuan antarmasyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, saya pernah mendapati keluhan di masyarakat mengenai bantuan yang diberikan pemerintah. Tepatnya berada di Polewali Mandar, tempat tinggal saya. Kebetulan ada bantuan yang masuk di daerah tersebut, namun tidak dapat meng-cover semua masyarakat yang terdampak penurunan ekonomi selama pandemi.
Lalu yang terjadi adalah kecemburuan sosial, gosip ada di mana-mana, bahkan ada lontaran kata-kata, “Lebih baik tidak ada bantuan sosial sama sekali dari pemerintah kalau begitu juga pengelolaannya”. Gosip-gosip seperti ini rutin terjadi dan setiap ada kerumunan tentu tidak lepas dari pembicaraan masalah bantuan.
Walaupun secara materi memang bantuan dari pemerintah itu dapat membantu masyarakat, tetapi di sisi lain bantuan ini malah dapat merusak mental masyarakat. Menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat, sifat iri hati antara satu dengan yang lain, dan bisa merusak persatuan kelompok masyarakat.
Lebih baik pemerintah fokus dalam penanganan pembangunan yang sifatnya berkepanjangan daripada melontarkan bantuan yang sifatnya hanya sementara. Sebab di sisi lain, ekonomi negara terus mengalami penurunan, dan mestinya itu diperhatikan dengan baik.
Bantuan sosial juga memungkinkan membuka reaksi dari kapitalisme renten untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Mengambil sebagian dari apa yang menjadi hak masyarakat. Dengan dalih bahwa mereka berhak mendapatkan karena dia yang mengurus, baik dari segi administrasi maupun pengelolaan sehingga bantuan tersebut ada dan terlihat di masyarakat. Padahal yang dilakukan oleh oknum-oknum hanyalah upaya cari untung dengan menetapkan bunga.
Dengan demikian, jika memang pemerintah terus mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat, pemerintah juga harus memperhatikan betul-betul apakah dana itu sampai di tangan orang-orang yang berhak dan benar-benar membutukan. Jangan sampai salah memberikan kepercayaan. Yang terjadi justru perampokan secara besar-besaran terhadap negara. Lagi-lagi orang kecil yang bakal dirugikan.
Lebih baik mengedepankan persatuan untuk menghindari kecemburuan sosial, pertengkaran masyarakat dan mosi tidak percaya daripada memberi bantuan yang sifatnya materi saja.
Atau jangan-jangan dengan bantuan dikucurkan untuk sengaja mengalihkan perhatian dan membuat masyarakat nyaman atas segala kondisi yang terjadi? Ya, semoga saja persepsi saya yang salah.
BACA JUGA Jika JKT48 Kolaps, Itu Hal Wajar. Fans Nggak Perlu Sedih