Di media sosial dan pemberitaan sedang ramai pengibaran bendera One Piece. Bendera bajak laut One Piece bernama bendera Jolly Roger itu mencuri perhatian karena dikibarkan menjelang HUT RI ke-80. Terlebih, dikibarkan bebarengan dengan bendera Merah Putih.
Menanggapi hal itu, pemerintah bersuara, pengibaran bendera selain merah putih dilarang. Tindakan tersebut tergolong bentuk makar dan upaya memecah belah bangsa. Dengan kata lain, pemerintah melarang pengibaran bendera One Piece yang tengah viral. Tentu saja respon pemerintah menuai berbagai komentar. Ada yang setuju, tapi lebih banyak yang mempertanyakannya.
Peristiwa ini membuat saya teringat kembali pada masa pemerintahan Gus Dur. Di saat itu ada kejadian serupa. Pemerintah dengan masyarakat Papua pernah bersitegang karena masalah pengibaran bendera Bintang Kejora. Uniknya, persoalan ini diselesaikan oleh Gus Dur dengan cara yang elegan, halus, dan bersahabat.
Bendera One Piece sebuah simbol pembebasan
Sebelum membahas soal pengibaran bendera One Piece lebih jauh, akan lebih baik kalau kita mendalami konteksnya terlebih dahulu.
One Piece adalah cerita fiksi asal Jepang karya Eiichiro Oda yang sangat populer sejak awal 2000-an. Ceritanya berkisah tentang Monkey D. Luffy dan kru Topi Jerami yang berlayar mencari harta karun legendaris, One Piece. Kru ini terkenal dengan bendera Jolly Roger berwarna hitam yang bergambar tengkorak putih dengan topi jerami. Itu simbol kru sekaligus penanda kebebasan dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan.
Asal tahu saja, dalam dunia One Piece ada lembaga bernama pemerintah dunia atau biasa disebut dengan World Government. World Government ini memerintah seluruh lautan dan negara yang ada di serial One Piece. Mereka memiliki pasukan elite angkatan laut yang disebut Marine dan badan intel bernama Cipher Pol.
Demi melanggengkan kekuasaan, para petinggi World Government tidak segan membunuh, menculik, menghapus sejarah, dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Karena telah banyak menyengsarakan rakyat, para bajak laut di One Piece bersatu untuk melawan World Government.
Nakama (sebutan penggemar One Piece) melihat cerita ini bukan sekedar kisah bajak laut biasa. One piece sarat akan nilai-nilai kebebasan, keadilan, serta simbol perlawanan terhadap tirani. Termasuk kritik terhadap kekuasaan yang korup.
Itulah pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh mereka yang mengibarkan bendera One Piece menjelang HUT RI ke-80.
Belajar dari Gus Dur
Seandainya Gus Dur masih hidup dan melihat fenomena ini, mungkin dia tidak akan bertindak seperti apa yang dilakukan pemerintahan sekarang. Mungkin dia akan mengulang kembali apa yang pernah dia katakan saat menanggapi pengibaran bendera Bintang Kejora.
Sebagai pengingat, di awal era reformasi, sekitar 1999–2000, Gus Dur pernah membuat keputusan kontroversial. Dia memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua dengan syarat selama bendera itu tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih.
Bagi Gus Dur, Bintang Kejora itu simbol budaya, simbol identitas, sama seperti bendera-bendera partai politik. Selama Merah Putih tetap dikibarkan lebih tinggi dan digunakan sebagai simbol utama negara, Gus Dur beranggapan tidak masalah.
Gus Dur tidak melihat pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bentuk makar atau separatisme. Dia justru melihatnya sebagai ekspresi masyarakat yang selama ini tidak pernah benar-benar diakui. Gus Dur datang bukan untuk mengadili mereka, tapi mengajak diskusi, mengakui bahwa mereka juga punya martabat dan sejarah.
Mungkin itulah yang akan dilakukan Gus Dur sekarang kalau masih hidup. Sia akan berkomentar peristiwa pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi masyarakat. Itu bukan upaya makar atau memecah belah bangsa.
Jadi, bagaimana sebaiknya menyikapi fenomena ini?
Menurut saya, pemerintah tidak perlu berlebihan menyikapi pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI ke-80. Dengan kepala dingin dan hari yang lebih peka, sebaiknya mereka membaca pesan di baliknya.
Ini bukan soal anak muda kurang nasionalis. Pengibaran bendera One Piece justru bentuk nasionalisme baru yang lebih cair di mana kritik sosial disampaikan lewat simbol pop culture yang dekat dengan keseharian mereka.
Selama bendera Merah Putih dikibarkan paling tinggi, ini bisa kita anggap sebagai ekspresi sah. Kalau Gus Dur masih hidup, dia mungkin bakal menyambutnya dengan senyuman dan berkata, “Asal Merah Putih tak diinjak-injak, silakan berekspresi.”
Jadi, yang dibutuhkan bukanlah pelarangan, tapi ruang dialog, edukasi simbol negara, dan pengakuan bahwa cara mencintai Indonesia bisa datang dari arah yang tidak selalu formal. Sayangnya, pemerintah sekarang banyak yang tidak belajar dari masa lalu. Jadi pengibaran bendera One Piece ditanggapi dengan berlebihan dan tidak elegan. Siap-sap saja jadi bual-bualan dan bahan meme di media sosial.
Penulis: Mochamad Firman Kaisa
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA Susahnya Punya Paspor Indonesia, Mau Student Exchange Satu Semester Saja Harus Berjuang.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
