Barangkali kecenderungan rasis yang banyak terjadi belakangan akibat pendidikan karakter di sekolah hanya sebatas indoktrinasi. Mulai dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), kemudian berganti Pendidikan Moral Pancasila (PMP), hingga bertukar nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tak membuat output sekolah menjadi manusia Indonesia yang utuh.
Selama 74 tahun merdeka, masih saja ada kejadian-kejadian seperti yang diceritakan oleh Bang Fawaz melalui ajakannya untuk mengakui dosa, bahwa sejak kecil kita memang dididik untuk rasis.
Rasis adalah perbuatan tercela yang menurut saya lebih terstruktur, sistematis, dan masif di akal pikiran rusak manusia melebihi body shaming. Kita merasa bahwa tak sekedar fisik melainkan juga pencapaian budaya kita lebih baik dibandingkan dengan golongan lain. Celaka sekali jika Indonesia dengan berbagai ras, suku, bangsa, dan budaya tetap mempertahankan sikap rasis tanpa cela ini!
Nah, lalu apa gunanya gebrakan revolusi mental hingga berbagai rentetan perlombaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah-sekolah jika letupan-letupan rasis sampai saat ini membawa Indonesia menjajah bangsanya sendiri?
Baru saja kemarin saya diribetkan masalah pemberkasan lomba penguatan pendidikan karakter sekolah di Kota Malang. Lusa saya mendengar peristiwa persekusi mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Waduh, spontan ingin rasanya saya mengacak-acak berkas di meja saya yang sempat tertata rapi.
Rasanya saya ingin berteriak di depan penggedhe sekolah sambil berteriak menuntut, “perset*n dengan berkas-berkas lomba PPK, mari keluar, kita rangkul saudara Papua kita!” Apalah daya saya, hanya seorang guru honorer yang bisanya prengas-prenges sambil mendakwah lewat tulisan.
Biarpun kurikulum pendidikan telah mengalami revisi mulai dari A sampai *#(@))$!$!, tetap saja budaya single-track yang dilakukan di sekolah-sekolah masih terasa aroma dan bentuknya. Indoktrinasi satu arah ini membutakan siswa dari persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat dan negerinya. Pembelajaran hanya sebatas learning to know tidak menuntaskan learning to live together.
Anehnya, seringkali saya menemukan dengan bangga guru-guru PPKn mengajak siswa SMP-SMA melakukan tepuk karakter.
“Tepuk karakter! Religius prok prok prok… Nasionalis prok prok prok… Mandiri prok prok prok… Gotong royong prok prok prok… Integritas prok prok prok….”
Kemudian diakhiri dengan sorakan “yeeeeeeeee!1!1!1!”.
Setelah tepuk karakter selesai, belajar tetap menggunakan sistem single-track. Laah, apa bisa siswanya berkarakter hanya dengan melakukan tepuk dan indoktrinasi? Pfffttt~
Diakui atau tidak, pendidikan kita sedang berada di antara hingar bingar ambisi penguasa. Antara sistem dan kenyataan di lapangan mengalami tarik ulur tak karuan. Sedikit saya berikan gambaran. Pernah saya mencoba mengajak siswa belajar aktif melalui game edukatif di sekolah. Saya hampir bahagia saat seluruh siswa di kelas antusias. Namun, perasaan bahagia saya kandas ketika guru-guru menganggap saya tidak becus mengelola kelas karena siswanya gaduh.
Begitu pula saat saya ingin mengajak mereka belajar terjun langsung ke masyarakat, betapa susahnya sekolah untuk memberikan perijinan. Menurut pihak sekolah, akan sangat beresiko jika siswa diajak keluar. Siswa lebih baik tetap di sekolah dan ‘dipenjara’ selama masa pendidikannya.
Keterbatasan-keterbatasan pemahaman di lapangan inilah yang memicu pendidik untuk mempertahankan sistem single-track melalui pembelajaran indoktrinasi. Padahal, pendidikan karakter sangat sederhana yaitu melalui pendalaman aktivitas keseharian di lingkungan masyarakat. Membangun karakter sesungguhnya adalah upaya memfasilitasi berkembangnya kesadaran siswa akan nilai dan prinsip yang berkembang di masyarakat dan itu melampaui batasan dogmatik, indoktrinasi, maupun laku pendidikan tertentu.
Dibutuhkan kesadaran kolektif baik keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk tidak membatasi pendidikan karakter hanya sampai pada gerbang sekolah, zonasi, atau kompetisi-kompetisi tanpa arah. Perilaku rasis, fanatik, dan segala yang memecah belah negara tidak bisa sekedar diajarkan melalui dogma. Papan tulis seorang pendidik harus menempel di kehidupan sehari-hari agar pertanyaan-pertanyaan W.S Rendra tidak membentur jidat penguasa yang kebijakannya macet. hehe
(*)