Beberapa hari lalu, pelantikan KPPS jadi trending gara-gara polemik konsumsi. Sebagai contoh, proses pelantikan petugas KPPS di DIY mengalami kekisruhan akibat konsumsi dan uang tranport yang tidak sesuai. Beberapa kabupaten lain pun mengalami keluhan yang hampir mirip-mirip. Seperti biasa, kekrisruhan selalu dibalas dengan klarifikasi, dan klarifikasi KPU, menurut saya, sama sekali tidak profesional dan terkesan cuci tangan.
Kenapa saya bilang seperti, karena mereka langsung mencari kambing hitam sebagai sasaran empuk untuk dijadikan samsak bersama-sama: vendor konsumsi. Saya yakin, tidak mungkin vendor yang profesional berani menyunat anggaran konsumsi KPPS. Sebab, mereka rasanya tidak mungkin berani menyunat anggaran dengan risiko membunuh reputasi mereka sendiri.
Kenapa saya bisa bilang seperti itu (lagi)? Sedikit cerita. Ibu saya sedang menjalankan bisnis vendor untuk pengajuan oleh-oleh manasik haji. Yang saya tau dari cerita ibu saya jika bekerja sebagai vendor sangat jelas anggaran yang diberikan dan digunakan untuk apa saja. Dan hal itu semua tercatat secara transparan di atas kertas secara profesional.
Dari situ saja, keliatan sangat aneh jika huru-hara pelantikan KPPS kemarin murni vendor katering yang bermain. Misalkan iya, saya yakin vendor tersebut pesan ke vendor lain dengan menyunat anggaran. Jadi, yang kena ya yang mengeksekusi, bukan yang pesan.
Bentar, bingung? Gini. Si A pesan makan ke si B. Nah, si B malah pesan ke si C/D/E dengan anggaran jauh lebih kecil. Point taken?
Vendor nggak bakal segegabah itu, apalagi untuk acara besar macam Pelantikan KPPS
Makanya, saya kok nggak yakin vendor eksekutor berani menyunat anggaran agar untung besar. Vendor pun pasti memikirkan jangka panjang bisnisnya agar tetap dipercaya lagi. Tapi kalo vendornya tidak profesional atau dari orang dalam situ juga sih, bisa jadi melakukan penyelewengan tersebut.
Menyunat anggaran dari kegiatan yang menggunakan uang pemerintah menurut saya itu bukan rahasia umum. Saya dan beberapa teman kuliah pun menyaksikan sendiri ketika menemani kegiatan penyuluhan dan lainnya. Pasti anggaran dan pengadaan barang secara realitasnya sangat berbeda.
Jadi alasan yang dibuat oleh KPU di DIY sangat tidak logis. Dan mungkin pihak KPU DIY pun lupa kalo sekarang zaman sudah berubah. Dipikir informasi tidak bisa didapat dengan mudah? Halo, era smartphone, Bung. Dikirannya menyunat anggaran itu tidak akan ketahuan. Padahal sesama netizen saling memberikan informasi berapa uang yang didapat dari pelantikan KPPS di masing-masing daerah. Pemerintah juga sudah menjelaskan secara jelas dan transparan honor yang akan didapatkan oleh petugas KPPS.
Jadi tolong untuk oknum yang berencana menyunat anggaran, sekarang ini kami tidak sepolos itu. Ya memang masih kecolongan sih, tapi ya kami tidak akan berhenti berperang melawan penyelewengan. Masak diam saja? Rudi gong!
Bukan sapi perah
Petugas KPPS itu bukan sapi perah yang hanya diberi makan rumput. Sudah pasti dong mengharapkan honor yang sesuai dengan yang dijanjikan, makanya mereka rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk menjadi petugas KPPS.
Saya sangat bangga dan mengapresiasi untuk warga yang berani bersuara dan bahkan menggeruduk kantor KPU di kabupatennya masing-masing yang telah melakukan tindakan culas seperti itu. Tindakan kalian sudah benar. Petugas KPPS itu, tetap saja, adalah pekerja yang wajib mendapat haknya secara layak.
Kalau pelantikan KPPS saja sudah sus begini, beneran, saya jadi bingung, nanti pelaksanaan pemilu kek mana. Halo, KPU?
Penulis: Diaz Robigo
Editor: Rizky Prasetya
