Beberapa hari terakhir masyarakat Indonesia kembali terkejut dan terheran-heran oleh penyelundupan sampah dari negara luar. Porsi pemberitaannya pada layar kaca memang tak sebesar sidang gugatan Pilpres di MK atau seheboh pikniknya Papa-minta-saham yang berkeliaran di luar Lapas sambil pelesiran ke toko bangunan mewah di Bandung. Namun menjadi hantaman keras bagi beberapa instansi yang kerjaannya berkutat pada lingkungan,kemaritiman dan impor.
“Ini tidak tepat—penyelundupan sampah—dan kami tidak ingin menjadi tempat pembuangan,” komentar salah seorang pejabat senior Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang penulis kutip secara verbatim melalui kanal media online Tempo.
Nah, yang lebih menghebohkan ketika data dari Lembaga Ecoton membeberkan bahwa ada sekira 35 negara yang menyelundupkan sampah ke Indonesia,dan tak hanya sampah ada juga limbah berbahaya dan beracun. Bisa dibayangkan bagaimana kiranya negara luar menganggap Indonesia TPA (Tempat Pembuangan Akhir) bagi mereka.
Masyarakat Indonesia secara umum yah tahunya Narkoba yang paling sering masuk ke daratan Indonesia—diselundupkan. Namun ternyata sampah juga menjadi ancaman bagi bangsa-bukan hanya karena masyarakat kita yang tiap hari memproduksi sampah dalam skala besar plus budaya buang sampah sembarang tempat yang sudah mengakar namun ternyata ada andil negara luar terhadap terbentuknya kolam-kolam dan gundukan sampah bahkan sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama—kembali mengutip data Ecoton.
Jika hal semacam ini sudah lama terjadi,penulis mengasumsikan ada kelalaian dari Pemerintah yang seharusnya sudah mengambil langkah konkrit dari tindakan seenak dan semaunya negara luar. Sebenarnya persoalan sampah bagi Indonesia sendiri saja telah menjadi PR yang tak berkesudahan—berganti pemimpin suatu daerah pasti tetap akan menemui permasalahan macam ini, sebut saja Gubernur Anies Baswedan atau sebelumnya Ahok yang kerap kali dihadapkan pada permasalahan serupa. Gundukan sampah Bantar Gebang yang bahkan memantik diskusi luas pada ruang publik ketika aktor kawakan ganteng—peraih piala Oscar pada penantian karirnya sekaligus tokoh utama kesuksesan film Titanic—Leonardo Di Caprio turut berkomentar terkait permasalahan gunungan sampah masyarakat ibukota dan tetangga-tetangganya.
Permasalahan sampah di Indonesia yang tergolong dalam isu lingkungan tetap menarik dibahas dari segi apapun—mau itu sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Masih ingat nggak, agan-agan sekalian—ketika debat capres saja isu lingkungan tak menjadi perhatian khusus—pemahaman serta solusi—bagi masing-masing kandidat.
Sebut saja capres 01 yang mengutarakan bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut selama tiga tahun terkahir sudah tak terjadi—yang jadi pertanyaan sebenarnya kemana aja beliau yang tak mengetahui si jago merah yang melahap hutan dan lahan gambut di beberapa titik di Indonesia hingga tahun 2018. Bahkan data-datanya ada di kabinetnya sendiri. Walau belakangan beliau meralat ucapannya bahwa bukan tak terjadi namun berkurang dari tahun ke tahun—duh.
Capres 02 lebih-lebih malas menanggapi isu lingkungan terkait dampak pertambangan terhadap lingkungan—maklumlah beliau juga punya perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Terlebih setelah warga dunia maya berkunjung ke kanal YouTube milik Dhandy Dwi Laksono dan menonton proyek investigasi dalam bentuk audio visual yang berhasil membongkar hegemoni kekuasaan pada praktek bisnis tambang yang merugikan lingkungan dan komoditi penduduk sekitar.
Di atas hanya contoh dari beberapa kasus soal lingkungan yang terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan sampah yang tergolong dalam permasalahan serius—iya serius, seserius aku sama kamu~
Mengutip data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan BPS—setiap tahunnya sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton dan sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik. Indonesia sendiri berada pada peringkat kedua penghasil sampah plastik setelah Cina. Bahkan sampah plastik ini tak hanya mengancam daratan namun juga lautan tempatmu liburan, surving, menikmati sunset dengan sang kekasih. So romantic—asal tak kau buang sampah di sana, itu sudah cukup menjaga keindahan dan ekosistem.
Ibu Susi bahkan sempat mengatakan bahwa di tahun 2030 lautan Indonesia tak lagi memiliki banyak ikan namun sampah plastik. Wajar saja, Bung—masyarakat kita masih doyan pake plastik. Ini bukan masalah doyannya saja namun buang plastik sembarangan itu lo yang kemudian menjadi masalah besar dan bom waktu bagi semua elemen masyarakat. Nah disinilah hukum sebab akibat berlaku—sebab masyarakat kita tak sadar pada bahaya sampah hingga lempar sana lempar sini berakibat pada berbagai musibah sebut saja banjir, longsor, timbulnya berbagai macam penyakit dan rusaknya terumbu karang di lautan.
Masih ingat nggak kawan-kawan, menolak lupa pada tragedi TPA di Leuwigajah cimahi 2005 yang menelan korban ratusan jiwa karena longsor akibat hujan yang terus mengguyur. Pun sampah TPA tersebut menggunakan sistem dumping yakni dibuang dan ditumpuk begitu saja. Akibatnya pemukiman warga berubah menjadi lahan sampah ketika banjir menghantar sampah hingga ke rumah-rumah mereka. Tragedi ini mungkin pertama kali terjadi dalam sejarah peradaban manusia—tragedi hilangnya manusia akibat tertimbun sampah.
Suatu ketika kawan saya yang rumahnya tak jauh dari TPA yang berlokasi di Antang Makassar berucap, “Kau tau tidak Makassar itu kota dengan produksi sampah terbanyak ketiga di Indonesia, ini bukan prestasi namun entah mengapa persoalan sampah tak asik dibahas oleh mahasiswa.” Bukan saya mendiskreditkan mahasiswa di kampus saya, namun ucapan kawan saya satu ini cukup benar. Setiap kawan yang saya temui entah dia organisatoris, aktivis atau tergabung dalam kelompok pecinta alam bahkan enggan membaca atau terlibat dalam dialog bertemakan lingkungan. Bahkan diajak ngobrol perihal lingkungan pun yang timbul adalah mimik malas—bukan karena kurang referensi—namun entah mengapa isu satu ini kurang peminat.
Semacam kurang wow lah dimata kebanyakan mahasiswa. Seperti hal yang asyik bagi mereka sudah tentu apa yang disebut romantisme, anarkisme, politik—tataran kampus,daerah atau nasional—atau olahraga alam. Namun bukan berarti tak ada yang peduli atau tergabung dalam gerakan isu-isu lingkungan—namun sudah pasti tak sebanyak dari tak peduli.
Jika ditelisik saat ini masing-masing Pemda Kota dan Kabupaten giat mensosialisasikan program yang boleh kita sebut ‘’lingkungan bersih’’. Di Makassar ada Gerakan Makassar Ta ‘No Rantasa (Makassar tak kotor dan kumuh) sedangkan di Mamuju ada Mamuju Mapaccing (Mamuju bersih dan indah). Gerakan ini sudah tentunya mendulang partisipasi warga agar semua elemen tak hanya Pemerintah sebaga pembuat regulasi namun keterlibatan warga adalah andil besar dalam menyukseskan program.
Semoga kita tak hanya sibuk bertikai soal politik—menonton sidang gugatan Pilpres bak sinetron, heboh perihal berislamnya Deddy Corbuzier atau sang Papa yang kembali berulah—namun selundupan sampah dari negara luar cukup memantik diskusi hangat pada ruang-ruang sosial hingga kita sadar persoalan sampah adalah PR bersama.