Pangandaran, kabupaten kecil di selatan Jawa Barat, adalah tempat yang kaya akan keindahan alam. Pantai sebagai unggulan pariwisatanya, juga sempat digadang-gadang akan mendapatkan sorotan karena keindahannya seperti Bali. Tak heran kalau ada yang bilang Pangandaran adalah Balinya Jawa Barat.
Laut biru, pantai panjang, tebing dan gua yang eksotis, serta hutan lindung menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Tapi ada satu ironi yang sulit saya abaikan sebagai warga lokal, yaitu tempat ini terasa semakin tidak ramah bagi kami yang tinggal dan tumbuh di dalamnya.
Saya lahir dan besar di Pangandaran. Dulu, pergi ke pantai adalah hal biasa, tanpa biaya, tanpa formalitas, tanpa rasa terasing di tanah sendiri. Tapi sekarang, setiap sudut kawasan wisata seolah telah menjadi ruang eksklusif untuk para pelancong dari kota-kota besar, terutama mereka yang datang dari daerah dengan UMR lebih tinggi. Sementara kami yang hidup di sini, justru semakin sulit menikmati ruang yang dulu kami anggap milik bersama.
Tidak ramah pada warga lokal yang bergaji UMR Pangandaran
Contoh paling sederhana, ketika saya pernah membeli seporsi bakso di kawasan wisata Pantai Barat seharga Rp20.000. Isinya tidak jauh berbeda dengan bakso kaki lima di luar kawasan wisata. Atau es jeruk Nutrisari yang dijual dengan harga Rp10.000, dua kali lipat dari harga normalnya. Mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang, tapi bagi kami yang hidup dengan penghasilan setara UMR Pangandaran, ini bukan hal kecil.
UMR Pangandaran pada 2024 berada di angka sekitar Rp2,1 juta per bulan. Itu pun jika bekerja formal, yang mana banyak warga bekerja di sektor informal atau pariwisata musiman, dengan penghasilan yang jauh dari stabil. Jadi, bayangkan ketika duduk sebentar di tepi pantai, lalu dimintai biaya sewa alas Rp20.000. Duduk pun harus bayar. Bahkan untuk warga lokal sendiri.
Ketika sektor pariwisata tumbuh, saya sepenuhnya menyadari bahwa ekonomi memang ikut bergerak. Hotel-hotel dibangun, bahkan hingga kini bagi yang ingin berlibur dengan hotel bintang 5 kamu dapat menemukannya. Warung-warung menjamur, dan jumlah pengunjung meningkat setiap tahun. Tapi pertanyaan saya yang selalu mengganjal adalah seberapa besar dampak pertumbuhan itu benar-benar dinikmati oleh warga lokal?
Yang saya lihat, banyak justru menjadi penonton di tengah keramaian yang ia bantu ciptakan. Jangan kaget jika melihat warga lokal juga harus ikut membayar tiket wisata, meskipun sudah mengeluarkan KTP atau berbicara “saya punya kenalan di sini”.
Paradoks pariwisata
Menurut saya, Pangandaran tampak sedang mengalami paradoks pariwisata. Di satu sisi, kami bangga menjadi bagian dari destinasi unggulan. Bahkan tak jarang teman-teman kuliah saya yang ingin berlibur ke Pangandaran.Tapi di sisi lain, kami juga merasa tersingkir secara perlahan. Ruang-ruang publik yang semestinya bisa diakses secara adil kini berubah menjadi ruang komersil, tempat di mana segala hal diberi harga, bahkan hanya untuk sekadar duduk atau menikmati angin pantai.
Masalahnya bukan pada wisatawan, bukan pula pada niat pengembangan daerah. Masalahnya adalah ketika pembangunan tidak disertai keberpihakan pada warga lokal. Ketika tidak ada skema yang melindungi akses masyarakat terhadap ruang hidupnya sendiri. Ketika tidak ada harga lokal, fasilitas komunitas, atau kebijakan yang menjaga agar warga tidak menjadi asing di tanah kelahirannya.
Apakah kami hanya ditugaskan untuk menjadi pengelola, pelayan, atau penghibur? Di mana ruang bagi kami untuk menikmati alam yang kami jaga sejak dulu? Bukankah keadilan sosial seharusnya memastikan bahwa warga lokal memiliki hak untuk hidup layak dan bahagia, sama seperti para pelancong yang hanya datang sebentar?
Pangandaran harus lebih ramah
Pemerintah daerah, dalam hal ini, harus lebih peka. Wisata seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai komoditas, tapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial-budaya. Perlu ada kebijakan afirmatif yang memastikan bahwa warga lokal bisa ikut menikmati hasil dari geliat pariwisata, bukan hanya terdampak oleh bisingnya. Misalnya dengan penetapan harga wajar untuk warga setempat, pembangunan fasilitas publik gratis, hingga penguatan ekonomi kreatif yang benar-benar melibatkan komunitas lokal.
Saya menulis ini bukan karena benci terhadap wisatawan, apalagi anti terhadap pembangunan. Justru saya ingin Pangandaran menjadi daerah wisata yang ramah bagi semua orang, termasuk kami, yang tak punya koper besar atau UMR tinggi sepeti di kota-kota besar.
Warga lokal bukan penghalang kemajuan. Kami hanya ingin merasa menjadi bagian dari tempat ini, bukan sekadar penjaga gerbangnya.
Penulis: Yesi Fitria
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 3 Pantai di Pangandaran yang Tidak Layak Dikunjungi, Wisatawan Sebaiknya Berpikir Dua Kali
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
