Bayangkan andai QRIS tidak ada. Bayangkan dulu betapa ngerinya
Lagi dan lagi, petinggi lembaga negara di bidang ekonomi ada yang mundur. Terbaru adalah Perry Warjiyo yang mundur dari Jabatan Gubernur Bank Indonesia setelah menjabat dari tahun 2018. Tidak ada yang tahu alasan spesifik beliau mundur. Cuma disebutkan alasannya bersifat pribadi.
Mundurnya Perry tentu punya efek kejut dari banyak sisi, mulai dari soal rupiah, suku bunga, inflasi, sampai soal independensi bank Indonesia. Bahkan bisa sangat mungkin merambat ke sektor pasar modal.
Tapi rasanya terlalu rumit kalau membicarakan hal-hal itu. Saya justru teringat pada salah satu legasinya yang nyaris setiap hari kita gunakan, yaitu QRIS.
QRIS adalah salah satu inovasi keuangan yang dia inisiasi bersama dengan industri sistem pembayaran dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Standardisasi pembayaran ini kemudian resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2018 dan mulai diberlakukan secara nasional pada permulaan 2020.
QRIS memang dihadirkan dengan satu tujuan, yaitu menyatukan seluruh QR pembayaran yang saat itu masih terfragmentasi. Ya lihat saja pada masa itu, setiap layanan dompet digital seperti OVO, dana, Gopay, linkAja, dan layanan keuangan lainnya punya barcodenya sendiri.
Ibaratnya, seluruh penyedia layanan yang mulanya punya ekosistemnya sendiri dengan bahasanya masing-masing, disatukan dalam satu bahasa yang sama yaitu QRIS.
Sekarang, QRIS sudah begitu masif digunakan dan mengisi keseharian kita dalam bertransaksi. Hingga April 2026, pengguna QRIS sudah mencapai 63 juta dengan lebih dari 45 juta merchant menjadi bagian dari ekosistemnya.
Tapi pernah nggak kalian mikir, bagaimana jadinya kalau QRIS tidak pernah ada hingga saat ini?
Andai QRIS tidak ada
Bayangkan betapa repotnya kita dalam bertransaksi. Pertama, kita harus dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan kita memaklumi penggunaan QR yang berbeda mulai dari GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, mobile banking, kartu debit, dan segala kecanggihan pembayaran digital lainnya.
Jadi, dunia tanpa QRIS tidak berarti kita tidak mengenal pembayaran digital, tapi membuat kita harus berusaha mencari titik temu saat bertransaksi. Pedagang harus menentukan apa saja QR yang ia sediakan. Sementara kita sebagai pelanggan harus menyesuaikan QR yang cocok sesuai dengan yang disediakan oleh pedagang.
Atau bisa jadi sebaliknya, kita sebagai pelanggan memilih QR mana yang fiturnya cocok dan nyaman. Kemudian pedagang akan menyesuaikan QR mana yang ramai dipakai oleh pelanggan.
Kalau tidak cocok, alternatifnya ya kembali menggunakan uang tunai. Tapi kalau mau tetap cashless opsi lainnya adalah transfer yang hampir pasti akan merugikan kita sebagai pelanggan karena adanya biaya admin.
Kedua, efek dari QR yang terfragmentasi itu membuat kita sebagai pelanggan bisa jadi menggunakan banyak layanan digital. Saldo kita akhirnya terpecah dalam bentuk recehan ke banyak layanan digital. Misalnya Rp11 ribu di OVO, Rp23 ribu di DANA, Rp17 ribu di GoPay. Uangnya tersedia, namun seluruhnya terpencar ke dalam beberapa layanan dompet digital sekaligus. Mengapa harus begitu?
Seperti yang saya bilang, meskipun kita mencari QR mana yang paling cocok dan nyaman, tapi tetap harus punya QR dari penyedia layanan yang lain untuk antisipasi apabila QR yang kita gunakan jarang ditemukan di lapangan. Apalagi di daerah pedesaan atau perkampungan.
Kondisi itu bisa jadi sangat menyebalkan terutama bagi orang yang punya disiplin tinggi terhadap arus kas keuangan pribadi. Sebab pos pengeluarannya jadi terpecah-pecah.
Persoalan uang recehan
Ketiga, tanpa adanya QRIS kita akan dihadapkan pada persoalan uang recehan untuk kembalian. Misalnya permintaan uang pas atau uang kecil dari pedagang. Sebab mereka bisa jadi lebih sering menolak pembayaran tunai dengan nominal besar.
Apalagi untuk pembelian recehan dengan nominal Rp5 ribu hingga Rp10 ribu. Bisa jadi, permen mungkin tetap diposisikan sebagai alternatif umum untuk mengganti kembalian uang recehan.
Keempat, kita sebagai konsumen akan sangat bergantung dengan dompet alih-alih handphone. Saat ini, selama saldo ada uang dan handphone ada di tangan, mau beli apa pun masih mudah karena adanya QRIS.
Tapi, tanpa QRIS, kita mungkin akan sering menemukan pedagang yang tidak menerima kartu ATM, tidak punya rekening dan layanan e-wallet yang sama dengan kita, sehingga yang diterima hanya pembayaran tunai. Maka dari itu, dompet dengan jumlah uang yang cukup adalah sebuah kewajiban.
Keempat, bagi sektor informal atau pedagang kecil, ketidakhadiran pembayaran satu pintu juga sudah pasti memiliki dampak. Mungkin pelaku usaha besar yang ada di mal, hotel, atau restoran, tetap bisa punya Electronic Data Capture (mesin pembayaran elektronik).
Tapi bagaimana dengan tukang cukur, pedagang kaki lima, warung madura, kantin, pedagang pasar, atau penjual makanan di bazar? Mereka tidak selalu bersedia menyediakan semua QR dari layanan digital yang sudah ada. Berbeda dengan sekarang. Saat melihat warung kecil ada logo QRIS yang tertempel di etalase jualannya, rasanya sudah lega karena artinya kita bisa berbelanja.
Masih bisa sih, tapi, ribet
Kelima, perilaku untuk berdonasi secara spontan pun lebih sulit. Sebab tidak ada QR di kotak amal, penggalangan dana, bazar kampus, dan platform sedekah subuh yang sering melintas di Instagram. Sebab kalau ingin berdonasi secara digital, kita masih akan disibukan dengan nomor rekening dan memilih bank tujuan. Dan itu tentu menelan biaya admin. Kemudahan dalam aspek sosial dan kemanusiaan tidak akan semudah sekarang.
Itu adalah beberapa kerepotan yang menurut saya akan dialami ketika QRIS benar-benar tidak ada di masa sekarang. Seluruh kerepotan itu mungkin hanya memakan waktu semenit hingga dua menit, tapi bagaimana jadinya kalau itu terjadi hingga jutaan kali? Transaksi dalam kehidupan sehari-hari jadi amat sangat tidak efisien.
Jadi, membayangkan Indonesia tanpa QRIS tidak berarti membayangkan kehidupan masyarakat yang gaptek soal layanan pembayaran digital, melainkan lebih kepada soal transaksi sehari-hari yang bisa jadi jauh lebih ribet. Ya, meski ribet, mungkin kita tetap akan baik-baik saja. Tapi memangnya, kita pernah mau ribet?
Jawabannya sih, sudah jelas.
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.