Belakangan ini, wacana kuliah gratis kembali ramai. Pemerintah tengah mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, termasuk UKT dan uang pangkal.
Gagasan ini tentu terdengar menyenangkan. Siapa pula yang tidak senang mendengar kata “gratis”? Bahkan makan gratis saja sudah bikin banyak orang rela antre, apalagi kuliah.
Masalahnya, pendidikan tinggi bukan sekadar perkara menghapus angka di tagihan UKT. Ada biaya dosen, laboratorium, penelitian, fasilitas kampus, sampai biaya hidup mahasiswa yang tidak tiba-tiba ikut gratis.
Negara memang punya kewajiban memperluas akses pendidikan, tetapi uang negara juga bukan dompet Doraemon yang bisa mengeluarkan apa saja setiap kali kita berkata, “Ini kan hak rakyat.”
Saya justru setuju pendidikan dasar sampai menengah digratiskan. Untuk pendidikan tinggi, saya tidak yakin kuliah gratis untuk semua adalah pilihan paling adil.
Bukan, bukan karena orang miskin tidak perlu dibantu. Justru sebaliknya, bantuan mestinya lebih deras mengalir kepada mereka yang memang kesulitan kuliah. UKT yang murah, beasiswa yang tepat sasaran, dan afirmasi bagi mahasiswa kurang mampu menurut saya jauh lebih masuk akal daripada membuat semua orang gratis tanpa melihat isi dompetnya.
Gratis bukan berarti paling adil
Kalau semua mahasiswa PTN digratiskan, subsidi negara otomatis ikut dinikmati semua orang. Termasuk mereka yang sebenarnya mampu membayar UKT. Anak pejabat, anak pengusaha, anak orang kaya, sampai anak sultan yang uang jajannya mungkin lebih besar daripada UKT mahasiswa lain. Semuanya mendapat subsidi dengan porsi yang sama. Adilkah?
Masalahnya, kemampuan ekonomi mahasiswa tidak pernah seragam. Ada yang datang ke kampus dengan mobil keluarga, ada yang harus menyisihkan uang makan untuk ongkos. Ada yang pulang kuliah ke rumah sendiri, ada yang masih menghitung apakah uang bulanannya cukup sampai tanggal tua.
Saat negara memberikan subsidi yang sama kepada kelompok dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, kebijakan itu memang tampak merata, tetapi belum tentu adil.
Di sinilah saya kira kebijakan afirmasi justru lebih masuk akal. Negara bisa menggratiskan atau meringankan biaya kuliah bagi mahasiswa miskin dan rentan, sementara mahasiswa yang mampu tetap membayar sesuai kemampuan ekonominya.
Bukan berarti negara pelit. Justru anggaran publik sedang diarahkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Sebab, dalam urusan kebijakan publik, membagi sama rata belum tentu berarti berlaku adil.
Kuliah gratis jangan sampai salah sasaran
Ada persoalan lain yang sering luput ketika kita terlalu sibuk membicarakan kuliah gratis di PTN. Tidak semua calon mahasiswa bisa masuk PTN. Setiap tahun, ada saja yang harus mencari jalan lain melalui perguruan tinggi swasta.
Mereka tetap ingin kuliah, tetap punya cita-cita, tetapi tidak kebagian kursi di kampus negeri. Jangan sampai negara sibuk menggratiskan kuliah di PTN, sementara mereka yang kuliah di PTS hanya bisa melihat dari pinggir pagar.
Ini bukan berarti PTS harus dibuat gratis pula. Persoalannya adalah bagaimana negara memastikan pilihan untuk kuliah tidak berubah menjadi hukuman bagi mereka yang gagal masuk PTN.
Dalam bahan yang ada, pembiayaan PTS juga menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan tinggi. Jika seluruh perhatian dan subsidi diarahkan ke PTN, kesenjangan akses antara mahasiswa PTN dan PTS justru berpotensi makin lebar.
Saya kira negara lebih baik memperkuat bantuan berdasarkan kondisi mahasiswa, bukan semata-mata berdasarkan label kampusnya. Mahasiswa miskin yang kuliah di PTN perlu dibantu. Mahasiswa miskin yang kuliah di PTS juga semestinya tidak ditinggalkan.
Begitu pula mahasiswa dari keluarga mampu tidak harus seluruh biaya kuliahnya ditanggung negara. Sebab, tujuan akhirnya bukan membuat semua mahasiswa bebas membayar, melainkan memastikan kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seseorang harus mengubur keinginannya untuk kuliah.
Bukan sekadar gratis
Di sini gagasan Amartya Sen menjadi relevan. Sen, ekonom dan filsuf asal India yang meraih Nobel Ekonomi 1998, melihat keadilan bukan hanya dari apa yang diterima seseorang, tetapi juga dari kesempatan nyata yang dimilikinya.
Dalam urusan kuliah, membebaskan UKT memang meringankan beban. Namun, mahasiswa dari keluarga tidak mampu belum tentu otomatis punya kesempatan yang sama. Ia masih harus memikirkan kos, makan, ongkos, laptop, buku, dan kebutuhan kuliah lainnya.
Artinya, kalau pemerintah benar-benar ingin memperluas akses pendidikan tinggi, bantuan jangan berhenti pada angka UKT yang dibuat nol. Yang perlu dipastikan adalah mahasiswa miskin bisa masuk, bertahan, dan menyelesaikan kuliah.
Di sinilah beasiswa, afirmasi, bantuan biaya hidup, dan UKT yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga menjadi penting. Bantuan juga jangan berhenti di gerbang PTN. Mahasiswa kurang mampu yang kuliah di PTS karena tidak memperoleh kursi di PTN tetap membutuhkan perlindungan dan dukungan.
Saya bukan sedang mengajak negara pelit kepada mahasiswa. Saya hanya khawatir kita terlalu sibuk merayakan kata gratis, lalu lupa kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan. Pendidikan memang hak semua orang.
Namun, memenuhi hak itu tidak selalu berarti memberikan hal yang sama kepada semua orang. Kadang, yang lebih adil justru memberi lebih banyak kepada mereka yang sejak awal memiliki lebih sedikit. Naga-naganya, kuliah gratis boleh menjadi cita-cita, tetapi jangan sampai keadilan pendidikan menjadi korbannya.
Kuliah gratis, nanti dulu. Pendidikan dasar dan menengah gratis, nah, itu kudu!
Saya justru setuju jika pendidikan dasar dan menengah digratiskan. Bahkan, untuk jenjang tersebut, negara memang harus memastikan tidak ada anak yang terhalang sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar.
Sekolah dasar dan menengah wajib benar-benar terjangkau, begitu pula kesejahteraan guru yang menjadi ujung tombak pendidikan. Jangan sampai sekolah gratis, tetapi gurunya masih sibuk memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup.
Saya juga setuju kesejahteraan dosen diperbaiki. Pendidikan yang bermutu tidak lahir dari gedung bagus dan slogan yang keren, tetapi dari orang-orang yang mengajar, mendidik, meneliti, dan membimbing mahasiswa dengan layak.
Negara punya pekerjaan rumah besar di sini. Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan kuliah gratis, tetapi lupa memastikan mereka yang mengurus pendidikan mendapatkan kesejahteraan yang pantas.
Namun, untuk pendidikan tinggi, saya tidak yakin kuliah gratis untuk semua adalah pilihan paling adil. Bukan karena orang kurang mampu tidak perlu dibantu. Justru sebaliknya, bantuan mestinya lebih deras mengalir kepada mereka yang memang kesulitan kuliah.
UKT yang murah, beasiswa yang tepat sasaran, afirmasi bagi mahasiswa kurang mampu, dan bantuan biaya hidup menurut saya jauh lebih masuk akal daripada membuat semua orang gratis tanpa melihat isi dompetnya.
Penulis: Raihan Muhammad
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Kuliah Gratis PTN Jadi Lonceng Kematian bagi Kampus Swasta?
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
