Setelah memutuskan menikah, saya mulai sering berurusan dengan dokumen kependudukan. Entah ketika ganti KK, membuat KTP baru untuk istri, membuat akta kelahiran anak, dll. Dan jujur saja, makin sering saya berurusan dengan administrasi, makin runyam hidup saya. Terkesan ribet, menyita waktu, dan ada saja yang harus dikorbankan. Iya, entah kenapa, cara berpikir birokrasi kita memang cukup wadaw. Misalnya soal MPP atau mal pelayanan publik.
Di atas kertas, mal pelayanan publik selalu dipromosikan sebagai terobosan besar. Sebuah layanan satu atap yang nyaman, cepat, dan terintegrasi. Namun setelah mengalami sendiri betapa repotnya berurusan ke sana, satu pertanyaan mendasar langsung muncul di kepala saya, ini konsep pelayanan publik macam apa sih, kok malah sibuk memegahkan satu gedung terpusat ketimbang memudahkan integrasi layanan di tingkat bawah?
Seharusnya, konsep mal pelayanan publik itu tidak perlu bergantung pada megahnya bangunan fisik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah integrasi sistem yang memungkinkan segala keperluan dokumen bisa diurus langsung di semua kantor kecamatan. Tapi kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dari harapan publik.
Terlalu banyak istilah sok keren
Pertama, saya tidak paham dengan pemilihan istilahnya yang terkesan terlalu banyak gaya dan sok keren. Menempelkan kata “Mal” di depan frasa Pelayanan Publik itu rasanya aneh saja.
Kalau mengutip KBBI, mal adalah gedung atau kelompok gedung yang berisi berbagai macam toko, yang dihubungkan dengan lorong atau jalan penghubung.
Sedangkan kalau mengutip pandangan dari Ombudsman, istilah mal memang sengaja diadopsi pemerintah karena mal identik dengan pusat perbelanjaan yang nyaman, aman, dan menyuguhkan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu tempat. Pemerintah mencoba meminjam aura kenyamanan pusat belanja itu untuk diwujudkan dalam wujud layanan publik.
Namun secara filosofis, akal sehat saya belum bisa menerima analogi tersebut. Mal adalah ruang komersial tempat transaksi jual-beli keinginan, bukan tempat warga negara menuntut hak dasar administrasinya kepada negara. Mengganti nama kantor pelayanan menjadi “mal” tanpa membenahi aksesibilitasnya sama saja seperti memberi bedak tebal pada wajah yang masih belum sepenuhnya dibersihkan.
Operasional mal pelayanan publik yang kacau
Selain itu yang langsung menampar kewarasan adalah soal jam operasional mal pelayanan publik. Waktu itu, saya datang dengan niat mengurus dokumen. Begitu melihat jadwal loket, saya tercengang. Jam pelayanan pengajuan berkas ternyata hanya dibuka mulai pukul 08.00 sampai 12.00 siang. Pun kalau masih dibuka, hanya untuk pengambilan berkas sampai jam 14.00.
Maksud saya begini, siapa sih sebenarnya yang mau dilayani kalau jam bukanya cuma setengah hari begitu? Mayoritas warga kita ini pekerja, guru, buruh, atau pegawai swasta yang rata-rata baru selesai bekerja di atas pukul dua siang.
Kalau jam 12 siang loket pendaftaran sudah tutup, lantas kapan pekerja bisa mengurus berkas tanpa harus izin bolos kerja? Duh, mal macam apa yang tutup siang-siang, gais?
Adanya juga di pusat kabupaten
Masalah jam operasional yang mepet itu semakin terasa menyiksa karena lokasi mal pelayanan publik yang cuma berdiri di pusat kabupaten.
Bayangkan saja nasib warga yang tinggal di wilayah pesisir seperti saya. Untuk sampai ke gedung mal pelayanan publik saja, saya harus menempuh perjalanan selama 1,5 jam. Itu baru jarak dari kecamatan saya. Bagaimana dengan warga dari kecamatan ujung atau perbatasan paling selatan?
Batangkan saja, sudah jauh-jauh datang menempuh perjalanan melelahkan, sampai di sana malah harus gigit jari karena loket pengajuan sudah tutup jam 12 siang. Sialnya lagi, proses pengurusannya pun tidak langsung jadi di hari yang sama, melainkan harus menunggu beberapa hari lagi. Artinya, warga harus bolak-balik mengorbankan waktu kerja hanya untuk selembar dokumen.
Gedung mal pelayanan publik juga nggak bagus-bagus amat
Iya, dengan segala hormat, bangunan mal pelayanan publik ini juga tidak bagus-bagus amat. Memang besar, tapi tidak dibangunan dengan proper.
Salah satu bukti paling nyata adalah area parkir mobil yang sangat minim. Saking sempitnya lahan parkir di dalam area gedung, bermunculan kantong-kantong parkir liar yang dikelola warga di depan jalan masuk. Saya sempat muter-muter kesusahan mencari tempat parkir, sampai akhirnya terpaksa memarkir kendaraan agak jauh dan berjalan kaki sekitar 100 meter menuju gedung utama.
Duh, mending buat gedung biasa saja tapi bisa diakses di semua kecamatan. Atau, kantor kecamatan saja lho dibuat lebih terintegrasi sehingga nggak perlu jauh-jauh kalau mau ngurus dokumen. Sekali-kali cara berpikirnya itu memprioritaskan pembayar pajak gitu lho. Masak iya gini saja harus diajari.
Penulis: M. Afiqul Adib
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Bukan Hanya Perpustakaan Daerah, Semua Pelayanan Publik Itu Jam Operasionalnya Kacau Semua! dan artikel menarik lainnya di Terminal Mojok
