Sudah beberapa minggu ini pedestrian di kompleks kantor Pemda Sleman sedang dipercantik. Hasilnya memang pasti akan kinclong, instagramable, dan bakal jadi lokasi favorit remaja tanggung kabupaten yang butuh background foto OOTD tanpa harus jauh-jauh ke Malioboro.
Masalahnya, setiap saya lewat proyek itu, satu pertanyaan muncul. Dan, mungkin terdengar tidak sopan bagi para pemangku kebijakan: “Emang ini yang paling urgent sekarang?”
Karena begitu keluar dari area perkantoran Pemda, menyusuri jalan-jalan Sleman yang lebih “real”, sebuah fakta menghantam. Kita, warga Sleman, selalu ingat bahwa jalan rusak masih ada banyak dan belum diperbaiki. Lalu, trotoar bagi pejalan kaki juga tidak semuanya cantik, apalagi layak.
Pedestrian di kawasan perkantoran pemerintah bakal cantik dan layak. Namun, beberapa meter dari situ, jalanan sudah seperti medan gladiator. Ada ironi yang cukup pedas di situ.
Ketika kesulitan menentukan skala prioritas
Saya adalah warga asli Sleman. Lahir dan besar di sini. Setiap hari, saya berurusan dengan jalanan yang kurang layak. Maka, melihat pemerintah Sleman mempercantik pedestriannya sendiri, saya seperti sedang menonton drama salah fokus.
Boleh saja mempercantik kawasan perkantoran pemerintah. Namun, menurut saya, lakukan itu kalau pedestrian di titik lain sudah layak. Lakukan semua itu, kalau jalan rusak selesai diperbaiki.
Saya sangat paham bahwa pedestrian itu penting. Begitu juga dengan estetikanya. Namun, ketika hendak memperbaiki kawasan “rumah sendiri”, lakukan itu kalau kebutuhan warga yang lebih luas, sudah terpenuhi. Bukankah itu logika sederhana?
Masalahnya, saya sudah sering mendengar keluhan warga Sleman di sekitar saya. Bahwa proyek mempercantik pedestrian di kawasan perkantoran pemerintah itu cuma buang-buang anggaran.
Memang, opini ini bisa saja salah. Bisa jadi pedestrian memang punya target tertentu, proyek multi-year, atau bagian dari visi jangka panjang yang warga tidak tahu. Karena warga Sleman tidak tahu, lumrah muncul prasangka.
Kenapa muncul prasangka? Karena masih banyak pedestrian/trotoar di Sleman yang tidak layak bagi pejalan kaki dan aspak jalan rusak sejak lama tanpa tersentuh perbaikan. Warga tentu hanya akan menilai dari apa yang mereka rasakan dan saksikan sendiri. Bukan dari janji-janji manis yang biasanya pasti akan jadi pahit ketika warga menagihnya di lain waktu.
Sleman itu bisa kalau cuma memperbaiki pedestrian dan jalan rusak
Saya sering bertanya-tanya. Apakah membuat infrastruktur yang tampak rapi di area kantor pemerintahan itu semacam kebutuhan psikologis birokrasi? Semacam statement “Lihat, ini loh tempat kerja yang modern dan tertata.”
Padahal di luar pagar, trotoar, dan jalanan yang berfungsi sebagai urat nadi warga Sleman justru sekarat. Kesan “sia-sia” bukan datang dari kebencian, tapi dari ketimpangan antara apa yang dibangun dan apa yang dibutuhkan.
Soal jalan/aspal rusak, ada kehidupan sosial-ekonomi yang terganggu. Ada logistik lewat situ, driver ojol mencari penumpang, pedagang membutuhkan akses jalan, hingga emak-emak mengantar anak sekolah juga lewat situ.
Dan jujur saja, saya merasa ironis ketika negara bicara tentang “transportasi berkelanjutan”, “walkability”, “green city”, tapi warganya masih harus waspada jatuh ke lubang tiap lima meter.
Kalau mau bikin kota ramah pejalan kaki, mulai dari yang dasar
Kota-kota dengan pedestrian layak, bukan hanya soal estetika dan mulusnya aspal. Di sini, kita bicara soal solidnya sistem transportasi, penyeberangannya aman, infrastruktur ada, sampai bisa menentukan skala prioritas. Di Sleman? Begitu banyak trotoar tidak layak dan jalan rusak.
Coba susuri saja Jalan Kaliurang hingga Jalan Godean. Perhatikan, apakah trotoar di sana sudah layak dan aman untuk pejalan kaki.
Untuk jalan rusak, coba amati Jalan Magelang dari Perempatan Denggung sampai Fly Over Jombor. Ini jalur nasional dengan banyak lubang dan bahaya.
Lalu, ruas Tempel dari Banyurejo sampai Balerante. Kalau ingin merasakan sensasi naik motor seperti ikut reality show “Wipeout” versi Jawa, silakan lewat sini. Truk muatan pasir lewat sepanjang hari, dan jalannya sudah seperti hasil dicakar macan.
Ketiga, Jalan Kabupaten. Ini jalur emas Sleman. Semua entitas lewat sini mulai dari pekerja, ASN, mahasiswa, ojol, pedagang, hingga truk-truk besar. Tapi entah bagaimana, jalan ini seperti sengaja dibiarkan menua tanpa kasih sayang.
Keempat, jalur pinggir Selokan Mataram. Jalur pinggir Selokan Mataram itu digunakan warga untuk akses harian. Ini bukan jalur wisata, tapi jalur hidup. Tapi kalau Anda lihat kondisinya, rasanya seperti pemerintah lupa bahwa masyarakat tidak hanya berkegiatan di dekat kantor Pemda saja.
Saya tidak anti sama pembangunan estetis. Saya cuma minta logikanya lurus bahwa prioritas itu semestinya jatuh ke masalah terbesar yang menyentuh warga paling banyak. Fakta lapangan tidak berbohong. Lubang di jalan selalu lebih jujur daripada pidato peresmian.
Kalau benar-benar ingin mendukung budaya jalan kaki, ayo dong mulai dari pondasinya, dari jalan mulus, marka jelas, saluran air rapi, zebra cross tidak memudar seperti kenangan mantan.
Orang Pemerintah Sleman perlu berjalan kaki keliling kabupaten
Serius deh. Sebelum meresmikan pedestrian baru yang cantik itu, coba sesekali para pejabat Sleman jalan kaki atau naik motor keliling daerah yang jalanannya rusak. Rasakan sensasinya. Rebutan aspal dengan lubang. Ketar-ketir setiap masuk tikungan.
Kalau perlu, lewatkan seminggu saja berkegiatan tanpa mobil dinas. Gunakan kendaraan yang sama seperti yang warga Sleman pakai. Saya yakin, persepsi soal “prioritas anggaran” bisa berubah drastis. Karena pembangunan yang baik bukan yang cantik difoto, tapi yang menyentuh kehidupan banyak orang.
Saya tidak menolak pedestrian, cuma menuntut logika
Saya, sebagai warga Sleman, hanya ingin hal sederhana. Uang publik dipakai sesuai kebutuhan publik. Pembenahan pedestrian itu bukan dosa politik tapi menomorsatukan estetika di kantor sendiri sementara rakyat berjibaku dengan jalan rusak dan trotoar tidak layak adalah bentuk ketidakpekaan.
Kalau anggaran itu dipakai dulu untuk memperbaiki jalan-jalan Sleman yang sudah kritis, hasilnya mungkin tidak viral dan mendapatkan pujian di Instagram. Tapi ia menyentuh tulang punggung mobilitas warganya. Dan bukankah itu esensi pembangunan?
Pedestrian bagus boleh, tapi jangan lupa bahwa jalan rusak tetap lebih jujur. Ia tidak bisa disulap dengan cat baru. Ia selalu memaksa kita bertanya “Sudah tepatkah prioritas pemerintah kita?”
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Yamadipati Seno
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.