Saya selalu mempertanyakan, mengapa Jawa Tengah jadi provinsi yang punya ketimpangan yang cukup tinggi. Yaitu sebesar 0,354 dari sisi rasio gini. Coba deh perhatikan dan bandingan daerah macam Semarang, kendal, Banjarnegara, dan Grobogan. Seluruhnya adalah daerah di Jawa Tengah, tapi punya disparitas satu sama lain yang sangat lebar.
Bisa saya bilang, warga Jawa Tengah harus menerima nasib bahwa mereka harus memulai hidup dari garis permulaan yang berbeda. Ada yang sudah ada di depan, ada pula yang terbelakang.
Di sebuah daerah ada yang begitu pesat perkembangan industrinya, pabrik baru dibangun, sehingga memicu turunan aktivitas ekonomi yang punya dampak berganda. Tapi di daerah lain, ada yang masih berkutat pada persoalan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan air bersih.
Kita coba mulai dengan melihat gambaran yang paling mudah dipahami, yaitu upah minimum. Jadi tahun 2026, UMK Kota Semarang adalah sekitar Rp3,70 juta, sementara itu, Banjarnegara Rp2,33 juta. Ada selisih lebih dari Rp1,3 juta. Dari sini saja kita bisa melihat jurang lebar soal pendapatan di daerah Jawa Tengah.
Tentu upah hanya sebagian kecil dari persoalan ketimpangan yang ada di Jawa. Tidak bisa dijadikan patokan umum untuk menangkap soal ketimpangan tersebut.
Pertanyaan lanjutan dari persoalan upah pun muncul, yaitu mengapa kesempatan dan layanan yang warga Jawa Tengah dapatkan berbeda begitu jauh?
Investasi yang hanya suka dengan daerah yang sudah siap
Dari sisi investasi, kita coba bandingkan dua daerah, yaitu Kendal dan Banjarnegara. Jadi menurut data, realisasi penanaman modal 2025 untuk daerah kendal adalah Rp15,86 triliun, baik dari asing maupun domestik. Di sisi lain, Banjarnegara hanya sekitar Rp511 miliar. Tentu angka ini adalah selisih dari investasi dalam satu tahun saja. Belum dengan periode sebelumnya. Dari perbandingan satu periode saja, angka realisasi penerimaan investasi keduanya sangat berbeda jauh.
Investor dalam mengembangkan investasinya, entah itu dalam bentuk perusahaan ataupun pabrik, mereka butuh dukungan logistik yang memadai. Mulai dari jalanan, listrik, pemasok, tenaga kerja, hingga pusat ekonomi seperti pasar yang terlihat tumbuh. Setelah satu kawasan industri dibangun, perusahaan-perusahaan kemudian mendekat dan mulai mempertimbangkan.
Ketika kawasan industri telah diisi oleh banyak perusahaan, maka ekosistem ekonomi tercipta dengan perlahan. Sederhananya mulai dari para pekerja dari dalam daerah dan luar yang berdatangan, pedagang tumbuh, usaha kos-kosan pun mulai berdiri, lalu jaringan bisnis yang modern pun mulai masuk dan berkembang. Itulah yang terjadi di Kendal.
Sebaliknya, daerah seperti Banjarnegara memang punya potensi ekonomi, seperti pertanian, pariwisata, dan pengolahan hasil bumi. Tapi potensi dari setiap sektor tersebut perlu diwujudkan melalui stimulasi kawasan ekonomi yang beroperasi dalam jangka panjang. Tujuannya supaya bisa menarik investasi yang berorientasi pada padat karya sehingga menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor formal.
Paling penting, mengembangkan potensi lokal membutuhkan dukungan pendanaan, produksi, akses pasar, serta infrastruktur yang memadai. Dan semua itu mau tidak mau harus melibatkan Pemerintah pusat melalui instrumen pendanaan seperti dana Transfer ke Daerah (TKD). Sayangnya, untuk saat ini, TKD kan kena efisiensi. Makin melas lah daerah-daerah Jateng macam Banjarnegara.
Kondisi transportasi memengaruhi biaya dan akses
Infrastruktur terutama yang berkaitan dengan transportasi adalah salah satu bagian fundamental untuk mendorong pengembangan daerah. Sayangnya, Jawa Tengah semacam pilih kasih dalam menciptakan layanan transportasi terintegrasi antar daerah.
Pemprov hanya fokus pada jalur yang punya nilai ekonomi lebih tinggi. Misalnya bisa dilihat dari Pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi yang menyambungkan Semarang-Kendal-Batang. Ketiga daerah itu punya kawasan industri karena dinilai sudah punya kawasan ekonomi yang menjanjikan sehingga menjadi prioritas.
Berbeda dengan daerah lain, lagi-lagi saya ambil daerah Banjarnegara dan tetangganya. Jadi pada Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melaporkan kerusakan di sejumlah titik ruas Petir–Krinjing sepanjang sekitar 6,6 kilometer. Saat bupati meninjau lokasi, anak sekolah dan kendaraan pengangkut hasil tani mengalami kesulitan melintas.
Keberadaan transportasi publik yang memadai akan memudahkan dan memurahkan biaya mobilitas warga. Dan itu menjadi salah satu pendongkrak ekonomi sebuah daerah karena dapat menghubungkan berbagai layanan dan pusat-pusat ekonomi.
Kesempatan pendidikan belum setara di Jawa Tengah
Ada satu fakta menarik soal pendidikan di Jawa Tengah. Rata-rata lama bersekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Tengah adalah 8,15 tahun. Padahal wajib belajar saja 12 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Jawa tengah status pendidikannya tidak setara dengan tamat SMP, alih-alih lulus SMA atau berkuliah.
Kalau dibedah antar daerah, Kota Semarang mencapai 11,11 tahun, Kabupaten Kendal 7,97 tahun, Kabupaten Banjarnegara 7,10 tahun, dan Kabupaten Brebes 6,61 tahun. Selisih antara Kota Semarang dan Brebes mencapai 4,5 tahun. Dari sini saja, kita bisa mendapatkan dua kesimpulan.
Pertama, rata-rata pendidikan penduduk Jawa Tengah sekolahnya tidak sampai dengan SMA. Kedua, terdapat disparitas yang cukup jauh soal capaian pendidikan antara kawasan yang berstatus kota dengan yang berstatus daerah.
Mengapa kok banyak yang tidak sampai SMA bahkan tidak lulus SMP? Jawabannya tidak lain adalah soal akses pendidikan, baik itu keterjangkauan lokasi, pendapatan orang tua yang cukup, maupun infrastruktur sekolah yang memadai.
Pendidikan punya pengaruh yang kuat terhadap nilai tambah warga di sebuah daerah. Makin tinggi pendidikan, maka seseorang jadi punya nilai tambah sekaligus punya banyak pilihan dalam bekerja.
Garis start tiap daerah di Jawa Tengah itu berbeda
Dari semua pembahasan di atas, menurut saya, tidak meratanya perkembangan daerah di Jawa Tengah dikarenakan setiap daerah yang punya kondisi berbeda satu sama lain, diminta beradaptasi dan mulai dari garis yang sama. Padahal kan tidak bisa. Sebab kembali lagi, setiap kota dan kabupaten punya kebutuhan dan potensi ekonomi yang berbeda.
Bagaimana caranya? Mulai dengan memastikan seluruh kebutuhan dasar warga dan akses ekonomi daerah terpenuhi secara proporsional. Sehingga ketika diminta bersaing, mereka sama-sama punya bekal yang sama, meski dari latar belakang yang berbeda.
Ibaratnya kalau lomba lari, sebagian peserta memakai sepatu yang layak, sementara yang lain harus berlari dengan sandal. Kalau kondisinya sudah timpang sejak awal, disuruh berlari sama cepat kan jadi nggak adil. Bukan begitu, Pak Gubernur Luthfi?
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
