Kok bisa pungli terang-terangan di depan Kraton Jogja? Kok bisa? Ini gimana nyapuinnya?
Punk, punk apa yang bikin bangkrut hayo? Jawabannya punkli.
Tidak lucu? Memang, sama seperti kasus pungutan liar yang terjadi di Alun-Alun Selatan Jogja. Sudah dimintai uang parkir 2,5 juta, masih bayar listrik dan menjatah makan 13 oknum sipil dan aparat. Semua demi izin berjualan yang bahkan sudah resmi diberikan Kraton Jogja.
Pungli yang njijiki ini tidak terjadi di bawah meja. Tidak terjadi di sudut gelap Kota Jogja. Tapi tepat di jantung kota, di dalam benteng yang katanya melindungi dan mengayomi. Lupakan perkara budaya adiluhur yang katanya membuat istimewa. Karena yang istimewa adalah punglinya. Lupakan janji kesejahteraan di jantung Jogja. Yang sejahtera hanya… Oknumnya.
Mungkin banyak yang mencari pembenaran dan bilang pungli ada di mana saja. Tapi jika terjadi di wajah kota Jogja sendiri, pungli bukan lagi fenomena sepele. Tapi identitas kota yang dibiarkan lestari. Tanpa peduli siapa yang diuntungkan, masyarakat luas yang jadi korban.
Sudah resmi, tetap kena pungli di Jogja
Mbak Dy, owner Bolosego, menyampaikan keluhannya dengan begitu elegan. Dibuka dengan permintaan maaf karena mengecewakan pelanggan Bolosego. Karena janji 5 hari ada foodtruck di Alun-Alun Selatan Jogja harus diingkari.
Realita jualan di alun-alun kidul Jogja
1. Izin resmi dari keraton
2. Pungli parkir kendaraan 2.5jt/hari di nego 1jt/hari
3. kasih makan 10 orang preman
4. DISURUH KASIH MAKAN TIGA POLISI 🤡🚩
5. Mau pake listrik bayar lagiJogja loh wes umr kecil, banyak pungli 😤👎 pic.twitter.com/3mkdBmeSfM
— Re (@dukeofsemarang) September 17, 2026
Jalur formal perizinan food truck di Alun-Alun Selatan sudah dijalankan tim Bolosego. Bahkan sudah mengantongi izin bertandatangan GKR Condrokirono, putri Sang Sultan sendiri. Tapi izin resmi setelah berjibaku secara birokratis tidak cukup.
Bolosego diminta biaya parkir sebesar 2,5 juta per hari! Dengan proses alot, akhirnya berhasil menawar hingga 1 juta per hari. Atau 5 juta selama lima hari membuka foodtruck. Tapi Bolosego masih diminta biaya tambahan untuk akses listrik. Juga diminta ‘ngopeni’ makan 10 orang yang jadi bagian dari… Oknum itu tadi.
Tiba-tiba Bolosego mendapat telepon dari… Oknum kepolisian. Mereka bermurah hati mengirim tiga anggotanya untuk menjaga keamanan food truck. Dan Mbak Dy serta Bolosego diminta bermurah hati memberi makan tiga orang tersebut.
Lima juta tambah biaya makan 13 orang. Belum termasuk biaya listrik yang tidak di-spill Mbak Dy. Kamu bisa bayangkan betapa mahal modal berjualan di Alun-Alun Selatan. Itu saja belum ada jaminan kalau Bolosego minimal bisa balik modal. Tapi harus memastikan keuntungan bagi para… Oknum sipil dan aparat tadi.
Normalisasi perampokan
Tentu tanggapan netizen beragam, dari yang bijak sampai goblok. Banyak yang menggugat dan mengkritik pungli mencekik di Jogja. Mengingatkan kasus pungli di pantai sampai ‘nuthuk’ harga makanan di Malioboro. Tapi ada yang memamerkan logika patah bawah dengan menyebut pungli ini normal.
Ada yang memaklumi pungli karena situasi ekonomi. Ada juga yang bilang kalau pungli itu biasa saja. Toh di seluruh Indonesia ada pungli. Ada yang menilai pungli ini sebagai kontrol bagi bisnis besar saja. Dan ada yang bilang kalau semua pendapat tadi goblok dan ramashok. Siapa yang bilang? Aku dan mereka yang nalarnya masih sehat!
Normalisasi pungli ini bukan hanya ancaman bagi masyarakat. Tapi bagi pemerintah yang impoten melawan para… Oknum pelaku pungli. Normalisasi membuat jalur birokrasi tidak terlihat penting lagi. Toh apa gunanya meminta izin dengan tertib, ketika tetap kena pungli? Mending liar sekalian tanpa harus ngurus tetek bengek dokumen.
Ketika pilihan untuk melompati birokrasi menjadi normal, maka ancaman tidak lagi perkara oknum. Tapi kepastian hukum hingga martabat birokrat sendiri.
Tanda bahaya yang dipelihara
Setelah kamu melihat keluh kesah Mbak Dy dan Bolosego, mungkin kamu terpikir hal nakal berikut:
“Ngapain juga mikir perizinan, nanti juga kena pungli lagi. Mending langsung bayar oknum. Ga pake ribet juga kalau endingnya sama-sama dipalakin.”
Pikiran itu sangat bisa dimaklumi. Karena kejadian pungli pada Bolosego ini menunjukkan perizinan tidak memberi jaminan apapun. Bukankah alasan paling lumrah untuk menjalani birokrasi adalah legalitas dan keamanan yang menyertai? Ketika status legal tidak menjamin keamanan, untuk apa kita mengusahakan birokrasi.
Inilah tanda bahaya bagi pemerintah daerah, baik kota sampai provinsi. Status legal yang diberikan sesuai prosedur tidak melindungi kita dari pungli. Jadi mending kita lupakan saja tetek bengek birokrasi, lalu langsung bayar pungli.
Bahkan Kraton Jogja terkesan dikangkangi. Alun-Alun Selatan yang jadi ‘halaman belakang’ Kraton menjadi sarang penyamun. Bahkan surat izin, yang ditandatangani monarki sendiri, tidak punya harga diri di hadapan para… Oknum sipil yang menguasai pungli.
Berarti Kraton kehilangan kekuasaannya di tanah keprabon. Bahkan di halaman belakang. Harga diri Kraton Jogja yang jadi penjaga budaya adiluhur . Seberapa berkuasa kelompok yang bisa menarik pungli di jantung Sumbu Filosofis ini? Bukan main!
Jogja Masih Istimewa?
Aku sepakat jika kasus pungli yang menimpa Bolosego bukan yang pertama. Juga sepakat kalau kasus pungli terjadi di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tapi jika pungli terjadi di jantung kota budaya dan titik temu sumbu filosofis, keistimewaan Jogja bisa diperdebatkan.
Ketika budaya adiluhur dan hukum adat digadang jadi napas, ternyata masalah di Jogja tidak lebih baik. Bahan terang benderang di tengah kota. Lalu apa istimewanya? Apakah punglinya, karena bisa dilakukan tanpa malu dan takut di jantung kota budaya? Atau yang istimewa hanyalah para… Oknum yang jahat pada rakyat dan keistimewaan Jogja?
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
