Daerah yang paling kacau soal pengelolaan BRT adalah Jawa Barat. Ini alasannya.
Kalau ada yang bertanya provinsi mana yang kelihatan paling niat mengembangkan BRT, jawabannya tentu Jakarta. Di Jakarta kita nggak perlu lagi mengandalkan kendaraan pribadi atau ojek online untuk kebutuhan sehari-hari. Soalnya jaringan busway-nya luas dan murah. Sekarang bahkan ada layanan pengumpan gratis (Mikrotrans) yang juga terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti LRT.
Nah, sekarang kalau pertanyaannya diubah menjadi daerah mana yang paling nggak niat mengembangkan BRT, jawabannya mungkin beragam, tergantung individu. Tetapi saya akan langsung menyebut Jawa Barat sebagai jawabannya.
Keterbatasan jadwal dan koridor yang nggak masuk akal
Memang daerah lain di luar Jakarta juga menghadapi keterbatasan jadwal dan koridor BRT. Misalnya di Jatim, khususnya Surabaya, rute feeder Wira-Wiri malah lebih banyak ketimbang Suroboyo Bus dan Trans Semanggi. Atau di Jawa Tengah Semarang yang layanan Trans Semarangnya sudah berhenti pukul 17.30 WIB. Tetapi di Jawa Barat, keterbatasan jadwal dan koridornya ini nggak masuk akal.
Kita ambil contoh Trans Cirebon yang headway antarbus bisa berjeda 1,5 jam. Sementara di Bandung ada juga rute bus Trans Metro Bandung yang habis pada pukul 15.00 WIB dan Metro Jabar Trans ke Majalaya yang pemberangkatan terakhirnya pukul 14.00 WIB. Ini nggak masuk akal, soalnya bus wisata Bandros saja keberangkatan terakhirnya pukul 16.00 WIB, bahkan sampai malam di weekend, dan headway per busnya nggak sampai 1,5 jam.
Metro Jabar Trans cuma melayani wilayah Metro Bandung
Kalau kita melihat layanan BRT provinsi lain seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada Trans Jateng dan Trans Jatim yang kompak melayani rute-rute antarkota dengan tarif yang sangat murah. Pelan-pelan, dua layanan tersebut juga melayani wilayah aglomerasi non-metropolitan. Misalnya Trans Jateng yang melayani Solo dan Purwokerto, dan Trans Jatim yang sampai Lamongan.
Nah, Jawa Barat sebenarnya punya Metro Jabar Trans, tapi wilayah jangkauannya cuma sekitaran Bandung. Sekalinya ke luar Bandung hanya mencapai Jatinangor, wilayah di Kabupaten Sumedang yang juga masih ditetapkan sebagai bagian dari wilayah metropolitan cekungan Bandung dalam RTRW pemerintah pusat. Mending nama Metro Jabar Trans diganti saja jadi Metro Bandung Trans sebagai representasi jangkauan wilayah layanan tersebut.
Nggak terintegrasi dan tarif BRT di Jawa Barat nggak semurah di provinsi lain
Sejauh ini, hanya Metro Jabar Trans yang pembayarannya non-tunai dan punya tarif integrasi selama 90 menit. Tarif integrasi ini hanya dapat digunakan antarkoridor Metro Jabar Trans. Kita perlu bayar lagi seandainya berpindah moda transportasi ke Damri atau Trans Metro Bandung yang pembayarannya tunai dan bervariasi dari Rp5 ribu sampai Rp14 ribu.
Hal ini tak hanya terjadi di Bandung. Di Bogor yang dilayani Biskita, saldo e-money saya berkurang dua kali ketika saya beralih koridor sesama Biskita. Ini sesama Biskita, lho.
Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, tarif Trans Jateng dan Trans Jatim itu murah. Cuma Rp5 ribu untuk perjalanan antarkota seperti Semarang-Bawen dan Surabaya-Bangkalan.
Pengembangan BRT di Bodebek stagnan padahal mobilitas penduduknya tinggi
Bogor, Depok, dan Bekasi adalah tiga daerah di Jawa Barat yang mobilitas penduduknya tinggi sekali. Sebagai daerah penyangga Jakarta, Bodebek adalah wilayah industri yang punya kontribusi ekonomi tinggi ke Jawa Barat, bersama dengan Karawang dan Purwakarta. Tetapi kalau melihat jumlah BRT yang beroperasi di tiga kota ini, kok sedikit banget, ya? Hanya ada dua koridor Biskita di Kota Bogor dan masing-masing satu koridor Biskita di Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi yang baru-baru ini rilis.
Mirisnya buat Kota Bogor, Biskita sempat off 4 bulan dan sekarang cuma ada dua dari empat koridor yang beroperasi. Kadang saya berpikir, apa hal ini disebabkan Transjakarta/Trans Jabodetabek dan LRT yang masuk wilayah Bodebek? Kalaupun iya begitu, seharusnya Jawa Barat juga nggak bisa lepas tangan dalam pengembangan BRT di Bodebek. Kalau Bodebek terus-terusan digendong Pemerintah Pusat dan Jakarta, apa perlu ketiga wilayah Jawa Barat ini bergabung dengan Jakarta?
Alasan-alasan di atas lah yang bikin saya susah buat nggak menunjuk Jawa Barat sebagai provinsi paling nggak niat mengembangkan BRT. Jangkauan yang minim, jadwal yang bikin penumpang menunggu lama, jam operasional yang kalah sama bus wisata, sampai stagnannya pengembangan BRT di wilayah sibuk kayak Bodebek, semuanya benar-benar kureng. Eksistensi BRT di Jabar yang nggak sebanding dengan jumlah penduduk dan mobilitas tinggi warganya bagai judul lagu Utopia Band, “Antara Ada dan Tiada”.
Penulis: Tito Satrya Kamil
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Slow Living di Kediri Itu Bukan Gaya Hidup, tapi Memang Keadaan yang Memaksa.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
