Tinggal di Surabaya saat musim penghujan menjadi ujian terberat bagi perantauan. Sebelas dua belas dengan Kota Malang, Kota Pahlawan juga menyimpan masalah banjir yang membuat pengguna jalan resah. Termasuk satu jalur di Banyu Urip, Sawahan, Kota Surabaya yang seperti menjadikan banjir sebagai ritus tahunan di setiap musim penghujan tiba.
Silih bergantinya wali kota seperti tidak bisa memberikan solusi. Lagi-lagi warga yang harus adaptasi. Padahal jika ingin sedikit saja serius menangani banjir di Banyu Urip Surabaya, Pemkot bisa meringankan keluhan warga yang selalu berjibaku menembus kemacetan dan banjir saat musim penghujan tiba.
Namun hingga saat ini, Pemkot selalu gagap. Mereka baru bertindak ketika banjir sudah datang.
Saya ingat betul, awal November 2025, jalur Banyu Urip Surabaya lumpuh total imbas banjir yang terjadi. Kejadian itu berulang lagi di awal 2026 dan Pemkot hanya memikirkan solusi sementara dengan pompa air mobile dan statis di beberapa area. Mereka tidak memikirkan solusi jangka panjang.
Hasilnya, selama bertahun-tahun, kendala banjir selalu menemani warga Banyu Urip Surabaya. Ini jelas menjadi bukti bahwa pemangku kebijakan tidak pernah berubah untuk memikirkan solusi jalur ini.
Saluran drainase mampet imbas betonisasi di sekitar Banyu Urip Surabaya
Jujurly, masifnya pembangunan kadang tidak memikirkan aspek lingkungan jangka panjang. Termasuk pembangunan saluran drainase yang saat ini banyak menggunakan box culvert. Beton penutup yang menjadi satu dengan saluran air di dalamnya.
Selain jalur di atasnya bisa digunakan untuk jalur pedestrian, cara ini dianggap ampuh untuk memanfaatkan tata ruang kota yang kian tahun terus menyempit. Namun faktanya berbeda dengan realitas yang ada di lapangan.
Jalur saluran air yang tertutup dengan box culvert benar-benar menyumbat air dari limpasan hujan yang mengguyur. Meskipun di setiap titik saluran ada lubang yang disiapkan, tetap saja semua itu tidak mampu mengalirkan air dengan cepat.
Imbasnya seperti di jalur di Banyu Urip Surabaya beberapa waktu lalu. Banjir terjadi merendam cukup dalam mengakibatkan akses jalur kendaraan macet total. Anehnya, Pemkot masih menggunakan pola pembangun ini tanpa khawatir potensi bencana banjir yang kian parah dan tentunya akan menambah masalah.
Pembangunan bozem yang tak maksimal membuat banjir makin dalam
Bozem atau kolam retensi buatan untuk menampung air hujan memang banyak di Kota Surabaya. Namun tetap saja, pembangunan kolam ini seperti berjalan tak maksimal.
Pemerintah Kota cenderung kejar target pembangunan saat musim penghujan tiba. Catatan saya di tahun 2025 kemarin, Pemkot hanya mengejar empat bozem. Lalu, mereka baru bisa menggunakannya saat musim penghujan di awal 2026.
Namun, alih-alih bisa menggunakannya secara maksimal, hingga saat ini, beberapa bozem justru masih dalam proses pembangunan. Dampaknya tentu cukup signifikan.
Bangunan yang awalnya bakal menjadi solusi malah jadi penyebab banjir, yang semakin dalam. Apalagi beberapa temuan saya, tidak sedikit bozem yang beralih menjadi tempat tinggal lantaran abainya Pemkot untuk menginventarisir aset.
Sebut saja bozem di Simo Mulyo Baru, Ketintang Permai, dan Putat Jaya. Padahal, tanpa kolam retensi buatan, mustahil Pemkot bisa mengatasi banjir, termasuk yang di Banyu Urip Surabaya.
Untuk mengatasi banjir di Banyu Urip Surabaya, Pemkot seharusnya belajar dari pengelolaan drainase di masa kolonial Belanda
Meski tidak separah Kota Semarang, di masa kolonial, Kota Surabaya juga tetap memiliki ancaman banjir. Tidak heran kala itu, pemerintah Hindia Belanda juga memikirkan solusi agar Banyu Urip Surabaya dan semua daerah tidak terendam banjir. Mengingat posisi Surabaya yang ada di pesisir utara yang tentunya menjadi wilayah hilir yang memiliki hulu sungai besar.
Solusinya, aliran sungai yang berhulu dari Sungai Brantas, ditahan di Pintu Air Rolak Songo dan diarahkan ke Aliran Sungai Porong, Sidoarjo. Tidak hanya itu saja, potensi banjir kiriman yang mungkin terjadi dari aliran Sungai Marmoyo dan Pelayaran juga diberikan solusi dengan pemanfaatan Pintu Air Jagir.
Dengan begitu, Pemkot bisa mengatur ketinggian debit air di Sungai Kalimas, tanpa menimbulkan dampak yang signifikan bagi warga. Bahkan, saya sempat melihat koleksi foto dari lembaga riset dan perpustakaan KITLV Leiden saat Sungai Kalimas di era Kolonial.
Pada masa itu, sungai ini masih menjadi jalur transportasi penting sehingga debit air yang terjaga menjadi prioritas utama. Namun, saat ini, kondisinya sangat berbeda.
Kalimas justru menjadi sungai dengan sedimen yang tebal sehingga mudah meluap. Lagi-lagi masyarakat yang menderita.
Pertanyaannya, butuh berapa kali pemilihan Wali Kota agar Kota, utamanya di Kelurahan Banyu Urip Surabaya, terbebas dari ancaman banjir? Masak iya menunggu kembali dijajah Belanda!
Penulis: Ferika Sandra
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Jalan Banyu Urip Surabaya Adalah Simulasi Neraka, Tidak untuk Pengendara Motor Cupu
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
