Blora jadi daerah yang kalahan dibanding wilayah tetangganya, Bojonegoro. Ketika Bojonegoro sering dipandang sebagai daerah migas yang berhasil berbenah, Blora justru masih kerap dicap sebagai daerah yang jalan di tempat. Daerah dengan julukan Kota Mustika ini hanya berkutat dengan persoalan yang dari tahun ke tahun terasa itu-itu saja.
Padahal, kalau mau sedikit lebih jeli melihat data, posisi Blora tidak selalu seburuk yang dibayangkan. Sedikit lho ya, nggak banyak juga kok.
Salah satunya terlihat dari persoalan lapangan kerja yang belakangan ramai diperbincangkan warga Bojonegoro. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2025, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Blora tercatat 3,61 persen. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan Bojonegoro yang mencapai 3,90 persen.
Tentu saja persoalannya bukan semata-mata tentang berapa banyak orang yang bekerja, melainkan seperti apa pekerjaan yang tersedia di kedua daerah tersebut. Di Blora, 69,09 persen penduduk bekerja masih berada di sektor informal. Artinya, angka pengangguran yang lebih rendah belum tentu menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Bisa saja sebagian orang bekerja karena memang tidak punya banyak pilihan selain bekerja apa saja dengan upah yang seadanya.
Karena itu, Blora tampaknya masih memiliki ruang yang cukup untuk mengejar, bahkan bukan tidak mungkin suatu hari lebih unggul dari Bojonegoro. Tentu bukan dengan sekadar meniru pembangunan daerah tetangga atau sibuk memproduksi proyek yang bagus untuk difoto dan diunggah ke media sosial pemerintah.
Yang lebih penting adalah membenahi persoalan mendasar yang menentukan daya saing suatu daerah. Berikut adalah beberapa wejangan untuk Bupati Blora agar ambisi untuk dapat mengungguli Bojonegoro dapat terwujud. Yah kalau masih punya ambisi sih, kalau tidak ya kebangetan.
SDM masih jadi pekerjaan rumah
Tentu saya yakin Bupati Blora ingin membuat daerahnya lebih maju, sehingga pembenahan pertama yang menurut saya tidak bisa ditawar adalah kualitas sumber daya manusia.
Sebab, pembangunan daerah pada akhirnya bukan hanya soal jalan yang mulus, gedung yang berdiri, atau berapa banyak proyek yang berhasil diresmikan. Semua itu akan hal yang muspra jika masyarakat yang tinggal di dalamnya tidak memiliki kapasitas untuk ikut mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Persoalannya, struktur pendidikan tenaga kerja Blora masih menjadi pekerjaan rumah. Data BPS menunjukkan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang bisa diakses.
Ketika industri membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, sementara mayoritas tenaga kerja belum memiliki kompetensi yang sesuai, jangan heran jika lapangan kerja tumbuh tetapi warga lokal hanya menjadi penonton. Perusahaan datang membawa investasi, sementara masyarakat sekitar hanya bisa kebagian memasang spanduk peresmian dan mengatur lalu lintas kendaraan proyek, kan yo wagu juga.
Karena itu, Pemkab Blora perlu lebih serius menghubungkan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan ekonomi daerah. Pemkab harus berani menentukan sektor apa yang ingin dikembangkan. Tidak terkececuali keterampilan apa yang dibutuhkan, lalu memastikan masyarakat Blora dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan tersebut.
Sebab, kalau pembangunan ekonomi tidak dibarengi pembangunan manusia, Blora hanya akan menjadi tempat yang bagus untuk membuka usaha, tetapi belum cocok menjadi tempat yang layak bagi orang asli Blora untuk bisa diterima bekerja.
Bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi memastikan pekerjaan warga Blora lebih layak
Persoalan berikutnya adalah kualitas lapangan kerja. Seperti sudah disinggung di awal, TPT Blora memang lebih rendah daripada Bojonegoro. Tetapi angka tersebut jangan buru-buru dijadikan bahan untuk gagah-gagahan.
Sebab ketika 69,09 persen penduduk bekerja masih berada di sektor informal, maka ada kemungkinan jika pekerja di Blora masih menyimpan persoalan dari sisi kepastian pendapatan, perlindungan kerja, dan produktivitas.
Di sinilah Pemkab perlu mengubah cara melihat persoalan ketenagakerjaan. Target pembangunan seharusnya tidak berhenti pada menurunkan angka pengangguran, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan.
Pedagang kecil, petani, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro tentu tetap memiliki kontribusi terhadap ekonomi daerah. Namun, jika sebagian besar masyarakat bertahan hidup dari pekerjaan dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang tidak menentu, sudah semestinya Pemkab tidak merasa pekerjaannya selesai hanya karena angka pengangguran terlihat rendah, kan?
Oleh sebab itu, menurut saya Blora masih membutuhkan lebih banyak pekerjaan yang memiliki nilai tambah. Investasi harus diarahkan bukan sekadar untuk membuka perusahaan, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal.
Dalam hal ini Pemkab Blora bisa memainkan peran penting. Melalui kemudahan perizinan, penguatan UMKM, peningkatan keterampilan, hingga memastikan kebutuhan industri sebisa mungkin terhubung dengan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, harapannya pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam laporan tahunan pemerintah, tetapi benar-benar terasa dalam isi dompet warlok Blora.
Potensi jangan berhenti menjadi bahan konten bupati
Saya juga yakin bahwa Blora sebenarnya tidak miskin-miskin amat soal potensi. Ada pertanian, kehutanan, migas, kawasan Cepu, hingga peluang pengembangan berbagai sektor ekonomi yang bisa menjadi sumber pertumbuhan baru.
Masalahnya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan value. Sebab, memiliki bahan baku dan memiliki industri pengolahan adalah dua perkara yang berbeda.
Soal pertanian misalnya. Selama petani hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah, maka sebagian besar nilai ekonominya akan dinikmati oleh rantai usaha setelahnya. Hal serupa juga berlaku pada berbagai komoditas dan potensi lainnya.
Maka Pemkab Blora perlu memikirkan ekosistem dari hulu sampai hilir. Mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, sampai akses terhadap pasar yang lebih luas. Kalau tidak, Blora akan terus menjadi daerah yang rajin mengatakan punya potensi, tetapi malas menghitung berapa nilai tambah yang benar-benar tinggal di daerah.
Di sinilah Blora bisa belajar dari Bojonegoro tanpa harus menjadi Bojonegoro tentunya. Yang perlu ditiru tentu saja bukan soal bentuk pembangunannya, melainkan keberanian mengelola potensi menjadi kekuatan ekonomi.
Sekali lagi Pemkab Blora perlu menentukan sektor unggulan yang benar-benar realistis, kemudian konsisten membangun ekosistemnya. Terlebih potensi daerah itu seperti stok makanan di lemari kulkas, kalau hanya disimpan sambil terus diabaikan, lama-lama bisa berjamur dan basi juga lho!
Penulis: Dimas Junian Fadillah
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA Muak dicap hama jalanan hanya karena saya naik kendaraan plat K.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
