Alumni 212 sudah mulai muncul di pemberitaan media massa daring. Artinya, iklim politik Pemilu 2024 akan semakin membara. Para bekas aktivis Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 itu merupakan salah satu organ masyarakat yang berkontribusi besar bagi segregasi sosial masyarakat pada Pilpres 2019.
Kemunculan Alumni 212 dalam pemberitaan baru-baru ini memancing polemik. Presidium Alumni 212 dikabarkan bakal mengarahkan dukungan kepada Ganjar Pranowo, alih-alih Anies Baswedan yang justru (dikenal) paling religius. Majelis Syuro PA 212 pun segera membantah kabar itu dan menyatakan masih istiqamah menunggu komando Yang Mulia HRS.
Daftar Isi
Sekilas tentang sepak terjang “pejuang”
Flash back sejenak, pada 2 Desember 2016, sejumlah ulama ibu kota di bawah komando Yang Mulia HRS mengorganisir protes terhadap dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok diadili dan kemudian dihukum karena kontroversi pernyataannya mengenai (salah satu) Al-Quran.
Gerakan Alumni 212 kemudian menjadi kelompok yang menjadi garda utama dalam berbagai aksi selanjutnya terkait dengan isu-isu agama dan politik di Indonesia. Dan tak boleh dianggap remeh, gerakan ini ternyata punya pengaruh yang signifikan dalam kancah politik nasional.
Pada 2019, terlihat bagaimana pengaruh Alumni 212 dalam mendukung pencapresan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Cara Alumni 212 memanaskan hari-hari elektoral masih dapat ditemui jejak digitalnya sampai hari ini.
Salah satu yang paling kontroversial adalah saat aktivis Alumni 212 Neno Warisman berpuisi: “Karena jika Engkau tidak menangkan, Kami Khawatir ya Allah, Kami Khawatir ya Allah, Tak ada lagi yang menyembahMu.”
Neno membaca puisi berjudul Munajat 212 tersebut pada acara Munajat 212 di Monas, Kamis, 21 Februari 2019. Sekilas, penggalan puisi Neno ini mirip dengan doa Rasulullah saat hendak maju ke medan Perang Badar, 17 Ramadan 2 H. Dalam perang itu, pasukan Muslim yang hanya berjumlah 313 orang, melawan pasukan Quraisy, Mekkah sekitar 1.000 orang.
Bayangkan, Pemilu yang merupakan ejawantah demokrasi berubah seketika layaknya medan jihad. Pemilihan presiden diperlakukan layaknya pemilihan sakral seorang Nabi yang bakal menentukan nasib manusia tidak hanya di dunia, tapi juga akhirat.
Lo punya massa, lo punya kuasa
Setelah berhasil membuat Ahok masuk penjara, kerumunan massa yang konon berjumlah tujuh juta orang itu telah menjadi komoditas yang seksi bagi segala macam aktivitas politi. Sangat manis untuk “bisnis elektoral”. Oleh karenanya, dalam menjaga densitas massa, sudah sewajarnya jika Gerakan 212 terus diruwat dan dirawat agar kelak terus berguna.
Wajar saja bila mereka setiap tahun rutin menggelar agenda kumpulan bertajuk “reuni” di Monas. Sebenarnya, reuni diadakan bukan saja dalam rangka temu kangen atau mengenang kisah heroik mereka menumbangkan Ahok. Tapi juga jadi cara elite 212 melihat sejauh mana soliditas dan seberapa besar jumlah massa yang masih bisa digerakkan.
Betapa tidak, tujuh juta orang berarti konversi tujuh juta suara. Sebagai gambaran, angka tersebut menyumbang sekitar 3,5 persen dari total DPT Pemilu 2024. Jumlah suara yang lumayan penting bila Pemilu 2024 terlaksana dengan tiga pasang capres-cawapres. Suara tujuh juta orang itu hampir setara dengan total DPT ibu kota atau gabungan DPT Bali dan NTB.
Terlebih bila para alumni 212 diperkuat dengan pasukan gerilya, tentara siber, komando khusus telik sandi, dan semacamnya yang siap menjadi tim pemenangan di darat, laut, dan udara. Tentu saja segala macam isu politik akan sangat mudah dimainkan. Tinggal bagaimana tim pemenangan capres memaksimalkan potensi mereka untuk menari-nari dalam satu komando agitasi.
Merangkul Alumni 212 bukan hal yang sulit
Untungnya lagi, merangkul para alumni 212 bukanlah perkara yang begitu sulit. Tim pemenangan capres cukup jadi satu circle dengan Imam Besar mereka. Siapa lagi kalau bukan Yang Mulia HRS. Datanglah pada beliau untuk sekadar sowan, minta doa, atau meminta nasihat kebangsaan.
Sebab, bila Yang Mulia HRS sudah berkomando, pantang bagi para alumni tidak taat. Mereka yang coba-coba membelot akan dicap tidak taat ulama, melawan fatwa ulama, hingga bakal dicap musuh Islam.
Di samping itu, Gerakan 212 punya mekanisme Ijtima Ulama dalam menentukan siapa capres-cawapres yang berhak didukung. Dengan sistem yang sudah tertata rapih dan tersentralisasi ini, tentu saja budget logistik pemenangan lebih murah.
Ah, sempurna sudah legitimasi agama menjadi basis gerakan politik 212. Capres yang mendapat dukungan bak mendapat durian runtuh. Tinggal ongkang-ongkang kaki. Sementara umat akan tulus ikhlas berjuang menjadi pasukan kemenangan karena menganggap kemenangan capres yang didukung adalah kemenangan Islam jua.
Penulis: Suandri Ansah
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Persaudaraan Alumni 212 Menyatakan Sudah Tidak Ada Urusan Lagi dengan Prabowo