Di hadapan partai politik dan calon-calonnya, kita sebagai rakyat tak lebih dari suara yang niscaya bakal memenangkan mereka saat pemilu. Kita yakin hal ini sampai ke tulang dan bukan suuzan belaka. Dengan demikian, acara berbasis kemanusiaan semulia apa pun yang mereka selenggarakan, kita tahu, semua itu tak bisa lepas dari pamrih untuk dipilih, atau kita biasa menyebutnya sebagai agenda politik. Tak terkecuali acara vaksinasi yang kini sangat dibutuhkan untuk mengakhiri pandemi dan derita semua orang. Dan, mereka pun turut serta menyelenggarakannya.
Memang sih, negara tak dapat bergerak sendiri dalam vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Mereka perlu elemen lain yang ikut membantu. Tapi, nggak harus nyerahin penyelenggaraan acara vaksinasi ke parpol kaleee. Ya, meski sebenarnya nggak apa-apa juga, sih. Bahkan jika itu buat ajang kampanye tanpa muslihat sekalipun.
Masalahnya, banyak daerah yang masih kekurangan stok vaksin. Padahal kita tahu, penyelenggara acara vaksinasi di banyak daerah dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat, yang notabene kaki tangan langsung milik negara dalam mencapai targetnya, yaitu dua sampai lima juta suntikan vaksin sehari.
Daerah yang saya maksud di atas tentu bukan luar Jawa saja. Tapi, daerah-daerah di Jawa yang bukan Jakarta juga mengalami hal serupa. Contoh saja Cilacap, lokasi rumah sakit tempat saya bekerja. RS kami, yang sebenarnya cuma membantu puskesmas setempat, hanya bisa menyuntikkan pada masyarakat yang sudah terdaftar, lansia, dan guru. Bagi yang belum terdaftar, entah itu terhambat akses atau kemampuannya, harus menunggu kalau ada seseorang batal vaksin karena suatu hal. Singkatnya, situasi macam ini terlihat banget seperti sedang rebutan, bukan?
Di Purwokerto pun demikian. Menurut kenalan saya di salah satu puskesmas di sana, jatah vaksin dari Dinkes hanya sedikit dan hanya cukup untuk golongan yang diprioritaskan, yaitu orang tua di atas 50 tahun. Sementara bagi yang lain, entah kapan mendapat giliran.
Sementara Jabar yang padahal dekat dengan Jakarta pun sampai kehabisan. Mengutip dari Kumparan News, Ridwan Kamil sang Gubernur bilang kalau stok dari pusat memang habis, dan baru datang pada Agustus.
Itu baru daerah di Jawa, loh. Bagaimana yang di luar Jawa? Tentu lebih memprihatinkan lagi. Saya baca artikel di Tempo.co, CNN Indonesia, dan Kumparan News, setidaknya daerah Lampung, Sumbar, NTT, Balikpapan, Banjarmasin, dan masih banyak lagi memiliki masalah yang sama. Padahal itu untuk suntikan vaksin yang kedua. Dengan kata lain, yang belum pernah disuntik vaksin sama sekali, harus menunggu lebih lama lagi!
Dari semua kekacauan itu, bisa kita tarik benang merah masalahnya: stok vaksin terbatas. Nah, di tengah keterbatasan ini, sekali lagi, saya terheran-heran kenapa parpol yang bukan entitas wajib menyukseskan vaksinasi dapat jatah duluan? Ini negara apa remaja labil dah, kok nggak punya skala prioritas yang wangun, sih?!
Coba deh, semua stok vaksin yang ada di tangan parpol itu diambil dan diserahkan ke Dinkes, pasti nggak bakal ada keluhan dari daerah bahwa mereka kekurangan. Kalau masalah Dinkes itu kekurangan tenaga kan bisa melibatkan fasyankes swasta gitu loh, yang memang berkutat pada bidang ini. Untungnya, memang sudah berjalan demikian dan cuma perlu melibatkan mereka lebih banyak lagi.
Memang jatah ke parpol bukan satu-satunya alasan. Tapi, kan gimana gitu. Malahan kian mengisyaratkan bahwa negara, selain Jakartasentris, juga parpol-sentris. Mementingkan parpol daripada Dinkes yang memang sudah jadi tugas dan kewajibannya untuk melakukan vaksinasi. Tahu-tahu stok vaksin terbatas, malah disisihkan untuk parpol. Apalagi, parpol-parpol itu ialah yang berkoalisi dengan penguasa lagi (Eh, tapi, bukannya udah nggak ada partai oposisi, ya? Wqwqwq).
Padahal, sekali lagi, kita semua percaya bahwa parpol itu punya pamrih di balik ini. Dan, pamrih mereka pun kerap merugikan rakyat saat mereka menang atau terpilih. Soalnya nggak bisa ngemban suara dari kita saat sudah duduk di tampuk kekuasaan. Kalau dengan vaksinasi dapat meningkatkan elektabilitas mereka, kan pedih banget kalau ujung-ujungnya nanti pas kepilih cuma mau melupakan dan mencampakkan rakyat.
BACA JUGA Suka Duka Jadi Satgas Covid-19: Dicari Saat Ada Paparan, Dimusuhi Saat Beri Imbauan atau tulisan Fadlir Nyarmi Rahman lainnya.
