Kurang lebih sudah 4 tahun saya bekerja di Semarang dengan setidaknya 3 kali pindah kantor. Dari ruang customer service yang penuh dering telepon hingga meja operasional yang ritmenya tak kalah cepat, tapi anehnya tetap saja ada satu pola demografi yang selalu muncul secara konsisten di setiap tempat baru yang saya singgahi, selalu ada rombongan rekan kerja asal Kabupaten Grobogan.
Mereka sebenarnya datang dari berbagai penjuru. Mulai dari Gubug, Tegowanu, Godong, hingga kawasan kota Purwodadi. Dan hampir semuanya lebih memilih menjadi pelaju alias pulang-pergi setiap hari menembus jarak puluhan kilometer.
Awalnya, saya sempat mengira mereka adalah golongan pekerja bermental baja yang sedang mengejar karier mentereng atau setidaknya ingin cepat sugih dengan menjadi pelaju ke ibu kota Jawa Tengah. Namun, setelah sering berbincang di sela jam istirahat sambil menyeruput kopi sachet, saya justru dibuat sadar bahwa asumsi itu meleset jauh.
Menempuh perjalanan melintasi jalur panjang antara Purwodadi–Mranggen setiap pagi dan malam bukanlah bentuk ambisiusme belaka. Melainkan tindakan paling logis atas realitas ekonomi di daerah asal mereka.
Grobogan memang punya pabrik besar, tapi pilihan karier tetap terbatas, tidak seperti Semarang
Harus diakui secara jujur, standar gaji di Kota Semarang sebenarnya bukanlah angka yang fantastis untuk ukuran ibu kota provinsi. Untuk pekerja level staf atau operasional dengan standar UMK Kota Semarang tahun 2026 yang berada di angka Rp3,70 juta. Nominal itu lebih tepat disebut cukup untuk bernapas ketimbang untuk menumpuk kekayaan. Namun, ketika angka tersebut disandingkan dengan realitas di Kabupaten Grobogan, situasinya jelas akan langsung berubah drastis.
Sebenarnya, Grobogan tidak sepenuhnya kering dari sektor industri. Kabupaten ini tercatat memiliki beberapa pabrik padat karya berskala ekspor yang menyerap ribuan hingga belasan ribu tenaga kerja lokal. Sebut saja PT Pungkook Indonesia One di Wirosari. Pabrik raksasa pembuat tas branded internasional yang mempekerjakan belasan ribu orang. Lalu, PT Formosa Bag Indonesia di kawasan Gubug dan PT Sai Apparel Indonesia di Godong. Belum lagi industri pengolahan hasil bumi mengingat status Grobogan adalah salah satu lumbung pangan utama di Jawa Tengah.
Namun, masalahnya terletak pada keragaman jenis pekerjaan. Industri di Grobogan masih sangat terpusat pada sektor manufaktur garmen, tas, dan pengolahan pabrikan. Bagi lulusan sarjana atau pekerja yang mencari posisi administratif, perbankan, teknologi, maupun layanan korporat, ruang di Grobogan masih teramat sempit. Kalaupun mendapat kerja di sana, standar UMK Grobogan 2026 hanya bertengger di angka Rp2.399.186.
Selisihnya yang mencapai lebih dari Rp1,3 juta setiap bulan dibandingkan UMK Kota Semarang membuat perjalanan puluhan kilometer menembus jalanan Pantura-tengah terasa jauh lebih masuk akal ketimbang harus pasrah di tanah kelahiran.
Daripada habis untuk bayar kos, pelaju Grobogan lebih memilih tekor ongkos pertalite
Pertanyaan berikutnya yang sering muncul dari rekan kerja sesama perantau adalah: “Kenapa nggak ngekos saja di Semarang biar nggak capek di jalan?” Jawabannya cukup masuk akal bagi saya: kalau ngekos, selisih gaji Rp1,3 juta tadi bisa saja langsung ludes tak bersisa.
Apalagi di Semarang. Harga sewa kamar kos yang manusiawi sudah di kisaran Rp600 ribu hingga Rp900 ribu per bulan. Belum termasuk biaya makan harian, laundry, jajanan yang godaannya bertebaran di setiap sudut jalan.
Dengan memilih melaju, bagi mereka seluruh pos pengeluaran tempat tinggal bisa ditekan hingga nol rupiah. Pengeluaran bensin untuk menempuh jarak pulang-pergi sekitar 80 hingga 120 kilometer memang amat terasa untuk menguras tangki.
Namun, jika dihitung secara matematis, biaya Pertalite dan servis rutin motor bulanan masih jauh lebih murah dibandingkan total biaya hidup anak kos di Semarang. Uang hasil kerja di Semarang pun bisa dibawa pulang lebih utuh ke daerah asal.
Rumah sebagai ruang pulang yang tak tergantikan oleh kamar kos
Selain urusan kalkulator ekonomi tadi, ada faktor emosional yang sering luput dipahami orang luar dari para pelaju asal Grobogan ini. Yaitu perihal ikatan dengan keluarga di rumah.
Bagi sebagian besar rekan kerja saya yang sudah berkeluarga—atau yang menjadi tulang punggung bagi orang tua di kampung—meninggalkan rumah selama lima hingga enam hari penuh bukanlah pilihan yang mudah. Ada anak kecil yang masih butuh ditemani bermain sebelum tidur. Ada pasangan yang perlu diajak berbagi cerita setelah seharian lelah bekerja. Dan ada orang tua yang merasa lebih tenang ketika melihat anaknya pulang setiap malam.
Menempuh perjalanan berjam-jam melewati jalur Purwodadi–Tegowanu hingga harus berjibaku dengan kemacetan dan debu jalanan Mranggen memang menguras habis fisik secara brutal. Berangkat saat embun masih tebal dan baru tiba di halaman rumah ketika sinetron malam sudah hampir habis adalah makanan sehari-hari.
Namun, bagi para pelaju asal Grobogan, seberat apa pun lelah di atas aspal pantura-tengah, semuanya langsung lunas begitu membuka pintu rumah dan melihat wajah keluarga yang menunggu sambil tersenyum sumringah.
Sebab, jika memutuskan untuk ngekos di Semarang mereka yakin hal tersebut tak akan pernah sanggup menggantikan hangatnya ruang tengah di rumah sendiri. Dan sebagai sesama perantau asal Blora, saya diam-diam iri.
Setidaknya, perjuangan mereka berjibaku dengan debu Mranggen dan kemacetan setiap subuh masih terbayar lunas oleh kasur empuk dan kehangatan keluarga di rumah sendiri setiap malam. Sementara saya? Sudah harus ikhlas gaji terpotong biaya sewa kos dan makan di Semarang, pulang kampung pun cuma bisa dijadwalkan beberapa bulan sekali. Demi menghemat ongkos jalan yang juga sama-sama melelahkan.
Penulis: Dimas Junian Fadillah
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Kabupaten Grobogan, Daerah yang Sama Sekali Nggak Terkenal, padahal Lumbung Pangan Nasional dan artikel menarik lainnya di Terminal Mojok