Hobi Pemda yang suka menertibkan PKL setelah ramai ini perlu dikritisi. Kenapa nggak diatur sejak hari pertama?
Kawasan Menara Teratai di Jalan Bung Karno, Purwokerto, kini telah menjelma menjadi salah satu panggung kemegahan baru kebanggaan Kabupaten Banyumas. Setiap malam, pendar cahaya menara dan gemerlap lampu jalanan sukses menarik perhatian warga.
Namun, di balik lanskap estetis yang rajin diunggah di media sosial tersebut, ada sebuah adegan klasik yang terus berulang di atas trotoarnya: gelombang keberatan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) saat mendengar wacana relokasi, bertabrakan langsung dengan kekesalan sebagian masyarakat yang menuntut pengembalian hak pejalan kaki.
Jika mendengarkan jeritan hati para pedagang di sepanjang trotoar Menara Teratai, penolakan mereka untuk dipindah sebenarnya sangat masuk akal. Ketakutan mereka bukan didasari oleh sikap pembangkangan kepada regulasi, melainkan ketakutan riil akan nasib piring nasi keluarga.
Bagi seorang pedagang kecil, berpindah lokasi jualan bukanlah perkara sepele seperti memindahkan letak pot bunga di halaman rumah. Pindah tempat berarti memulai proses pembentukan pasar dari nol kembali. Sementara itu, “lokasi baru” yang disiapkan pemerintah sering kali hadir dalam kondisi yang belum sepenuhnya matang. Sepi, lalu lintas pembeli, dan minim daya tarik.
Namun, jika kita mau sedikit melangkah ke belakang dan melihat pangkal masalahnya, ada satu pertanyaan krusial yang paling mendasar dari masyarakat: Mengapa Pemda sejak awal seakan membiarkan mereka menggelar lapak di sana?
Menjamur dulu, Pemda kelabakan kemudian
Inilah yang menjadi tradisi unik nan mengelus dada dalam tata kelola ruang publik kita: hobi melakukan pembiaran di awal.
Ketika Menara Teratai dan Jalan Bung Karno pertama kali dibuka, kehadiran satu atau dua gerobak pertama di atas trotoar biasanya hanya dipandang sebelah mata. Tidak ada garis pembatas yang tegas, tidak ada petugas yang menegur. Serta, tidak ada regulasi di lapangan yang diterapkan sejak hari pertama. Pembiaran ini pelan-pelan ditangkap oleh masyarakat sebagai sebuah “izin tidak tertulis”.
Maka, sesuai hukum alam ekonomi, satu gerobak PKL yang sukses mendatangkan pembeli akan memanggil sepuluh gerobak lainnya. Dalam hitungan bulan, trotoar yang tadinya diperuntukkan bagi pejalan kaki berubah menjadi pusat kuliner malam yang hidup. Para pedagang sudah menginvestasikan modal, membangun langganan, dan menggantungkan dapur mereka di titik tersebut.
Begitu ekosistem ekonomi rakyat ini sudah terlanjur besar dan mengakar kuat, pemda baru mendadak “terbangun dari tidur panjangnya”. Tiba-tiba muncul seruan atas nama ketertiban kota, keindahan tata ruang, dan pengembalian hak pejalan kaki. Pemerintah pun mendadak sibuk merancang wacana untuk memindahkan para pedagang yang sudah terlanjur nyaman.
Logika kebijakan seperti ini mirip seperti seseorang yang sengaja membiarkan benih pohon tumbuh subur di tengah jalan raya sampai berakar tunggal yang kuat, lalu setelah pohonnya rimbun dan menghalangi lalu lintas, ia baru bingung mencari cara untuk menumbangkannya.
Bagaimana jika PKL diatur sejak hari pertama?
Akan jauh lebih mudah, bijak, dan tidak menimbulkan gesekan sosial jika sejak hari pertama kawasan dibuka, Pemda bersikap tegas dan antisipatif. Bukankah lebih mudah mengarahkan dua PKL di hari pertama untuk jualan di zonasi yang benar, daripada harus berhadapan dengan puluhan pedagang yang lapaknya sudah beromzet stabil?
Penataan kota yang humanis seharusnya tidak bekerja dengan sistem “biarkan dulu, baru ditertibkan kemudian”. Pemda tidak bisa terus-menerus menumbuhkan harapan palsu bagi PKL lewat pembiaran, lalu kaget ketika penataan ulang mendapat penolakan keras.
Jika kawasan Menara Teratai memang dirancang sebagai ikon kota yang tertib, solusi paling adil saat ini bukanlah sekadar memindahkan gerobak PKL ke tempat terpencil yang sepi. Pemda harus memastikan tempat pengganti tersebut sudah benar-benar siap, hidup, dan menjamin arus pembeli yang sama besarnya.
Sebab di atas trotoar kota yang megah itu, ada dua hal yang sama-sama penting untuk dijaga: hak langkah kaki warga, dan keberlangsungan dapur rakyat kecil.
Penulis: Ahmad Sofia Robbani
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
