Bagi mereka yang gemar membaca, tapi bugetnya tak cukup untuk membeli buku, iPusnas adalah penyelamat. Perpustakaan digital besutan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) itu memungkinkan pembaca meminjam buku digital atau eBook secara gratis.
Konsep tersebut sekilas terdengar sempurna. Namun, kenyataannya layanan iPusnas banyak dikeluhkan orang. Beberapa bahkan tayang di Terminal Mojok.
Keluhan yang paling sering muncul, antrean yang bisa mencapai ribuan orang untuk buku-buku populer. Di titik ini, pembaca ipusnas biasanya bertanya dengan nada setengah marah, setengah putus asa, “Kenapa sih Perpusnas nggak nambah aja copy bukunya? Kan digital. Tinggal klik-klik, beres?”
Pertanyaan itu terdengar masuk akal. Namun, justru di sini letak masalahnya. Karena dunia digital, terutama yang bersinggungan dengan buku, prosesnya tidak sesederhana seperti menggandakan produk digital lain. Tetap ada aturan yang mengingat agar tidak merugikan pemilik karya, dalam hal ini penulis.
Aturan hak cipta, eBook bukan barang gaib yang bisa digandakan seenaknya
Konsep peminjaman buku di iPusnas sejatinya sama persis dengan perpustakaan fisik. Hanya karena bentuknya digital, bukan berarti bisa digandakan tak terbatas. Satu eksemplar ebook sama dengan satu eksemplar buku. Titik.
Perpustakaan baik fisik maupun digital, tetap harus membeli hak akses atas setiap judul dan setiap copy. Ini bukan soal pelit atau nggak niat melayani masyarakat, tapi soal hak cipta. ebook dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan.
Artinya, setiap karya punya nilai ekonomi yang harus dihormati. Penulis tetap harus makan, penerbit tetap harus hidup. Dan, negara, suka tidak suka harus patuh pada hukum yang dibuatnya sendiri.
Jadi, memperbanyak copy ebook bukan soal niat baik, tapi soal uang dan legalitas. Tidak bisa asal “banyakin aja”. Meski wujudnya digital dan kelihatannya sepele, tapi aturannya tetap tak segampang itu.
Masalah antrean iPusnas selalu berkelindan dengan anggaran
Bicara soal perpustakaan, satu kata yang pasti ikut nimbrung adalah anggaran. Saya perlu disclaimer dulu, ini bukan tulisan buzzer pemerintah. Saya tidak dibayar. Tidak disuruh untuk membela habis-habisan, tidak.
Ini murni suara dari kacamata pustakawan yang tiap hari hidup di antara idealisme literasi dan realitas administrasi. Kenapa jumlah copy bisa bersinggungan dengan hak cipta?
Logikanya sederhana. Kalau satu eksemplar ebook harganya, misal Rp70.000, maka sepuluh copy ya sepuluh kali lipat. Seratus copy? Tinggal tambahkan nolnya
Sekarang silakan kalikan dengan jumlah judul buku yang ada di iPusnas. Lalu, bayangkan lagi kebutuhan pembaca di Indonesia yang jumlah penduduknya hampir 280 juta jiwa. Silakan tarik napas dulu sebelum menghitung.
Masalahnya, Perpusnas tidak hanya mengelola iPusnas. Ada gedung fisik, koleksi cetak, layanan daerah, e-resources berupa database jurnal internasional, perawatab sistem teknologi, SDM, dan seabrek kebutuhan lain yang tidak kelihatan di layar ponsel kita.
Asal tahu saja, membangun dan mengelola perpustakaan itu mahal, pemirsa. Sangat mahal. Apalagi di era sekarang, ketika perpustakaan dituntut kekinian, serba digital, cepat, dan ramah pengguna, sementara anggarannya harus dibagi ke mana-mana.
Sementara, anggaran Perpusnas RI kena ikut kena efisiensi jadi sekitar Rp400 miliar dari sebelumnya sekitar Rp700 miliar. Silakan bayangkan bagaimana rasanya mengelola perpustakaan nasional dengan dana yang dipotong hampir setengahnya. Kalau para pengelolanya tidak mumet, justru kita patut curiga dengan kinerjanya.
Alasan koleksi iPusnas isinya itu-itu saja
Keluhan lain yang sering muncul mengenai “Kenapa koleksi iPusnas itu-itu aja? Gramedia lagi, KPG lagi!”
Kemitraan iPusnas memang masih cenderung monoton dengan KPG atau Gramedia. Ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab, bermitra dengan penerbit digital itu tidak murah dan bukan perkara sederhana. Kerja sama e-Book bukan cuma soal beli buku, tapi juga soal sistem teknologi, lisensi, keamanan konten dan kapasitas server.
Kebetulan saya pernah duduk di meja meeting dengan vendor Gramedia untuk membahas perpustakaan digital di instansi tempat saya bekerja. Gambaran kasarnya begini, Gramedia tidak hanya menjual e-Book, tapi juga menjual sistem perpustakaan digitalnya.
Modelnya langganan tahunan. Sekitar Rp50 juta per tahun untuk 1.000 pengguna, dengan klaim koleksi sampai 60.000 judul, yang tentu saja tidak semuanya bisa diakses bebas karena tetap tergantung saldo dan lisensi.
Belum lagi jika klien minta fitur khusus, penyesuaian tampilan atau integrasi sistem. Semua itu ada biaya tambahan. Jadi jangan bayangkan kerja sama e-Book itu seperti belanja di marketplace, tinggal klik bayar, selesai.
Sekarang bayangkan Perpusnas, dengan jutaan pengguna aktif, harus menegosiasikan sistem yang skalanya nasional. Tidak semua vendor siap. Tidak semua penerbit mau. Dan, tidak semua sistem bisa disesuaikan sesuai kebutuhan negara.
Menghindari kesalahpahaman
Terakhir, mungkin yang bisa kita lakukan adalah dua hal, yaitu mengeluh dengan cerdas dan berharap dengan realistis. Kritik tetap perlu. Namun, memahami konteks juga tak penting. Mari sama-sama berharap, agar suatu hari nanti anggaran negara untuk urusan literasi bisa lebih tinggi. Bukan malah kena efisiensi.
Siapa tahu, dari Rp71 triliun anggaran MBG, ada setetes yang nyasar ke Perpusnas. Separuhnya, mungkin? Siapa tahu. Biar iPusnas tidak cuma jadi simbol dengan segala keluhan yang itu-itu saja. Sehingga bisa benar-benar jadi rumah bacaan yang manusiawi untuk seluruh rakyat Indonesia yang masih setia membaca meski isi dompet kering keronta. Semoga.
Penulis: Ferika Sandra
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA iPusnas, Aplikasi Perpustakaan Nasional Gratisan yang Sering Bikin Patah Hati.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
