Kinerja pemerintahan saat ini banyak disorot oleh publik. Lihat saja, hampir setiap hari muncul berita-berita miring yang berkaitan dengan kinerja pemerintah. Mulai dari kebijakan yang nggak pro-rakyat, perilaku pejabat yang korupsi, sampai pelayanan publik yang nggak becus. Hal-hal macam begini tentunya jadi sasaran empuk bagi publik untuk menyinyiri kinerja pemerintah.
Namun, sebelum kamu nyinyir, ada baiknya kamu pahami dulu berbagai istilah yang biasa digunakan dalam pemerintahan. Maksudnya sih, biar kamu nggak roaming kalau lagi dengar atau baca berita-berita miring tentang pemerintah tadi.
Ini saya coba list 40 istilah yang biasa digunakan dalam pemerintahan. Biar enak bacanya, saya susun secara alfabetis, ya. Yuk, kita cek satu per satu.
#1 Agility
Kemampuan untuk berpikir, memutuskan, dan bertindak dengan cepat tanpa ragu. Biasanya istilah ini dipakai dalam bidang olahraga, tapi sekarang banyak digunakan dalam manajemen organisasi dan leadership pemerintahan.
#2 Akuntabilitas
Sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dengan menyertakan semua bukti yang lengkap. Ini adalah salah satu prinsip yang wajib diterapkan di setiap instansi pemerintah.
#3 Berakhlak
Akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ini adalah core values ASN yang baru saja diresmikan oleh Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu.
#4 Big Data
Kumpulan data yang sangat besar, rumit, dan nggak terstruktur yang biasa digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya, data pengguna marketplace, data profil media sosial, atau indeks pencarian Google.
#5 Birokrasi
Struktur tatanan pemerintahan yang alurnya sudah ditetapkan oleh peraturan. Dalam pengertian lain, birokrasi juga berarti kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang ada di belakang meja. Orang-orangnya disebut sebagai birokrat.
#6 BMN
Singkatan dari Barang Milik Negara, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh dari anggaran negara. Pengertian dan teknis pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
#7 DAK
Akronim dari Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang diambil dari anggaran negara dan dialokasikan untuk daerah tertentu. Biasanya, DAK ini digunakan untuk membantu program-program di daerah seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
#8 De Jure
Pengakuan terhadap suatu objek secara hukum dan administrasi. Biasanya istilah ini bersanding dengan De Facto, yaitu pengakuan terhadap objek secara fakta dan keberadaan fisik.
#9 E-Government
Bentuk pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Misalnya, pelayanan administrasi kependudukan dan pembayaran pajak secara online.
#10 Inflasi
Kenaikan harga barang secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu karena nggak seimbangnya supply dan demand. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah membentuk tim yang disebut TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).
#11 IPM
Singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia, yaitu indeks yang digunakan mengukur kualitas hidup manusia di suatu wilayah secara fisik maupun non fisik. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.
#12 K/L
Singkatan dari Kementerian atau Lembaga, sering digunakan untuk menyebut keseluruhan instansi pemerintah.
#13 Kapita
Ukuran perorangan atau per jiwa. Biasanya dipakai dalam perhitungan pendapatan per kapita (pendapatan per orang atau per jiwa atau per kepala).
#14 Kolaboratif
Kemampuan untuk bekerja sama antara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah yang lain untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ini juga jadi salah satu core values ASN.
#15 LHKPN
Singkatan dari Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini adalah laporan yang harus dibuat secara berkala setiap awal tahun oleh semua pejabat pemerintahan. Laporan ini bisa dilihat secara luas oleh publik di website KPK.
#16 Metaverse
Konsep ruang digital yang menghubungkan antara dunia maya dengan dunia nyata. Konsep ini juga akan digunakan pemerintah untuk melihat gambaran ibu kota negara yang baru.
#17 Musrenbang
Akronim dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, merupakan forum yang dihadiri oleh seluruh instansi pemerintah untuk membahas berbagai program pembangunan, baik yang berskala nasional maupun regional.
#18 Moneter
Sesuatu yang berkaitan dengan uang dan sistem keuangan. Istilah ini mulai dikenal luas saat terjadinya krisis pada 1998.
#19 Oligarki
Bentuk pemerintahan yang struktur kekuasaannya dikendalikan oleh sebagian kecil orang atau kelompok. Kondisi seperti ini bisa mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam suatu negara.
#20 Otda
Akronim dari Otonomi Daerah, yaitu kewenangan suatu daerah untuk mengatur, mengurus, dan mengelola wilayahnya sendiri. Syaratnya, semua kewenangannya itu nggak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
#21 Otorita
Kata lain dari otoritas, yaitu kewenangan yang diberikan kepada orang atau lembaga untuk menjalankan fungsinya dalam pemerintahan. Dalam arti lain, otorita adalah pemerintahan daerah yang levelnya setingkat dengan provinsi.
#22 PDB
Singkatan dari Produk Domestik Bruto, yaitu nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. PDB digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara.
#23 Pelayanan Prima
Pelayanan pemerintah kepada publik secara totalitas sehingga publik merasa puas. Indikatornya adalah kecepatan respons, kecepatan proses, dan kesesuaian hasil yang diharapkan.
#24 PKS
Singkatan dari Perjanjian Kerja Sama, yaitu kerja sama antara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya dengan perjanjian tertulis. Biasanya dikenal juga dengan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
#25 Prioritas Nasional
Program tahunan pemerintah yang paling utama dan paling didahulukan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, ada tujuh Prioritas Nasional pemerintahan pada 2022, yaitu ketahanan ekonomi, pengurangan kesenjangan, peningkatan SDM, revolusi mental, perkuatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, serta stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.
#26 Quick Wins
Program percepatan dalam rangka menjalankan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah. Biasanya program ini dijalankan selama satu tahun berjalan.
#27 Rakorda
Akronim dari Rapat Koordinasi Daerah, yaitu kegiatan rapat yang dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah dari setiap daerah untuk membahas program-program pemerintah daerah. Kegiatan ini biasanya digelar secara rutin setiap tahun.
#28 Ratas
Akronim dari Rapat Terbatas, yaitu kegiatan rapat presiden atau kepala daerah yang dihadiri oleh perwakilan instansi tertentu dan membahas permasalahan yang khusus.
#29 RB
Singkatan dari Reformasi Birokrasi, yaitu program perubahan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Ada delapan pilar yang jadi target perubahan, yaitu penataan peraturan perundang-undangan, SDM, tata laksana, pelayanan publik, penguatan pengawasan, akuntabilitas, manajemen perubahan, dan penguatan organisasi.
#30 RDP
Singkatan dari Rapat Dengar Pendapat, yaitu kegiatan rapat antara pemerintah dengan wakil rakyat. Biasanya digelar karena ada kasus atau kejadian tertentu yang menimbulkan polemik di masyarakat.
#31 Renstra
Akronim dari Rencana Strategis, yaitu perencanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perencanaan ini dibuat dalam jangka lima tahun ke depan.
#32 RPJMN
Singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu perencanaan pembangunan yang bersumber dari visi, misi, dan program presiden selama lima tahun ke depan. Perencanaan ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dibuat dalam rentang 20 tahun.
#33 Sakip
Akronim dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sistem yang memuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
#34 SDI
Singkatan dari Satu Data Indonesia, yaitu kebijakan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Dengan data inilah pemerintah bisa membuat berbagai kebijakan dan program yang tepat sasaran.
#35 Sinergitas
Gabungan beberapa instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan tertentu. Istilah ini hampir mirip dengan kolaborasi. Bedanya, sinergitas hanya berupa kegiatan, nggak berorientasi pada hasil.
#36 Swasembada
Usaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Istilah ini populer sejak zaman Presiden Soeharto yang terkenal dengan program swasembada pangannya.
#37 Transparansi
Keterbukaan kinerja pemerintah terhadap publik. Mulai dari anggaran, proses kegiatan, sampai laporan pertanggungjawaban kegiatan. Ini adalah salah satu bentuk pengawasan eksternal terhadap kinerja instansi pemerintah.
#38 VUCA
Akronim dari volatility, uncertainity, complexity, dan ambiguity, yaitu sebuah kondisi yang rumit, pelik, dan kompleks dalam sebuah proses bisnis.
#39 WBK
Singkatan dari Wilayah Bebas Korupsi, yaitu sebuah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang telah berhasil menjalankan Reformasi Birokrasi secara utuh. Predikat ini diberikan oleh Kemenpan RB.
#40 WBBM
Singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yaitu predikat yang diberikan oleh Kemenpan RB kepada instansi pemerintah berpredikat WBK yang berhasil meningkatkan mutu pelayanan kepada publik.
Itulah istilah-istilah yang biasa dipakai dalam pemerintahan. Sebetulnya masih banyak lagi, sih. Tapi ya masak harus ditulis semua? Keempat puluh istilah tadi sepertinya sudah lebih dari cukup untuk menambah pengetahuan kamu tentang seluk-beluk pemerintahan. Jadi kamu nggak perlu roaming lagi kalau mendengar atau melihat berita-berita miring tentang kinerja pemerintah.
Penulis: Andri Saleh
Editor: Audian Laili
