Aplikasi pemerintah yang terlalu banyak itu menimbulkan satu pertanyaan: dulu waktu mau bikin, alasannya apa?
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengeluhkan jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah terlalu banyak. Menurut Sri Mulyani, pemerintah bahkan memiliki lebih dari 24 ribu aplikasi, mulai dari milik instansi pemerintah pusat sampai daerah. Pernyataan ini disampaikan oleh beliau beberapa waktu lalu dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang diselenggarakan di pulau Bali.
Saya cukup memahami kegusaran dari Bu Menkeu tersebut. Udah ngabisin anggaran banyak, tapi nggak berfungsi dengan baik. Udah gitu, bikin aplikasi terus. Siapa yang nggak ngamuk coba?
Kita pasti bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh banyak instansi ketika bikin aplikasi pemerintah? Saya mencoba menerka apa alasan mereka. Dan inilah yang saya temukan.
#1 Supaya dibilang inovatif
Pemerintah Indonesia tuh sering banget dikritik oleh netizen karena kurang inovatif, bahkan sampai dibanding-bandingkan dengan negara lain. Mungkin, kritik tersebut dilontarkan agar pemerintah dianggap cakap untuk melayani masyarakat dan inovatif. Maka, aplikasi pemerintah dibuat guna membantu kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Nahas, bukannya jadi inovatif, yang ada malah jadi makin nggak keruan. Saya pikir harusnya pemerintah nggak usah dipaksa inovatif. Belum tentu sumber dayanya paham soalnya. Aplikasi itu contohnya. Bikin doang, terus udah.
#2 Beda pimpinan, beda kebijakan
Pimpinan dari suatu kementerian/lembaga, hampir pasti merupakan jabatan politis. Bisa saja yang ditunjuk oleh Presiden adalah politisi, akademisi atau seorang profesional di bidangnya. Ya kita nggak pernah tau proses pemilihannya seperti apa, yang pasti itu semua merupakan hak prerogratif dari Presiden.
Masalahnya adalah, tiap ganti pemimpin, ganti pula kebijakannya. Bukannya mengevaluasi serta meneruskan program yang sudah settle, malah diganti dari dasar. Aplikasi pemerintah yang ada itulah buktinya: ganti penguasa, bikin baru. Begitu aja terus sampai ladang gandum terkena ledakan meteor coklat.
#3 Penyerapan anggaran
Kalian masih inget nggak Pak Presiden itu kerap marah kalau penyerapan anggaran instansi pemerintah itu lambat? Sebab dengan adanya belanja pemerintah bisa memutar roda perekonomian terutama yang ada di beberapa daerah. Apalagi semenjak Covid-19 melanda, makin gencar anjuran presiden untuk penyerapan anggaran.
Bisa jadi, tujuan dibikinnya aplikasi pemerintah agar penyerapan anggaran cepat tercapai. Meskipun perencanaan dan pelaksanaan aplikasi yang diadakan atau dibuat belum dipikir secara matang. Yang menyebabkan aplikasi yang secara teori bakal berguna, malah terbuang sia-sia.
Tapi, serius deh, nggak kepikiran cara lain untuk menyerap anggaran apa? Kan banyak banget opsinya.
#4 Aplikasi = solusi
Saya curiga, jangan-jangan, aplikasi pemerintah ini dianggap solusi dari semua permasalahan. Kalau iya, remhox. Ya soalnya nggak semua masalah atau pelayanan masyarakat harus berbasis aplikasi.
Misalnya masyarakat sulit mengurus dokumen administrasi kependudukan pada weekday karena alasan bekerja. Kan bisa buka kantor pelayanan dokumen administrasi pada akhir pekan saat banyak orang libur. Atau dengan membuka posko pelayanan administrasi di dekat kawasan perkantoran agar masyarakat lebih dekat dan lebih mudah mengakses kepentingannya dalam hal pemerintahan.
Gampang? Emang gampang, tapi mau dieksekusi nggak? Itu pertanyaannya.
Sebenarnya, solusi dari banyak masalah yang ada itu nggak harus bikin aplikasi pemerintah. Pelayanannya dibikin lebih satset kek, lebih serius kek, jalur administrasinya dipotong kek, kan bisa. Nggak harus aplikasi kan?
Lagian, aplikasi itu yang penting dirawat. Harus ada tim sendiri, atau kerjasama dengan third party(es) yang selalu memantau jalannya aplikasi. Masak dibikin doang terus dilepas? Aneh.
Itulah empat alasan yang mungkin dipikirkan saat instansi memutuskan bikin aplikasi pemerintah. Ini cuman kemungkinan lho. Kalau beneran, ya saya nggak tau.
Penulis: Ahmad Arief Widodo
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Beli Pertalite Pakai Aplikasi: Kalau Bisa Dibikin Ribet, Kenapa Tidak?