Demokrasi sering kali dibayangkan seperti mesin yang akan menghasilkan pemimpin terbaik. Tinggal memilih, mencoblos, lalu berharap orang yang terpilih bisa membawa keadaan menjadi lebih baik. Masalahnya, demokrasi tidak pernah menjanjikan akan melahirkan pemimpin yang sempurna.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam sebuah diskusi ketika seorang peserta mempertanyakan apakah demokrasi langsung masih relevan digunakan. Ia menyoroti kecenderungan pemimpin yang populer di masyarakat lebih mudah memenangkan pemilihan, lalu bertanya apakah sistem pemilihan presiden sebaiknya dikembalikan menjadi tidak langsung melalui DPR.
Jawaban narasumber justru mengajak melihat persoalannya dari sisi lain. Menurutnya, kegagalan mendapatkan pemimpin yang baik bukan berarti sistem demokrasinya yang harus dibongkar.
Demokrasi Tidak Melahirkan Malaikat
Narasumber menggambarkan demokrasi dengan istilah “the lesser evil”, atau memilih pilihan yang dianggap paling sedikit keburukannya di antara pilihan yang tersedia.
Dengan kata lain, demokrasi memang tidak akan membuat kita memilih malaikat. Kandidat yang muncul tetap manusia dengan segala kekurangannya. Karena itu, berharap pemilu otomatis menghasilkan pemimpin yang sempurna justru membuat kita keliru memahami cara kerja demokrasi.
Menurutnya, yang perlu dilakukan bukan mencari sistem yang dianggap mampu melahirkan pemimpin tanpa cela, melainkan memaksa demokrasi terus bekerja setelah pemilu selesai.
Sebab, persoalan demokrasi tidak berhenti ketika seseorang sudah dinyatakan menang. Justru sejak saat itulah pekerjaan warga negara dimulai.
Setelah Memilih, Jangan Malah Ikut Makan-Makan
Pemilu sering diperlakukan seperti pertandingan sepak bola. Setelah calon jagoan menang, pendukungnya bersorak, merayakan kemenangan, lalu selesai.
Padahal, menurut narasumber, hari pertama seseorang terpilih seharusnya menjadi hari pertama pula masyarakat mulai mengawasinya.
Kekuasaan yang diberikan kepada seorang pemimpin sangat besar. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya memilih, tetapi juga perlu melihat apakah kekuasaan tersebut digunakan dengan benar.
Di sinilah oposisi menjadi penting. Narasumber menilai demokrasi membutuhkan pihak yang terus mengawasi pemerintah, bukan justru menganggap pemimpin yang sudah dipilih rakyat tidak boleh lagi dikritik.
Hubungan antara rakyat dan pemimpin juga bukan hubungan yang bersifat sakral. Pemimpin dipilih oleh manusia, sementara manusia sendiri bisa salah. Maka, pemimpin yang sudah terpilih tetap harus bisa ditegur ketika melakukan kesalahan.
Pemilu Itu Mengelola Harapan, Bukan Mendapatkan Harapan
Ada satu cara pandang menarik yang disampaikan dalam diskusi tersebut: pemilu adalah cara mengelola harapan, bukan cara mendapatkan harapan.
Ketika memilih seseorang, masyarakat sebenarnya sedang menitipkan harapan agar orang tersebut bekerja dengan baik. Kalau ternyata harapan itu terpenuhi, tentu menjadi kabar baik.
Namun, bagaimana kalau setelah terpilih justru bertindak sebaliknya?
Jawabannya bukan menerima keadaan begitu saja hanya karena ia sudah dipilih melalui pemilu. Masyarakat tetap punya kewajiban untuk mengawasi, mengkritik, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Jika seorang pemimpin terus-menerus tidak sesuai dengan harapan dan melawan kepentingan publik, maka dalam logika demokrasi selalu ada kemungkinan untuk menggantinya melalui mekanisme yang tersedia.
Pada akhirnya, demokrasi memang tidak menjanjikan malaikat. Yang bisa dilakukan adalah memastikan mereka yang mendapatkan kekuasaan tidak merasa bisa berbuat sesuka hati.
Sebab, memilih pemimpin hanyalah satu bagian dari demokrasi. Mengawasinya setelah terpilih adalah bagian yang tidak kalah penting.