Ketika melihat video salah satu anggota DPR yang mengatakan bahwa UU bisa gol asal lobi ketua partai dulu, saya nggak kaget-kaget amat. Sejak ada ketua partai yang bilang bahwa Presiden adalah petugas partai, tentu saja kita bisa menarik kesimpulan dengan mudah jika presiden saja dianggap petugas, yang lain tentu akan dianggap sama.
Mungkin kita akan merasa kecewa. Rakyat memilih para wakilnya untuk mengutarakan aspirasi mereka. Dilihat dari sisi mana pun, majikan anggota-anggota DPR ya rakyat itu sendiri. Ternyata, majikan mereka sebenarnya adalah ketua partai. Rakyat? Saya nggak tahu.
Jujur saja, ini masalah serius. Kenapa? Sebab, pada akhirnya, rakyat tak punya siapa-siapa lagi untuk menyampaikan aspirasinya. Jika suara utama yang didengar ketua partai, maka artinya, negara ini hanya tentang pejabat. Jalannya negara ini, tentu saja bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan orang-orang yang punya kuasa.
Rakyat, yang pada dasarnya tak punya kekuatan dan kuasa, makin terjepit posisinya. Saya, sebagai rakyat, jujur saja merasa ngeri. Kepada siapa saya akan melayangkan keinginan, harapan, kritikan, dan perbaikan jika suara yang didengar bukanlah rakyat?
Rakyat tetaplah prioritas
Benar, anggota DPR itu lahir dari partai. Akan tetapi, dari namanya saja, mereka mewakili rakyat, yang artinya, suara rakyat tentu jadi rujukan utama. Saya tak mau menganggap ketua partai bukan orang yang seharusnya tak perlu didengar, tapi harusnya ada skala prioritas dan kompromi dari kedua belah pihak.
Ketika anggota DPR yang lain tertawa atas kalimat tersebut, maka makin-makinlah saya yakin, praktik ini bukan setahun, dua tahun, atau sepuluh tahun. Bisa jadi, memang dari dulu begini cara mainnya.
Tapi seperti yang saya bilang di awal, saya nggak kaget. Contohnya terlalu banyak, gamblang terlihat, dan nyatanya, dari dulu, tak ada tindakan apa pun yang diambil karena itu. Rakyat pun tak bergerak. Mungkin rakyat tahu, bahwa mereka tak punya kekuatan, dan takut konsekuensi-konsekuensi yang muncul jika mereka melawan.
Naif jika kita berharap pemilu mendatang, kondisi akan berubah. Kita baru saja disuguhi atraksi politisi yang memilih berusaha mendulang suara ketimbang menyukseskan gelaran Piala Dunia U-20. Hajatan gagal, skuad dibubarkan, dan besar kemungkinan Indonesia disanksi. Hal yang sebenarnya bisa diprediksi. Namun, nyatanya, tetap saja terjadi.
Pesimis semua akan membaik
Jujur saja, saya pesimis segalanya akan membaik. Dalam satu dekade, kita disuguhkan terlalu banyak ketidakadilan dan rakyat bergelimpangan jadi korban. Bukannya berhenti, politisi malah makin menjadi.
Tak ada hal lain yang bisa saya lakukan kecuali menjalani hari, berusaha keras untuk membahagiakan orang yang saya sayangi. Perkara negara ini jadi apa, saya tak peduli amat. Mungkin saya akan menulis seperti ini sesekali. Tapi jujur saja, saya takut jika saya “diserang” karena kritik. Ketakutan saya tentu saja beralasan, contohnya sudah banyak kan?
Mungkin kalian bisa mengikuti jalan saya, tapi saran saya sih jangan. Saya harap tetap ada yang mengkritik dan mengawal agar tak ada lagi anggota DPR yang bilang bahwa mereka hanya manut arahan ketua partai. Dan dalam lubuk hati, saya pun ingin agar DPR tetap pada fungsinya, yaitu menindaklanjuti suara rakyat.
Jika pada akhirnya tetap seperti ini, ya sudah, kita bisa apa?
Penulis: Rizky Prasetya
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Bendera Partai di Jalanan: Ide Kuno yang Nggak Relevan