Setelah dikeluarkannya Surat Sekretaris Kabinet RI Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 terkait pelarangan para pejabat dan ASN melakukan buka puasa bersama (bukber) selama Ramadan tahun ini, muncul berbagai pendapat yang kontra. Kebijakan ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, khususnya para tokoh agama Islam.
Salah satu kritik berasal dari Pak Din Syamsuddin, mantan Ketum PP Muhammadiyah. Dilansir dari Kumparan, beliau mengatakan kebijakan tersebut tidak arif. Pak Din beranggapan bahwa kebijakan itu terkesan tidak memahami makna dan hikmah dari pelaksanaan buka puasa bersama saat bulan Ramadan.
Sebenarnya, masih banyak lagi kritik yang dilontarkan, tapi saya nggak mau fokus pada kritiknya. Sebab, saya justru sepakat dengan kebijakan Pak Jokowi ini. Setidaknya beberapa hal ini menjadi alasan saya sepakat pada kebijakan tersebut:
Daftar Isi
#1 ASN terhindar dari buka puasa bersama kantor yang membosankan
Sama halnya dengan perusahaan swasta, instansi pemerintah biasanya juga punya agenda buka puasa bersama di bulan Ramadan tiap tahun. Umumnya, acara bukber kantor cukup membosankan. Gitu-gitu aja tiap tahun. Betul apa betul? Salah seorang penulis Terminal Mojok, Mas Andri Saleh, juga pernah mengungkapkan kegelisahannya akan hal tersebut dalam artikel ini.
Sebagai seorang ASN, saya juga merasakan bosan tiap kali mengikuti acara buka puasa bersama kantor. Acaranya cenderung monoton dan kaku, yang banyak ambil bagian biasanya cuma pimpinan kantor. Bahkan saya cukup yakin kalau bukber kantor pemerintahan lebih membosankan daripada bukber kantor pada umumnya.
Padahal saya baru dua kali ikut buka puasa bersama kantor pemerintah, lho. Dan tiap acara bukber, ada saja senior kantor yang nggak bisa hadir. Alasannya ada keperluan lain lah. Tapi saya rasa, yang absen juga sudah bosen ikutan bukber yang rundown acaranya gitu-gitu aja.
#2 Bisa jadi alasan menolak ajakan bukber
Setiap bulan Ramadan tiba, kita pasti sering mendapat undangan buka puasa bersama. Ada undangan dari teman sekolah, teman kuliah, bahkan teman sekitar rumah juga nggak mau ketinggalan. Padahal sebenarnya kita nggak pengin-pengin banget ikut, kan, tapi seringnya terpaksa ikut. Karena kalau nggak ikut, kadang nggak enak sama teman yang lain. Takut dikira sombong!
Nah, kalau kamu kebetulan juga ASN kayak saya, ada solusinya, nih. Bilang saja sama temanmu kalau ASN dan pejabat nggak boleh melakukan atau mengikuti bukber selama Ramadan tahun ini. Kalau temanmu nggak percaya, kirimi aja file suratnya. Hitung-hitung menolak secara halus, kan?
#3 Hemat anggaran negara
Saya baru tahu kalau ada instansi pemerintah yang merencanakan anggaran untuk buka puasa bersama pejabat atau ASN-nya. Soalnya di kantor saya nggak ada yang begituan. Biasanya kalau mau mengadakan bukber, kami patungan (uang dari kantong pribadi). Kalau bukbernya gratis, berarti disponsori oleh pimpinan kantor.
Nah, karena sudah ada larangan melaksanakan bukber bagi pejabat dan ASN dari Pak Jokowi, berarti anggaran bukber di instansi pemerintah tertentu jadi nggak kepakai, kan? Bisa kembali ke kas negara, atau digunakan untuk hal-hal bermanfaat lainnya seperti memberi bantuan ke masyarakat.
#4 Nggak perlu mendengarkan pesan politik saat bukber
ASN dilarang keras untuk berpartisipasi dalam politik praktis. Pernyataan itu sangat tepat. Bahkan ada aturan tertulisnya. Sayangnya, itu cuma di atas kertas.
Fakta di lapangan sangat jauh berbeda, terutama bagi ASN yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. ASN (khususnya di daerah) banyak yang memihak salah satu paslon kepala daerah. Hal itu sudah biasa terjadi dari pemilu yang satu ke pemilu berikutnya.
Menuju tahun 2024, pasti pucuk tertinggi instansi pemerintah (terlebih yang ada di daerah) nggak lupa menyisipkan pesan politik pada setiap kegiatan yang diikuti, tak terkecuali kegiatan buka puasa bersama pejabat dan ASN. Untungnya, ada pelarangan bukber untuk pejabat dan ASN tahun ini, jadi saya—dan mungkin ASN lain—nggak perlu mendengarkan pesan politik ketika berbuka puasa.
Begitulah alasan saya mendukung kebijakan pelarangan buka puasa bersama di kalangan pejabat dan ASN. Sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Ada baiknya pelarangan ini dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya supaya saya tetap bisa merasakan manfaatnya.
Penulis: Ahmad Arief Widodo
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Ritual Buka Bersama PNS yang Gitu-gitu Aja.