Pindah dari kota ke desa, seringkali membawa ekspektasi romantis tentang udara segar dan hidup tenang. Sayang, kenyataannya tak seindah itu. Warga baru wajib menguasai satu pelajaran agar mental tidak hancur. Ukurannya bukan seberapa akrab dengan Pak RT, melainkan seberapa cepat kaki melangkah begitu bendera putih berkibar di depan rumah tetangga.
Di desa, kematian adalah acara komunal yang melibatkan seluruh warga sekampung. Pengumuman duka dari toa masjid sering berbarengan dengan jam krusial persiapan kerja. Di sini dilema dimulai, ketika alasan kesibukan kantor sama sekali tidak ada harganya dibandingkan urgensi melayat dan mengantar jenazah.
Bagi saya yang pernah hidup di desa, izin telat masuk kantor karena takziah adalah pertaruhan besar. Mangkir melayat demi dalih deadline siap menghancurkan reputasi sosial dalam sekejap mata di tengah lingkungan perkampungan yang menuntut solidaritas tinggi.
Izin telat jadi pertaruhan karier
Setiap kali pengumuman duka berkumandang di pagi hari, keringat dingin saya langsung bercampur dengan kepanikan administratif kantor. Saya harus merangkai pesan WhatsApp paling sopan kepada atasan, menjelaskan bahwa saya harus melayat tetangga terlebih dahulu sebelum membuka laptop.
Celakanya, prosesi takziah di desa tidak pernah berjalan kilat layaknya di kota. Di sana bisa memakan waktu berjam-jam mulai dari tahlilan singkat hingga menunggu keranda diangkat.
Sementara saya duduk bersila di antara para bapak-bapak sambil menatap nanar jam tangan, notifikasi grup kantor mulai bergemuruh menagih progress pekerjaan. Rasanya ingin sekali ngibrit pulang demi menyelamatkan karier dari teguran atasan.
Akan tetapi, akal sehat langsung memperingatkan konsekuensi sosial yang jauh lebih mengerikan jika nekat kabur sebelum jenazah benar-benar diberangkatkan ke pemakaman.
Hidup di desa wajib waspada dengan gibahan pos ronda
Konsekuensi paling nyata dari mangkir takziah adalah dinobatkannya sebagai warga paling egois sekecamatan. Gosip di desa menyebar jauh lebih cepat daripada internet, biasanya bermula dari obrolan santai di pos ronda atau warung kopi langganan warga. Jika ada nama yang tidak terlihat batang hidungnya di barisan pengantar jenazah sampai liang lahat, ia pasti masuk daftar hitam perbincangan hangat.
Label sebagai orang asing yang antisosial tentu bukan hal enak untuk disandang selama tinggal di desa. Pernah suatu hari saya nekat pulang demi mengejar rapat penting sesaat setelah salat jenazah selesai.
Baru setengah jam duduk di depan layar, tetangga sebelah sudah mampir menyindir kenapa saya tidak ikut rombongan jalan kaki mengantar tetangga.
Harga mahal sebuah kesiapan mental
Ritual sosial desa mengajarkan bahwa urusan melayat bukan sekadar empati, melainkan tiket mutlak diterima tidaknya kita sebagai warga sah. Menolak ikut mengantar ke kuburan sama artinya dengan membeli tiket diasingkan secara perlahan oleh sistem adat lokal yang tidak tertulis. Kita dipaksa untuk belajar ikhlas merelakan performa kerja hancur demi menjaga keharmonisan hubungan horizontal dengan tetangga sekitar.
Bagi para pekerja kantoran modern yang terbiasa hidup individualis, tekanan kultural semacam ini sering kali terasa sangat menguras emosi dan tenaga. Namun, pilihan untuk bertahan di desa menuntut harga bayar yang mahal berupa kesiapan mental menghadapi julukan miring. Pada akhirnya, urusan liang lahat tetangga memang terkadang jauh lebih menentukan nasib sosial ketimbang prestasi kerja di tempat mencari uang.
Pada akhirnya, tinggal di desa mengajarkan saya bahwa hidup bermasyarakat menuntut elastisitas mental di luar batas nalar pekerja kantoran. Urusan perut memang penting, tetapi reputasi di kampung juga krusial agar kita tidak dikucilkan secara perlahan. Menjadi warga desa berarti siap memeluk kenyataan pahit bahwa urusan sosial lokal jauh lebih menentukan nasib ketimbang prestasi kerja.
Penulis: Dodik Suprayogi
Editor: Kenia Intan
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
