“Nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kau hidup!”
-Che Guevara-
Lima hari yang lalu, dengan penuh semangat, saya membaca dan menikmati ketersinggungan yang teramat oleh beberapa elit HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Parepare. Melalui story Whatsapp, peringatan dan seruan perlawanan menyatu dalam sumpah serapah. Genderang perang, tampaknya kembali ditabuh.
Dari kabar yang beredar, HMI dan kolega bertamu ke kediaman ketua DPRD. Atas nama rakyat, mereka menyoal sampah di kota Parepare, tanah kelahiran BJ Habibie.
Sayang, usul yang atas nama rakyat itu tidak disambut baik oleh sang ketua. Sang ketua menganggap, perihal sampah di kota Parepare bukan persoalan yang terlalu penting.
Saya kurang tahu persis apa yang terjadi dalam ruangan ber-AC tersebut. Yang pasti, puncak dari pertemuan itu, rombongan HMI diusir dari ruangan ketua DPRD. Oleh sang ketua sendiri. Inilah cikal bakal lahirnya ketersinggungan.
Skenario yang mungkin terjadi
Saat membaca beberapa story dari mereka yang tersinggung, saya membayangkan gumpalan asap ban bekas akan kembali menghitamkan langit Parepare. Kawat berduri menjadi blokade di halaman kantor wakil rakyat di jalan jendral Sudirman. Dan yang tidak akan ketinggalan, aparat kepolisian berpakaian lengkap, menenteng senjata, ditemani beberapa ekor anjing menjadi penjaga blokade. Lewat sedikit, sikat.
Saya membayangkan, teriakan perlawanan kembali bergema melalui corong toa, memecah sunyi kemunafikan. Poster kritikan membentang di halaman kantor wakil rakyat. (DPR= Dewan Penghianat Rakyat) dan kritikan-kritikan lain yang tidak kalah menarik.
Pertengkaran dua golongan yang sama-sama mengklaim diri penyambung lidah rakyat, Selalu menarik menurut saya. Mementaskan drama pertentangan antara kemapanan dan kejelataan. DPR sebagai simbol kemapanan dan kemewahan versus Mahasiswa yang mendeklair diri sebagai simbol perlawanan kaum jelata.
Pertentangan keduanya adalah pertentangan kebenaran dan kebatilan. Meski masih menjadi tanda tanya, mana pihak yang benar dan mana pihak yang batil. Sebab keduanya sama-sama mengklaim diri berada di pihak yang benar.
Tapi, khayalan tetaplah khayalan. Lima hari telah berlalu. Sampai hari ini, sampai tulisan ini selesai. Tidak ada kejadian apa-apa. Rupanya sumpah serapah elit HMI di Parepare hanya gertakan sambal. Ujar-ujar lama orang-orang Makassar yang mengatakan “panas-panas tai ayam” rupa masih berlaku.
Pentas ketersinggungan HMI
Pengusiran yang dilakukan sang ketua DPRD, juga ketersinggungan yang pura-pura dipentaskan oleh elit HMI di Parepare. Setidaknya melahirkan beberapa kemungkinan-kemungkinan.
Kemungkinan pertama, elit HMI di Parepare sudah mulai malas membaca. Akhirnya, mereka tidak memiliki data valid dan argumentasi yang kuat tentang apa yang mereka persoalkan. Budaya ngopi malam, mungkin telah menggantikan budaya diskusi dan baca buku.
Mereka kurang referensi tentang sampah, persoalan yang menjadi perhatian serius oleh hampir semua negara yang ada di penjuru dunia ini. Bagaimana dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik, mereka tidak pernah baca. Ya, jalan terakhir hanya bisa pura-pura tersinggung.
Saya sangat percaya dengan ungkapan, bahwa kualitas bacaan seseorang sangat mempengaruhi daya kritisnya.
Kemungkinan kedua, sang ketua DPRD sama dengan elit HMI. Sama-sama malas baca. Jika tidak malas baca, tidak akan ada argumentasi bahwa sampah bukan persoalan yang penting-penting amat.
Ketua tidak tahu Perjanjian Oslo?
Apa sang ketua nggak tau ya, kalau sampah masih menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara yang darurat sampah. Juga, masalah mendasar sampah yang tidak kunjung selesai. Ini merupakan problem yang sering menjadi penghangat diskusi hampir semua kalangan. kok bisa, seorang yang katanya mewakili rakyat, tidak mengetahui hal krusial semacam ini.
Kementerian PUPR bahkan merilis, bahwa sampah masih menjadi kendala di perkotaan. Seorang wakil rakyat tidak mengetahui data semacam ini. Apa tidak bahaya?
Atau jangan-jangan, sang ketua tidak tahu juga, kalau Perjanjian Oslo yang lahir pada 1993 yang lalu, sebelum disepakati sebagai sebuah perjanjian, kemudian melahirkan 200-an butir-butir poin. Hal paling pertama menjadi perdebatan adalah persoalan sampah. Setelah itu pajak.
Andai sang ketua pernah membaca referensi, atau paling tidak pernah menonton dokumentasi film tentang hal ini. Saya percaya, tidak akan ada argumentasi yang menyepelekan sampah. Pengusiran juga tidak akan ia lakukan.
Kemungkinan yang ketiga, nyali HMI ciut di hadapan ketua DPRD. Dari dua kemungkinan sebelumnya, kemungkinan ini yang lebih mendekati kebenaran. Secara, sang ketua adalah alumni HMI yang cukup diperhitungkan di Kota Parepare.
Awas saja, bukankah jika kanda sudah berfatwa adinda hanya bisa manut-manut saja? Apa pula independensi itu, hanya dongeng pengantar tidur untuk kader-kader baru. Menjadi jajan murahan untuk dekat dengan kekuasaan. Omong kosong Independensi.
Penulis: Ahmad Faisal
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Mengenal GMNI dan HMI, Organisasi Ekstra Kampus yang Diikuti Ganjar dan Anies Saat Mahasiswa