Akhir-akhir ini, kita sedang melihat prahara masyarakat sipil vs anggota instansi negara. Kalian tau lah maksud saya yang mana. Sebenarnya, hal itu wajar-wajar saja. Toh, kritikan kepada instansi itu hal yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Tapi, kalau kritikan tersebut dibalas ancaman semata demi menjaga citra, rasanya ada yang perlu diluruskan.
Begini, menjaga citra itu bagus. Tapi, tidak serta merta segala hal dilakukan untuk menjaganya. Ketika kritik datang kepada sebuah instansi, yang harusnya dipikirkan pertama adalah mendengarkan kritik tersebut. Citra, pada titik ini, tak lagi jadi hal yang relevan.
Terlebih jika instansi negara yang dikritik adalah instansi yang vital untuk rakyat. Kritikan yang disematkan kepada instansi tersebut justru menjadi hal penting. Ya alasannya sederhana: tugas mereka emang untuk melayani rakyat, maka dari itu yang harus mereka bela dan dengar adalah rakyat dan hanya rakyat.
Jika mereka melawan rakyat untuk menjaga citra, malah aneh. Ha wong yang menggaji mereka ya rakyat. Kalau dalam bahasa Planet Knowhere sih, “Bite the hand that feeds you”.
Tapi, baiklah. Kita coba pakai kacamata kuda pembela instansi negara yang menggunakan alasan menjaga citra. Mereka berpikir bahwa citra instansi perlu dijaga agar tidak disepelekan atau dibecandain.
Pertanyaannya adalah, memangnya kalian dibayar untuk melindungi instansi?
Oknum-oknum (pakai kata oknum, biar tidak pedot oyot sama Orde Baru wqwqwq) anggota instansi yang meradang karena institusi tempatnya bernaung dikritik harusnya paham tentang hal ini. Mereka dibayar oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Jadi, suara mereka adalah suara yang harus didengarkan. Bahasa kerennya, vox populi, vox dei.
Tapi, berbeda jika oknum tersebut merasa bahwa kritikan pada instansi sama saja menyerang dirinya. Entah karena merasa bahwa dirinya (ketauan) tak becus bekerja, atau kesetiaan yang membabi buta. Atau malah dua-duanya. Kalau kek gitu sih, recipe for disaster namanya.
Padahal, pandangan mereka bisa diubah begini. Mereka bisa membela instansi negara dengan melindungi kritik serta mendengarkannya. Tak ada cara lain yang benar-benar tepat kecuali mendengarkan rakyat dan melaksanakan titah mereka.
Dengan cara itu, gesekan antara rakyat dan anggota instansi bisa diminimalisir. Kritik mungkin tak lagi disampaikan dengan sepedas sekarang. Mungkin malah dialog antarpihak jadi hal yang lumrah ketika ada hal yang tak seharusnya terjadi. Bukankah demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah?
Kalau kritik ditanggapi dengan serangan, ya akhirnya membuat negara tak ubahnya ring tinju berukuran raksasa. Gesekan antara pemangku kepentingan dengan rakyat jadi hal yang umum terjadi. Friksi-friksi tak penting, yang bikin otak makin tumpul, jadi pandangan sehari-hari.
Memang, sudah saatnya orang-orang yang di atas sana, orang-orang dengan pemikiran zaman batu segera sadar bahwa mereka bukanlah dewa. Orang-orang yang sadar akan bagaimana seharusnya pelayan rakyat bekerja makin banyak dan berlipat ganda. Meminta mereka untuk tetap memuja dan tak menyentuh mereka justru akan bikin mereka kena serangan balik.
Tak perlu mengemis apresiasi, tak perlu meminta pemakluman, tak perlu meminta penghormatan. Hal tersebut akan muncul sendiri ketika kalian bekerja secara benar. Tak ada lagi atraksi-atraksi nggak penting macam administrasi bejibun dan tindakan feodal yang selama ini dipertontonkan.
Untuk penutup saya akan mengulangi apa-apa yang sudah saya tulis. Kalian, pembela instansi negara, harus paham bahwa tugas kalian itu bukan membela kantor, tapi melayani. Kalian juga bukan dewa yang harus disembah dan diberi sesaji. Kalian dibayar dari kantong-kantong rakyat yang membayar pajak. Vox populi, vox dei, pegang itu erat-erat.