Pak Jokowi pernah mengatakan kalau PPKM Jawa-Bali nggak efektif menurunkan angka positif Covid-19. Ah, Pak Presiden sedang merendah aja itu. Saya yakin sebenernya PPKM itu efektif banget, lha wong kalo nggak efektif, ngapain bikin program PPKM lagi coba? Kalo nggak efektif kan kudunya ganti program ya, misalnya lockdown gitu. Lah ini malah dilanjutin PPKM-nya.
Aksi lockdown yang dilakukan pemerintah Australia semenjak ada dua orang positif Covid-19 adalah aksi yang berlebihan. Mbok contoh Indonesia dong, santai-santai aja kayak gini. Sudah pasti kesantaian pemerintah Indonesia karena percaya kebijakan PPKM sungguh efektif. Kasus positif yang terus meningkat sudah jelas bukan dari daerah yang menjalankan PPKM. Atau misal dari daerah yang menjalankan, seenggaknya bukan berasal dari lingkup makro. Mau buktinya? Ya keputusan Pak Jokowi itu buktinya.
Pak Jokowi juga memiliki fokus baru pada periode PPKM 9-23 Februari 2021 saat ini. PPKM mikro namanya, dan fokusnya untuk mencegah orang-orang dalam lingkup RT nggak keluyuran ke rumah tetangga. Membatasi aktivitas warga desa agar penyebaran Covid-19 bisa mereda. Welah, tau aja Pak Jokowi kalo bapak saya sering main ke rumah tetangga padahal pandemi masih gweela-gweela gini. Bapak saya yang keluyuran itu, dan bapak-bapak lain yang bertamu ke tetangga, sudah pasti penyebab angka positif Covid-19 naik terus. Yakin betul saya, kalo nggak, ngapain Pak Jokowi sampe membatasi gerak orang-orang kampung?
Setelah melakukan rapat untuk kesekian kalinya membahas pandemi, akhirnya Pak Jokowi mudeng bahwa mal-mal, kedai kopi, restoran, pasar, alun-alun, dan tempat keramaian lainnya bukanlah medium menyebarnya Covid-19. Penyebab utamanya adalah aktivitas bapak-bapak, ibuk-ibuk, embak-embak, dan adek-adek di kampung. Sudah pasti itu.
Pun saya sudah curiga pemerintah sudah mengetahui ini sejak lama, makanya ngebiarin pesta tahun baru kemaren. Ya gimana nggak ngebiarin, wong pestanya itu di pusat-pusat keramaian bukannya di kampung-kampung.
Makanya, setiap kali bapak saya keluyuran ke tetangga buat bahas jalanan rusak, saya selalu ngomelin blio. “Mbok jangan keluyuran, Pak. Orang kampung itu penyebab naiknya angka positif Covid-19, loh. Masa nggak mudeng?” Yang tentunya nggak digubris bapak saya.
Kebijakan yang sungguh super ini lantas diamini oleh Gubernur DIY. “Kita nanti arahnya ke jogo wargo. Kalau tidak perlu tidak usah ke tetangga,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan HB X seperti dilansir dari Tribunnews.
“Kita tetap menekankan bagaimana pengawasan di level terkecil tetap ketat tapi perekonomian tetap jalan,” lanjut sang penguasa tanah monarki ini.
Level kecil, alias warga desa, alias uwong-uwong cilik, bakal dibatasi gerak-geriknya dan itu adalah hal bagus. Lebih mudah nempeleng uwong-uwong kampung ketimbang nertibin kedai kopi yang tetep buka sampe larut malam. Dengan begini, sudah pasti PPKM, atau PTKM, atau PSTKM, atau mbuh sebutan lainnya, bakal lebih efektif dan minim pelanggaran.
Wong cilik di level kampung, yang terduga sebagai penyebab utama menyebarnya Covid-19, bisa dipaksa buat nggak keluyuran. Saya sih hepi-hepi saja, wong nggak pernah maen ke tetangga kampung, jadi nggak nularin Covid-19 dong. Saya mainnya di kedai kopi mahal lah. Kita-kita yang di kota dan demen nongkrong sana nongkrong sini, bisa senantiasa bebas merdeka. Kita-kita nongkrong artinya ada perputaran ekonomi yang terjadi, sehingga kondisi ekonomi negara akan semakin baik. Lha kalo wong cilik main ke tetangga kan nggak memutar roda ekonomi sama sekali, jadi ya sudah nggak usah.
Ah dasar uwong cilik. Sudah sering protes, haus bantuan, nggak muterin roda ekonomi, eh ternyata penyebab nyebarnya Covid-19 juga. Udah, bener mereka di rumah saja.
Sebenernya kalau bansos nggak dikorupsi, bisa jadi perputaran ekonomi di tingkat bawah lebih masif lagi. Tapi, itu berarti orang-orang kampung keluyuran, artinya kasusnya bisa meningkat 666 kali lipat. Udah bener kalau dikorupsi.
Makanya, saya sebagai pendukung pemerintah garis kerad menyetujui kebijakan PPKM mikro ini. Jangankan PPKM mikro, kalo nanti ada kebijakan baru macam uwong cilik nggak usah divaksin gratis, saya pasti setuju. Gimana nggak setuju, wong pemerintahan rezim ini jeniusnya kelewat parah.
BACA JUGA Jokowi: PPKM Skala Mikro Tidak Merusak Pertumbuhan Ekonomi dan tulisan Riyanto lainnya.