Setelah ada berita Pak Prabowo Subianto ditunjuk Jokowi untuk memimpin proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah, saya jadi paham kenapa Pak YSL overclaim kalung kayu putih yang bentuknya kayak nametag seminar itu anti-corona padahal belum ada uji klinis kemudian.
Sekarang sih kalem tak bersuara, Pak YSL insekyur? Wallahualam.
Perkara pelik seperti kinerja Mentan di mata Jokowi, reshuffle kabinet, dan sebagainya ini hanya bisa diterawang pakai ilmu kebatinan.
Jadi jangan tanya kenapa Pak Jokowi nggak beri angka capaian produksi pangan saja ke Pak YSL kemudian reshuffle jika angka tersebut tak tercapai ketimbang meminta Menhan menyamar. Pertanyaan semacam itu nggak ada gunanya.
Kalaupun terpaksa berpikir keras saya hanya bisa membayangkan Pak Prabowo mengirim DM ke Pak Jokowi.
“Tipe ketua proyek Lumbung Pangan idaman Bapak seperti apa?”
“Sebenarnya…Nggak banyak mau sih saya, Pak. Apalagi sejak periode kedua dan harus bagi kursi menteri, saya pengin yang kinerjanya baik dan pasti paham persoalan, bertanggung jawab dan berwawasan…Hahaha sesederhana itu. Kenapa emg? Tumben bgtt.”
“Masya Allah. Pengin tahu, hehehe. Mau memantaskan diri. Tapi masih banyak yang harus dikejar.”
Setelah Pak Prabowo bisa memaksakan diri, eh memantaskan diri, penunjukan beliau sebagai ketua lumbung pangan diumumkan. Publik terbagi menjadi dua kubu; tim baper dengan keuwuan bromance Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan tim julid karena berbagai alasan.
Yang baper karena keuwuan mungkin alasannya karena konsep lumbung pangan ini pernah disebut di kampanye Prabowo-Uno di Pilpres 2019. Jadi, jika berhasil, alhamdulillah terbukti ia tak salah meski kalah, jika gagal ya sudahl, namanya juga salawi alias “salahnya Jokowi”.
Saya sendiri memilih jadi tim julid, karena dua alasan. Pertama, memang ketahanan pangan juga soal ketahanan nasional jadi wajar Kemenhan ikut urun rembug, tapi harus banget ya ketuanya Menhan?
Kalau memang terpaksa banget harus tahan-menahan-ditahan, oleh militer, kenapa tidak Menkosaurus LBP saja? Kita punya menteri yang sangat adaptif di segala urusan, loh. Kenapa kok terkesan dibagi-bagi biar nggak berat ke pihak tertentu begini? Hestek cuma tanya.
Duh, kesebut kata “dibagi-bagi” tiba-tiba teringat lobster yang masih kecil sudah disuruh merantau demi tugas negara, bagi-bagi tugas katanya~
TNI diberi tugas nonmiliter sudah sering terjadi, terutama urusan pangan dan pertanian, era Soeharto melalui program ABRI Masuk Desa kemudian dilanjutkan oleh SBY yang mengeluarkan Inpres 5/2011 karena situasi saat itu. Dalam Inpres 5/2011 tersebut tidak bicara soal membuka sawah baru atau pengawalan beras ke Bulog dan sebagainya.
Biar bagaimanapun “berseragam dan memegang senjata” adalah paket lengkap yang punya sejarah gelap di masa lalu bahkan sampai sekarang. Kata kunci yang selalu menyertai militer adalah “hegemoni kekuasaan”.
Saya tidak meragukan kecintaan TNI pada negara ini, tapi perlukah sampai mengurus pangan yang sebenarnya bisa dikelola sipil? TNI diminta kerja kerja kerja (nonmiliter) terus, kalau sampai tipes lalu siapa yang urus alutsista?
Kedua, menurut Pak Jokowi, lahan yang dipakai berupa aluvial (semua). Artinya, tanah dari endapan lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi. Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan Menko Bidang Perekonomian yang bilang sudah disiapkan lahan gambut sekitar 200 ribu hektare sesuai laporan Menteri PUPR.
Yang betul yang mana? Proyek lumbung pangan akan dilakukan di lahan 165 ribu hektare bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG) era Presiden Soeharto. Jadi bukan cetak sawah baru. Ditargetkan bisa berproduksi mulai Oktober 2020.
Proyek pengembangan lahan gambut sudah berkali-kali dilakukan dan selalu gagal. Pada periode 1995 hingga 1997, oleh Soeharto, untuk satu juta hektare, 100 ribu hektare di wilayah Ketapang era SBY, dan 1,2 juta hektare sawah di Merauke di periode pertama Jokowi.
Lahan gambut yang rusak karena proyek gagal bukannya dipulihkan supaya tidak berisiko banjir atau kekeringan yang menyebabkan karhutla, eh malah sekarang dianiaya (lagi).
Saya bingung panjangnya daftar kegagalan proyek lahan gambut itu kenapa tidak membuat pemerintah mengelola lahan yang sudah ada. Mengaktifkan kembali koperasi tani misalnya, supaya hasil panen bisa dijual dengan harga yang lebih baik, menekan harga pupuk, dan seterusnya. Kegiatan maha berat semacam ini hanya bisa diatasi secara struktural.
Kalau pun petani jadi miskin karena tak ada kebijakan yang mendukung kerja keras mereka, kemiskinan ini adalah kemiskinan struktural. Mereka menjadi miskin bukan karena pemalas.
Atau, yang lebih masuk akal dan memertimbangkan kearifan lokal setiap daerah, sosialisasi pangan selain beras. Makanan pokok harus beras itu “so yesterday” banget. Sekarang sedang kekinian makanan yang lebih sehat untuk lambung dan juga yang keto-friendly, shirataki contohnya.
Saya membayangkan nasi dan mie shirataki dijual murah karena tak perlu impor. Toh bisa menanam sendiri, di Indonesia kita mengenalnya dengan nama iles-iles, sejenis umbi yang biasanya tumbuh di hutan. Jagung, singkong, sagu, banyak sekali alternatif pangan yang sudah dikenal masyarakat kita sejak jaman nenek moyang.
Tapi mungkin Pak Jokowi selalu membayangkan beras, karena itu sampai dua periode pemerintahan beliau tak membahas bahan pangan lain sebagai alternatif beras.
BACA JUGA Thermo Gun Memang Berbahaya karena 3 Alasan Ini dan tulisan Aminah Sri Prabasari lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.