Belakangan ini, saya dan rekan kerja di kantor disibukkan dengan aktivitas verifikasi berkas administrasi para pelamar CPNS. Maklum, saya adalah seorang PNS daerah yang bekerja di bagian kepegawaian yang memiliki tupoksi tersebut. Lembur berhari-hari bukan hal baru bagi saya, mengingat jumlah pelamar kali ini yang tak karuan mencapai angka belasan ribu.
Rupanya, antusiasme masyarakat, di daerah saya khususnya, masih sangat tinggi guna memperjuangkan “hak istimewa” sebagai mantu idaman ini. Dari begitu banyaknya formasi yang dibuka, formasi di Bidang IT adalah formasi yang paling banyak dibutuhkan. Bukan tanpa alasan, ini guna mendukung program pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. Sehingga, hal ini perlu didukung dengan SDM yang memadai pula di setiap instansi.
Sejak pengumuman penerimaan CPNS diluncurkan, orang-orang beramai-ramai membagi informasi di berbagai sosial media. Namun, tidak seperti kebanyakan orang, saya menghindari tindakan share informasi tersebut. Saya pun menghindari mengajak teman-teman saya untuk bergabung dan bekerja sebagai abdi negara, apalagi di bidang IT yang lagi ramai dibutuhkan. Walaupun memiliki jabatan di bidang IT, saya tidak mau menganjurkan hal tersebut. Hanya jika ada yang bertanya langsung kepada saya terkait penerimaan CPNS, saya akan memberi informasi.
Jangan dulu jatuh hati pada PNS
Ada beberapa alasan mengapa saya tidak berbagi informasi CPNS. Bukan karena saya tidak mau orang lain mendapat pekerjaan, melainkan karena saya sudah merasakannya dan saya tidak mau orang lain “jatuh” seperti saya.
Pertama, jabatan di Bidang IT dengan keahlian tertentu dipandang sama saja dengan jabatan lain yang berurusan dengan hal administratif. Misalnya, meskipun punya skill mumpuni dalam hal programming, itu dianggap skill yang wajar dimiliki oleh seorang lulusan jurusan IT. Membangun sebuah aplikasi skala besar dihitung sama dengan seorang PNS yang mampu membuat konsep surat, dan itu dianggap wajar.
Bahkan, hal terlucu adalah PNS merangkap programmer itu dituntut membangun aplikasi tanpa “apresiasi yang sesuai”. Alasan yang sering dipakai adalah “Kan kamu melamar pada jabatan itu, yah itu tugas kamu”. Keluh kesah menjadi PNS dengan jabatan di Bidang IT bisa dibilang teramat dalam. Keahlian khusus dipandang sebelah mata tanpa ada penghargaan berarti. Punya keahlian dimanfaatkan, tidak punya keahlian dikatai “tidak berkompeten”.
Entah sudah seberapa besar pendapatan yang bisa diperoleh seorang PNS Programmer tersebut jika menjadi pegawai perusahaan, pengusaha, atau freelancer. Kalau diperbolehkan bekerja membuat konsep surat saja setiap hari, saya dengan senang hati mau mengganti jabatan.
Opsi masih banyak
Kedua, saya yakin teman-teman saya masih memiliki banyak opsi lapangan pekerjaan halal yang lebih menjanjikan sebelum sampai pada pilihan PNS. Dengan menjadi PNS, tidak serta merta membuat hidup sejahtera, apalagi status PNS Daerah. Ada banyak opsi yang masih bisa diambil, apalagi rata-rata pelamar CPNS saat ini masih sangat muda dan fresh. Terlalu dini jika meniti karier dengan opsi pertama adalah PNS. Ambil pengalaman, latih keterampilan, perluas relasi, manfaatkan fasilitas untuk berkembang, hingga mengantongi pundi-pundi yang jumlahnya jauh di atas gaji PNS.
Sebenarnya, hal-hal itu yang ingin saya lakukan dulu, tetapi telanjur jatuh dalam perangkap “abdi negara”.
Ketiga, lingkungan birokrasi itu lebih banyak drama dan cita-cita fiktifnya dibanding kerja efektif dan efisien, serta berorientasi pada hasil. Ada sebuah sistem yang menjadi pujaan hati pemerintah saat ini, yaitu Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
Realitas dengan angan berbeda jauh
Namun dalam pelaksanaannya, dinamika masih sering dimainkan sehingga hasilnya pun sudah bisa ditebak, jabatan bukan ditempati oleh sosok yang kompeten dan profesional, melainkan oleh sosok yang memiliki kedekatan emosional dengan pengambil keputusan. Staf biasa tidak mampu berbuat banyak karena dibatasi status “bawahan yang taat kepada pimpinan”.
Sistem Merit itu baru satu contoh, belum ditambah sosok pemimpin yang tidak disiplin tetapi menegaskan staf untuk berlaku disiplin. Atau pemimpin yang tidak mau beradaptasi dengan sistem kerja yang terdigitalisasi. Kerja efektif dan efisien bisa dibilang masih langka dalam birokrasi.
Di samping alasan-alasan yang saya utarakan di atas, saya tetap memberi apresiasi kepada semua pelamar CPNS tahun ini. Tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut. Siapa tahu pelamar CPNS tahun ini adalah sosok-sosok yang akan membawa perubahan dan tidak terbawa arus para PNS kuno. Selamat berkompetisi!
Penulis: Aprilianus K Lalo
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Jangan Jadikan PNS sebagai Pilihan Utama Karier, Justru Jadikan PNS sebagai Pilihan Terakhir!