Saat bicara soal kebijakan terhadap masalah narkoba, kita tentunya tidak hanya bisa melihatnya dari satu aspek saja. Mulai dari aspek hukum, sosiologi, ekonomi, dan tentunya kesehatan, menjadi bagian tidak terpisahkan saat berbicara mengenai kebijakan mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Namun sering kali, banyak pejabat publik memilih hanya melihat permasalahan ini dari perspektif keamanan dan pidana saja. Seolah-olah masalah penggunaan narkoba bakal hilang jika hanya menggunakan pendekatan militeristis atau akrab disebut War on Drugs.
Saat seorang dokter merangkap influencer hadir di salah satu diskusi BNN dan memuji metode pemberantasan narkoba ala War on Drugs, saya cuma bisa mengernyitkan dahi. Ya, saya bicara soal pernyataan Dokter Tirta di salah satu diskusi BNN yang berakhir dengan pujian kepada kebijakan War on Drugs Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Dokter Tirta menyatakan bahwa jika kita mengikuti kebijakan ala Duterte, maka masalah narkoba bakal hilang sendiri setelah 20-30 tahun.
Bagi yang kurang familiar, Presiden Duterte dari Filipina terkenal akan kebijakan militeristiknya terhadap permasalahan narkoba. Sudah beberapa kali, Presiden Duterte di hadapan publik blak-blakan bahwa dia tidak segan untuk memerintahkan kepolisian langsung menembak di tempat tersangka narkoba. Sejak Duterte berkuasa, banyak LSM hingga Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) sudah mengindikasikan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan War on Drugs Duterte. Terutama terkait pembunuhan extrajudicial atau eksekusi yang dilakukan tanpa putusan pengadilan oleh kepolisian Filipina.
Tentunya kebijakan populis Duterte bisa dibilang salah satu alasan dia terpilih menjadi Presiden Filipina di saat pertama. Duterte berhasil mengalihkan perhatian dari berbagai permasalahan yang dimiliki Filipina mulai dari kemiskinan, konflik agraria, hingga konflik militer dengan kelompok pemberontak di Mindanao, dan memfokuskannya kepada perang terhadap narkoba. Kebijakan populis Duterte yang seolah-olah bisa menjawab permasalahan kriminalitas di Filipina dalam sekejap membuat banyak yang lupa akan pentingnya rule of law.
Ada alasan mengapa polisi tidak diberi kewenangan layaknya di komik Judge Dredd, di mana mereka menjadi penyelidik, penyidik, jaksa, dan hakim sekaligus. Alasannya adalah agar terdapat pengawasan antara satu kekuasaan pemerintah dengan pemerintah lainnya dalam menegakkan hukum. Bahwa hukuman hanya dijatuhkan setelah melalui pemeriksaan pengadilan berdasarkan bukti yang kuat. Apa bedanya polisi dengan massa jalanan kalau mereka bisa main tembak orang yang diduga penjahat?
Namun, masalah lebih besar dari sekadar hancurnya rule of law di Filipina adalah kebohongan yang diucapkan Duterte bahwa kebijakan War on Drugs-nya itu efektif. Pada awal pemerintahannya, dia mengklaim bisa memberantas narkoba dalam enam bulan. Namun setelah enam bulan, dia meminta enam bulan lagi untuk melanjutkan perang melawan narkobanya. Akhirnya dia mengklaim bahwa perang bakal terus berlanjut hingga akhir masa jabatannya. Sekarang Duterte malah mau mencalonkan diri jadi Wakil Presiden untuk mengakali batasan periode jabatan Presiden di konstitusi Filipina
Jadi kapan narkoba benar-benar hilang di Filipina? Data dari Badan Narkotika Filipina sendiri malah menunjukkan bahwa harga sabu-sabu turun drastis selama pemerintahan Duterte. Kalian yang mengerti teori ekonomi dasar pasti sudah tahu, bahwa harga selalu dipengaruhi permintaan dan produksi. Jika harga turun, artinya produksi sabu-sabu di pasaran malahan meningkat.
Sejarah pun sudah mencatatkan bahwa War on Drugs adalah kebijakan gagal. Istilah War on Drugs sendiri pertama dicanangkan oleh Presiden Richard Nixon dan dipopulerkan oleh Presiden Ronald Reagan untuk menjawab pandemi narkoba di Amerika Serikat. Lewat program ini, Amerika Serikat membiayai militer dan polisi di negara produsen narkoba seperti Kolombia dan Meksiko untuk mengambil kebijakan militeristis dalam menghadapi gembong narkoba.
Hasilnya? Jumlah pengguna narkoba di Amerika Serikat tidak berkurang. Sejak genderang perang terhadap narkoba ditabuhkan, sudah ada 31 juta warga Amerika Serikat yang ditangkap menggunakan narkoba. Artinya satu dari sepuluh penduduk Amerika Serikat ketahuan menggunakan narkoba. Jika menggunakan statistik terbaru, 46 persen narapidana di penjara federal dipidana karena narkoba berdasarkan data Badan Pemasyarakatan Amerika Serikat.
Malahan War on Drugs membantu menciptakan sistem korup penjara-penjara di Amerika Serikat. Di mana sebelum era 1980-an, mayoritas penjara dikelola Pemerintah Federal atau Pemerintah Negara Bagian. Namun, pertambahan ribuan narapidana pengguna narkoba non-pelaku kekerasan membuat banyak negara bagian mulai memprivatisasi penjara.
Perusahaan pengelola penjara ini lalu mengambil keuntungan bukan hanya dari dana bantuan pemerintah dan spekulasi saham, tapi juga dari tenaga kerja upah murah dari para narapidana. Mereka dibayar kurang dari 1 persen UMR nasional Amerika Serikat dan dipergunakan oleh perusahaan pengelola penjara untuk bekerja bahkan di luar penjara. War on Drugs di Amerika Serikat pun akhirnya cuma berakhir sebagai ladang cuan bagi para pengusaha korup untuk mendapatkan keuntungan dari buruh upah murah.
Lalu bagaimana dengan negara Amerika Latin yang dulu juga ikut terlibat dalam proyek War on Drugs Amerika Serikat? Mantan Presiden Kolombia Cesar Gaviria pernah membuat opini di New York Times untuk memperingatkan Duterte akan bahaya siklus kekerasan dari War on Drugs. Dulu Cesar Gaviria pernah mengerahkan militer pada era pemerintahannya untuk melawan Kartel Medellin di bawah pimpinan Pablo Escobar.
Namun, Presiden Kolombia itupun akhirnya ditampar kenyataan pahit. Seberapa keras dia berusaha membasmi Kartel Medellin dengan militer, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan, minimnya akses kesehatan, hingga sistem pemerintahan korup adalah faktor utama yang membuat gembong narkoba berkuasa. Berapa banyak militer dikirim Pemerintah Kolombia, Kartel Medellin bisa merekrut lebih banyak suporter dan tentara dari elemen termiskin Kolombia dengan iming-iming uang. Berapa banyak uang yang digelontorkan Pemerintah Kolombia ke kepolisiannya, Pablo Escobar bisa memberi lebih banyak lagi uang sogokan ke anggota kepolisian.
Bahkan setelah Pablo Escobar mati ditembak tim kepolisian Kolombia dengan bantuan intelijen Amerika Serikat, masalah narkotika tidak selesai di Kolombia. Kartel Medellin langsung digantikan oleh Kartel Cali. yang bahkan menjadi kartel narkoba lebih besar daripada Kartel Medellin. Lalu apa yang terjadi setelah pimpinan Kartel Cali ditangkap? Mereka digantikan oleh Kartel Norte de Valle di Kolombia dan Kartel Sinaloa di Meksiko yang menggantikan Kartel Cali sebagai pemasok narkoba nomor satu ke Amerika Serikat. Begitulah siklus perang melawan narkoba ala Amerika Serikat yang berhasil menghancurkan satu kartel untuk digantikan dengan kartel lain.
Sekarang Cesar Gaviria yang merupakan anggota Komisi Global untuk Kebijakan Narkoba bersama banyak mantan pemimpin dunia lainnya memperingatkan Duterte bahwa dia melakukan kesalahan sama yang dilakukan Kolombia. Bahwa War on Drugs hanya akan menyisakan banyak jenazah warga sipil tak berdosa tanpa menyelesaikan masalah narkoba yang akan terus berulang. Tanpa menyelesaikan akar masalah penggunaan narkoba, War on Drugs tidak lebih siklus kekerasan yang terus berulang tanpa ada solusi.
Jadi, Bung Tirta, sampe sini sudah paham?
