Jika ditanya kenapa masih saja ada yang mau mengisi lowongan dan BPO red flag masih saja eksis, jawabannya yaa karena kebanyakan pencari kerja saat ini sedang berada dalam posisi kepepet
Di tengah susahnya mencari penghidupan yang layak, informasi lowongan kerja hari ini rasanya persis seperti etalase promo—langsung dikerubungi banyak orang. Bagaimana tidak, meski pemerintah kerap mendaku angka pengangguran turun, angka di lapangan justru menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan. Proporsi pekerja informal kita merangkak naik menjadi 57,93% (dari sebelumnya 57,80%), sementara porsi pekerja formal justru menyusut ke angka 42,07%.
Tak heran jika banyak pejuang nafkah di sektor informal masih menaruh harap besar pada pekerjaan formal. Setidaknya, ada kepastian gaji bulanan yang lebih terukur untuk menyambung hidup.
Saya pun pernah berada di titik itu. Sebelumnya, saya menggantungkan nasib di sektor informal sebagai pedagang ayam geprek. Jujur saja, setelah terjun langsung menggeluti usaha kecil-kecilan, ternyata banyak variabel pahit yang luput dari hitungan di atas kertas. Mulai dari harga bahan pokok yang melambung berkali-kali lipat, potongan promo aplikasi pesan-antar yang mencekik, hingga daya beli masyarakat yang kian lesu.
Rentetan tekanan itulah yang akhirnya mendorong saya banting setir kembali ke sektor formal. Di kepala saya waktu itu, bekerja di kantor bakal sedikit menjauhkan kepala dari pusingnya dampak kebijakan ekonomi yang serba tak menentu.
Namun, perkiraan saya keliru besar. Nyatanya, masuk ke sektor formal tidak otomatis membuat hidup berjalan mulus. Namanya juga hidup ya, pasti selalu saja kalau tidak kesandung, yo keserimpet.
Pengalaman pahit itu saya rasakan sendiri saat diterima bekerja di sebuah perusahaan BPO atau perusahaan alih daya proses bisnis. Dari sanalah saya sadar bahwa label “pekerja formal” tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan dan kewarasan. Berangkat dari pengalaman pribadi dan cerita orang-orang terdekat yang senasib, berikut beberapa ciri perusahaan BPO red flag yang wajib diwaspadai oleh para pencari kerja sebelum terlanjur tanda tangan kontrak.
Status sebagai pekerja kontrak (PKWT) tapi disuruh menjalani masa probation
Ciri pertama yang paling mudah dititeni adalah adanya ketentuan masa percobaan alias probation bagi pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dari pengalaman saya, praktik macam ini nahasnya dianggap wajar-wajar saja dan dinormalisasi seolah tidak ada yang keliru. Padahal, merujuk pada UU Ketenagakerjaan yang diperbarui lewat UU Cipta Kerja (Pasal 58), sudah tertulis terang benderang bahwa PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan. Jika tetap ada, ketentuan itu batal demi hukum.
Logikanya sederhana saja, probation itu memang ditujukan untuk menyaring calon pegawai tetap (PKWTT) sebelum perusahaan berkomitmen jangka panjang. Lah, ini statusnya saja masih kontrak berdurasi singkat, tapi malah pakai acara masa percobaan segala. Sudah kontraknya terbatas, masih dibayangi ancaman pemutusan hubungan kerja sepihak sewaktu-waktu dengan dalih “tidak lulus evaluasi” pula.
Diwajibkan mengikuti training dengan uang saku yang kelewat menyedihkan
Ciri berikutnya yang tak kalah bikin mengelus dada adalah skema training akal-akalan. BPO yang licik bin medit biasanya akan mewajibkan karyawan baru untuk mengikuti pelatihan sebelum resmi bekerja.
Masalahnya, uang saku yang diberikan cuma berkisar Rp25 ribu sampai Rp50 ribu per hari. Dalih perusahaan macam ini selalu klasik, selama masa training, status kita belum dianggap karyawan kontrak, melainkan sekadar peserta pelatihan.
Padahal, eufimisme ini jelas-jelas diakali untuk menghindari kewajiban membayar upah minimum sejak hari pertama. Merujuk pada UU Ketenagakerjaan (beserta aturan turunannya, Permenaker No. 6 Tahun 2020 soal pemagangan), pelatihan kerja tidak bisa dijadikan tameng untuk menahan hak upah tanpa perjanjian pemagangan yang sah dan disahkan Dinas Ketenagakerjaan.
Faktanya, masih ada kok perusahaan BPO yang profesional dan waras. Kandidat yang lolos seleksi tetap langsung menandatangani kontrak kerja sejak hari pertama training dan digaji penuh sesuai UMK. Seyogyanya masa belajar produk dan simulasi kasus itu memang bagian dari investasi perusahaan terhadap pegawainya.
Namun apa daya. Bagi pencari kerja yang sedang butuh pemasukan, jebakan skema “uang saku” ini sering kali terpaksa ditelan bulat-bulat. Uang Rp25-50 ribu per hari jangankan untuk menabung atau menyambung hidup layak. Buat menutup ongkos bensin dan makan siang saja sudah bikin dompet terengah-enagh.
BPO tidak membayar uang kompensasi saat perpanjangan kontrak
Modus klasik BPO red flag selanjutnya adalah berkaitan dengan hak paling sakral pekerja kontrak, uang kompensasi akhir masa kerja. Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini (seperti yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja), setiap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang masa kerjanya sudah mencapai minimal satu bulan berhak mendapatkan uang kompensasi begitu kontraknya selesai. Besarannya pun jelas dihitung secara proporsional sesuai masa kerja.
Nah, di perusahaan BPO yang hobi mengakali hak karyawan, aturan ini sering kali disiasati dengan berbagai cara licik. Ada yang pura-pura lupa. Ada yang membuat klausul perjanjian siluman agar pekerja melepaskan hak kompensasinya. Atau yang paling sering: kontrak diperpanjang terus-menerus tanpa jeda, tetapi uang kompensasi dari periode kontrak sebelumnya raib begitu saja entah ke mana. Alasan manajemen selalu klise, “Kan kontraknya diperpanjang, jadi kompensasinya nanti saja kalau sudah resign total.”
Padahal, secara aturan, uang kompensasi itu wajib dibayarkan setiap kali masa kontrak berakhir, terlepas apakah kontrak itu kemudian diperpanjang kembali atau tidak. Kalau kontrak satu tahun pertama sudah selesai, ya hak kompensasi di tahun pertama itu harusnya cair. Jangan dibalik-balik jadi skema utang budi atau diputar-putar agar perusahaan tidak perlu mengeluarkan kas.
Kenapa praktik licik BPO masih ada dan berlipat ganda?
Jika ditanya kenapa masih saja ada yang mau mengisi lowongan dan BPO red flag masih saja eksis, jawabannya yaa karena kebanyakan pencari kerja saat ini sedang berada dalam posisi kepepet. Di tengah menyempitnya lapangan kerja yang layak, pelanggaran hitam di atas putih pun terpaksa ditelan mentah-mentah. Semua demi selembar kontrak kerja dan harapan mendapat upah UMR untuk menyambung hidup.
Keputusasaan inilah yang menjadi makanan empuk bagi perusahaan BPO nakal cum culas. Celah lemahnya posisi tawar kandidat sering dimanfaatkan untuk mengakali hak pekerja di bulan-bulan awal. Bahkan mulai dari gaji di bawah standar, tunjangan yang ditahan, hingga BPJS yang baru didaftarkan setelah tiga bulan.
Padahal, beban kerja dan target KPI sudah digeber penuh sejak hari pertama kontrak kerja. Alih-alih menjadi gerbang menuju kesejahteraan sektor formal, skema kerja dan masa training model begini justru memaksa kita menomboki biaya hidup sendiri demi pekerjaan yang kepastiannya terus digantung.
Di titik ini, peran Disnaker beserta pejabat di level daerah maupun nasional mestinya jangan cuma berhenti pada kampanye soal hak pekerja di media sosial. Turunlah ke lapangan, lakukan sidak rutin, dan beri penindakan tegas bagi perusahaan yang terbukti mengangkangi aturan ketenagakerjaan!
Sebab, kalau pengawasan negara terus-terusan kendor dan hanya menunggu pekerja yang ketakutan untuk melapor, perusahaan BPO red flag akan terus berpesta pora di atas keringat pencari kerja. Pada akhirnya, sambil menunggu pemerintah benar-benar hadir, kita sendirilah yang harus ekstra teliti membaca setiap pasal kontrak sebelum tanda tangan—jangan sampai niat hati mencari penghidupan layak, malah berakhir kerja bakti memperkaya korporasi yang tidak punya nurani. Arghhh.
Penulis: Dimas Junian Fadillah
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Jadi Pekerja Jalur Outsourcing Itu Nggak Seburuk yang Kita Kira kok, Ingat, Cari Kerja Susah, Jalani yang Ada di Depan dengan Mantap! dan artikel menarik lainnya di Terminal Mojok
