Ada satu kemewahan yang sering kita anggap akan tersedia selamanya: membuka keran, lalu air keluar. Sampai suatu pagi keran cuma mengeluarkan suara angin. Di Bali, kemungkinan semacam itu bisa saja terjadi.
Apalagi pada Agustus 2026 ini, situasinya sedang tidak terlalu santai. BMKG mencatat pada dasarian pertama Agustus, sekitar 76,5 persen wilayah atau 535 Zona Musim di Indonesia sudah memasuki musim kemarau.
Curah hujan rendah bahkan mendominasi 90,79 persen wilayah Indonesia. Bali termasuk kawasan yang dalam beberapa dasarian ke depan diprakirakan memiliki curah hujan rendah.
Artinya sederhana. Kalau kita masih memperlakukan air seperti barang yang stoknya bisa muncul sendiri dari balik batu, mungkin kita memang terlalu percaya kepada mukjizat.
Bali ramai, air ikut kerja lembur
Persoalan air di Bali sebenarnya agak ironis. Kita punya subak, sistem pengelolaan air yang telah mengatur hubungan antara manusia, pertanian, alam, dan air selama berabad-abad. UNESCO bahkan mengakui lanskap budaya subak sebagai warisan dunia.
Masalahnya, manusia modern punya kemampuan luar biasa untuk mengagumi kearifan masa lalu sambil perlahan-lahan menghancurkan syarat yang membuat kearifan itu bisa bekerja. Sawah berubah menjadi vila. Lahan resapan menjadi bangunan. Berbagai properti baru membutuhkan air dalam jumlah besar.
Air memang tidak pernah muncul di daftar fasilitas pariwisata sebagai atraksi utama.
Tidak ada wisatawan datang ke Bali lalu berkata, “Saya ke sini terutama untuk melihat akuifer.” Tapi, hampir seluruh industri pariwisata membutuhkan air supaya bisa terlihat seperti surga.
Penelitian Eva Yamamoto, Takahiro Sayama, dan Kaoru Takara mengenai pertumbuhan pariwisata dan kelangkaan air di Bali menemukan bahwa kebutuhan air sektor pariwisata meningkat sekitar 20,8 juta meter kubik atau 295 persen antara 1988 dan 2013. Sekitar 68 persen kenaikan itu terkonsentrasi di Kabupaten Badung.
Memang, data tersebut menggambarkan perkembangan sampai 2013. Namun, justru di situlah pertanyaan yang seharusnya membuat kita sedikit sulit tidur. Setelah 2013, apakah pembangunan pariwisata Bali melambat? Ya tentu saja tidak.
Laporan The Guardian pada Juli 2026, misalnya, menggambarkan bagaimana tekanan pembangunan dan eksploitasi air semakin terasa di sejumlah kawasan Bali. Laporan tersebut, mengutip data pertanahan Bali, menyebut lebih dari 6.500 hektare sawah hilang dalam lima tahun terakhir.
Padahal, sawah bukan sekadar tempat menanam padi. Lahan pertanian juga membantu menahan limpasan air dan mengisi kembali cadangan air tanah. Maka, yang hilang sebenarnya bukan hanya pemandangan hijau untuk latar belakang foto prewedding. Kita sedang mengurangi sebagian infrastruktur air alami kita sendiri.
Jangan terkecoh karena air masih keluar dari keran
Krisis air di Bali itu berbahaya. Kita sering tidak menyadarinya sampai kondisinya sudah serius.
Kota tidak otomatis berubah menjadi gurun. Hotel di Bali masih buka. Orang masih mandi. Kolam renang masih biru. Tukang cuci motor masih menyemprot kendaraan dengan penuh keyakinan. Namun, di bawah tanah, persoalan bisa tumbuh perlahan.
Air tanah di Bali ditarik semakin banyak. Sumur harus dibuat semakin dalam. Daerah resapan menyusut. Pada wilayah pesisir, pengambilan air tanah berlebihan juga meningkatkan risiko intrusi air laut.
Itu sebabnya kita sebaiknya berhenti membayangkan krisis air hanya sebagai gambar warga membawa jeriken dalam antrean panjang.
Krisis juga bisa berbentuk ketimpangan. Satu kawasan punya air untuk kolam renang, taman, dan jacuzzi, sementara beberapa kilometer dari situ warga Bali harus membeli air tangki.
Secara teknis semuanya sama-sama “mendapatkan air”. Secara politik, jelas tidak sama. Di sinilah perkara air berubah dari persoalan hidrologi menjadi persoalan keadilan.
Pertanyaannya bukan lagi hanya apakah air tersedia, tetapi siapa yang memperoleh air lebih dulu, siapa yang memperoleh lebih banyak, siapa yang menentukan distribusinya, dan siapa yang harus membayar paling mahal ketika air mulai langka. Air, rupanya, bisa punya kelas sosial.
Indonesia juga jangan merasa aman karena punya banyak sungai
Masalah serupa tidak hanya milik Bali. Indonesia sangat mudah merasa kaya air. Kita punya ribuan sungai, danau, rawa, mata air, hutan tropis, serta musim hujan yang kadang membuat jemuran tiga hari tidak kering.
Secara visual memang meyakinkan. Sayangnya, punya banyak air tidak sama dengan memiliki water security.
Bank Dunia mencatat lebih dari sepertiga wilayah sungai di Indonesia, sekitar 45 dari 128 wilayah sungai, mengalami tekanan air. Dan 15 di antaranya menghadapi tekanan kategori tinggi atau berat. Perubahan iklim diperkirakan semakin memperbesar tantangan ketahanan air Indonesia.
Pada Agustus 2026 kita mendapat pengingat tambahan. BMKG menyatakan El Nino berada pada intensitas sangat kuat dan kondisi atmosfer cenderung lebih kering. BMKG juga secara eksplisit meminta pemerintah daerah dan masyarakat menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan.
Jadi, kalau ada yang masih berkata, “Indonesia kan negara tropis, air banyak,” mungkin orang itu perlu kenalan sama konsep sederhana bernama distribusi.
Hujan banyak di satu tempat tidak otomatis mengisi keran rumah di tempat lain. Air berlimpah pada Januari juga tidak otomatis menyelesaikan kekeringan bulan Agustus. Dan bendungan baru sekalipun tidak akan otomatis membuat tata kelola air di Bali menjadi adil kalau penggunaan airnya sendiri tidak pernah dikendalikan.
Bali terlalu sibuk membangun tempat yang butuh air
Selama ini pembangunan di Bali sering memakai logika yang agak terbalik. Kita menentukan apa yang ingin dibangun terlebih dahulu, lalu urusan air dipikirkan belakangan.
Mau bangun hotel? Silakan.
Perumahan? Silakan.
Kawasan industri? Gas.
Setelah semuanya berdiri, barulah pertanyaan kecil muncul: airnya dari mana? Padahal pertanyaan itu mestinya ditaruh di depan.
Setiap daerah seharusnya punya perhitungan serius tentang daya dukung air. Misalnya, memperhitungkan cadangan air tanah yang tersedia, seberapa cepat pengisiannya kembali, kebutuhan domestik warga, kebutuhan pertanian, industri dan pariwisata, dan air yang hilang pada jaringan perpipaan.
Dan yang lebih penting. Kalau stoknya terbatas, siapa yang harus diprioritaskan. Ini memang tidak seseksi membicarakan jalan tol, bandara, kawasan ekonomi khusus, atau target jutaan wisatawan. Tidak ada pejabat yang bisa gunting pita di depan akuifer sambil tersenyum ke kamera.
Tapi justru perkara-perkara membosankan semacam inilah yang menentukan apakah sebuah kota di Bali masih layak dihuni 20 tahun lagi.
Bali tidak perlu menunggu kerannya kering
Bali punya kesempatan menjadi contoh tentang bagaimana sebuah daerah wisata memperlakukan air sebagai batas pembangunan, bukan sekadar bahan baku pembangunan. Caranya tidak harus dimulai dengan teknologi yang terdengar futuristis. Mulai saja dari hal masuk akal.
Pengambilan air tanah harus diawasi jauh lebih ketat. Data penggunaan air oleh industri pariwisata harus transparan. Hotel, vila, dan usaha dengan konsumsi air besar perlu didorong menggunakan sistem daur ulang air untuk kebutuhan yang tidak memerlukan air bersih.
Pemanenan air hujan harus menjadi bagian serius dari standar bangunan. Daerah resapan air jangan terus dianggap sebagai tanah kosong yang sedang menunggu investor. Dan satu lagi yang sering terlupakan: lindungi sawah Bali.
Kita terlalu sering memandang sawah hanya dari nilai ekonominya sebagai lahan pertanian. Ketika keuntungan bertani kalah dibandingkan harga tanah, menjual sawah seolah menjadi pilihan rasional.Padahal ketika sawah berubah menjadi beton, yang hilang bukan hanya padi. Kemampuan tanah menyimpan air ikut berkurang.
Subak kehilangan ruang hidup. Dan Bali kehilangan salah satu mekanisme ekologis yang selama ratusan tahun membantu pulau ini bertahan.
Jangan sampai kita menjual surga, lalu membeli air tangki
Krisis air di Bali tidak akan datang seperti bencana dalam film. Tidak ada musik menegangkan. Tidak ada sirene. Setelah itu air harus dibeli. Lalu konflik kepentingan muncul.
Dan suatu hari kita baru sadar bahwa pembangunan yang selama ini kita banggakan ternyata menghabiskan salah satu sumber daya paling mendasar untuk mempertahankannya. Bali masih punya waktu untuk menghindari cerita semacam itu. Indonesia juga.
Tetapi syaratnya satu. Berhenti memperlakukan air sebagai sumber daya yang akan selalu tersedia hanya karena selama ini ia tersedia. Sebab kita bisa membangun hotel baru ketika kamar kurang, memperlebar jalan ketika macet, dan membuat bandara baru ketika bandara lama terlalu ramai.
Tapi kalau mata air mati dan akuifer rusak, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baliho bertuliskan “Coming Soon: Sumber Air Baru.” Alam tidak bekerja seperti proyek properti.
Dan mungkin ini ironi terbesar dari Bali hari ini. Jangan sampai suatu hari kita masih bisa menawarkan kepada wisatawan kamar dengan private pool, tetapi warga di sebelahnya harus menunggu truk tangki datang.
Kalau itu sampai terjadi, masalah Bali bukan lagi kekurangan air. Masalahnya adalah kita sebenarnya punya air, tetapi terlalu lama salah menentukan untuk siapa air itu digunakan.
Penulis: I Gusti Ngurah Krisna Dana
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Bali, Surga Liburan yang Nggak Ideal bagi Sebagian Orang
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.