Program MBG (makan bergizi gratis) sudah mulai diberlakukan atau diuji coba di sejumlah daerah. Setidaknya uji coba dilakukan di 190 titik atau sekolah yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Tentu dalam pelaksanaannya, program ini menuai reaksi beragam dari masyarakat. Bahkan nggak jarang di beberapa tempat ada yang memberikan video testimoni terkait dengan komposisi menu yang dihidangkan untuk program makan bergizi gratis ini.
Seperti siklus yang sudah biasa terjadi ketika sebuah kebijakan menuai pro dan kontra, mereka yang mengkritik akan dibalas dengan argumen dari para pendukung yang membuat suasana di kanal media sosial jadi makin rame. Pemerintah sendiri tidak tinggal diam melihat beragamnya respon masyarakat, terutama mereka yang mengkritik. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nisbi mengatakan kalau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah masih menggunakan anggaran pribadi Presiden Prabowo.
Entah apa maksud dari pernyataan modelan begini di tengah keramaian respon publik soal makan bergizi gratis, tapi kalau benar anggaran pelaksanaan program tersebut masih menggunakan kantong pribadi Presiden Prabowo, ini tidak berarti beliau jadi sosok yang heroik layaknya Robin Hood. Praktik tersebut justru memberikan dampak buruk bila dilihat dari tata kelola anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Potensi penyimpangan keuangan negara dalam program makan bergizi gratis
Penggunaan dana pribadi, terlebih ini adalah dana dari seorang pejabat publik sekelas presiden dalam menjalankan program nasional (dalam hal ini makan bergizi gratis) bukan menjadi gambaran yang baik tentang tata Kelola keuangan negara. Penggunaan anggaran tentu telah diatur secara detail dalam regulasi terkait yang pastinya melalui proses akuntabilitas, transparansi, dan pengesahan di tingkat parlemen.
Kalau anggarannya menggunakan dana pribadi, tentu jadi sangat aneh, terlebih terkait dengan proses pengesahannya. Saya jamin, proses pengesahan melalui parlemen ini dilangkahi. Soalnya aneh, bayangkan saja, masak ketika pengajuan pengesahan ke DPR, tertulis anggarannya utang kepada presiden Prabowo? Lucu to ya. Kalau pengesahan seperti ini dilangkahi, artinya tidak ada lagi check and balances dalam unsur demokrasi. Pun kalau melalui proses pengesahan, makin aneh lagi karena para anggota DPR yang pinter-pinter itu malah menyetujui pelaksanaan program menggunakan dana utang dari kantong pribadi seorang pejabat publik.
Proses seperti ini akan sulit diawasi dan bisa jadi contoh buruk dalam penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Hati-hati loh, bisa jadi malah pada meniru berjamaah. Kalau sudah begitu, masyarakat jadi sulit mengawasi. Lah program pemerintah kok anggarannya utang ke pihak personal.
Konflik kepentingan gara-gara program makan bergizi gratis
Apa pun kedoknya, mau itu untuk kepentingan sosial sekalipun, ketika itu masuk sebagai program prioritas nasional, penggunaan dana pribadi ini tidak diperkenankan karena bisa jadi alat politik di kemudian hari. Dalam konteks program makan bergizi gratis ini, penggunaan dana pribadi mengaburkan esensi pelaksanaan dari program tersebut, antara ini memang tanggung jawab sebagai pejabat public atau kepentingan politiknya pribadi.
Anggaran negara saja bisa dimanfaatkan untuk menarik popularitas pribadi apalagi menggunakan anggaran pribadi. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Prabowo jadi pamrih dengan kesediaannya mengeluarkan anggaran pribadinya, tapi orang-orang sekitarnya yang modelan kayak lalat, yang tahunya mengendus kepentingan akan memanfaatkan itu untuk branding politik mereka sendiri.
Memberikan preseden buruk bagi pemerintahan
Kedua dampak di atas akan memicu preseden buruk bagi pemerintah Indonesia sendiri. Di mata internasional, proses sak enake dewe ini bisa jadi ditertawakan oleh negara lain. “Waduh Indonesia kok semiskin itu, bisa-bisanya program nasional malah bayarnya pake anggaran pribadi presiden.” Lah dikira ngurus program negara ini kayak ngurusin program setingkat RT/RW? Bahkan di kampung saya, penggunaan dana pribadi pun harus melalui kesepakatan warga sekampung ketika kumpulan arisan.
Selain itu, investor pun pasti mikir-mikir mau investasi ke Indonesia. Sudahlah regulasinya njelimet, bertumpuk-tumpuk, ditambah dengan pemerintah yang pengelolaan anggarannya modelan talangan uang pribadi macam ORMAWA aja. Nah kan, efek pendanaan makan bergizi gratis yang masih belum proper bisa sejauh ini.
Mengaburkan peran dan tanggung jawab negara
Praktik yang menunjukan seorang pejabat menggunakan dana atau sumber daya pribadinya untuk program publik membuat peran negara seakan hilang. Lah ya, yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu negara, bukan pejabat. Pejabat adalah salah satu pion negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat MELALUI PENGGUNAAN sumber daya yang dimiliki negara, bukan pribadi. Kalau praktik seperti yang ditunjukan oleh Pak Prabowo (jika benar) ini dinormalisasi, hal itu berpotensi menciptakan persepsi bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada kemurahan hati individu, bukan pada sistem negara yang kuat dan berfungsi optimal.
Ketika masyarakat mulai menjadikan individu sebagai penyelamat kepentingan umum, peran negara pun makin kabur. Dalam jangka panjang, program yang dibiayai secara pribadi berpotensi besar menciptakan relasi patronase antara pejabat dan masyarakat. Budaya patronase sendiri membuat masyarakat merasa terikat secara pribadi dengan pemberi bantuan, menciptakan hubungan ketergantungan yang tidak sehat. Efek selanjutnya adalah munculah pengkultusan terhadap sosok. Kalau sudah masuk ranah pengkultusan, bisa-bisa muncul sosok yang nantinya kebal hukum dan dibela mati-matian meski jelas-jelas salah. Saya rasa Pak Jokowi pun sepakat dengan hal itu. Sepakat kan, Pak?
Jadi, kalau benar terjadi penggunaan dana pribadi untuk program makan bergizi gratis, sebaiknya jangan diteruskan. Sampaikan ke publik permohonan maaf. Itu penting loh supaya tidak ditafsirkan aneh-aneh. Toh kalaupun memang penggunaan dana pribadi tidak dilakukan, ya sampaikan ke publik juga beserta bukti-bukti yang mendukung. Supaya rakyat nggak merasa dipermainkan.
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
