Pak Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas bersama presiden. Hal tersebut disampaikan untuk menjawab orang yang meragukan penanganan pandemi yang dilakukan oleh negara. Waktu berlalu, sampai sekarang belum ada lagi berita terbaru tentang orang-orang yang bilang corona tak terkendali mendatangi Pak Luhut.
Meski secara perorangan sepertinya nggak bakalan ada yang datang, sebenarnya sudah ada pihak yang menjawab tantangan Pak Luhut. Bukan sekadar orang yang ragu, tapi negara-negara, total ada 31 negara menolak pelancong dari Indonesia atau pelancong asing yang pernah singgah ke Indonesia.
31 negara tersebut adalah Singapura, Oman, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Hong Kong, dan negara-negara di Eropa dengan visa Schengen.
Hong Kong misalnya, mulai melarang semua penumpang penerbangan dari Indonesia masuk ke wilayah itu terkait penularan Covid-19 sejak akhir Juni lalu. Larangan itu diputuskan Pemerintah Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah kasus impor (imported cases) Covid-19 dari Indonesia. Pada 23 Juni 2021, Pemerintah Hong Kong mengumumkan bahwa mulai tanggal 25 Juni 2021 akan menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1 (extremely high risk).
Yang paling ngenes ya pencekalan dari tetangga sebelah, ada peraturan berlaku mulai Senin (12/7) pukul 23.59, pelancong yang memiliki riwayat perjalanan ke Indonesia dalam 21 hari terakhir tak diizinkan transit melalui Singapura.
Pertanyaan pertama, masa iya 31 negara yang mencekal pelancong dari Indonesia itu nggak pegang data semua? Pertanyaan kedua, mungkinkah data yang dipegang Pak Luhut berbeda dengan data yang dipakai negara-negara lain saat memutuskan mencekal Indonesia? Pertanyaan ketiga, sudahkah 31 negara yang mencekal Indonesia itu berkomunikasi dengan Pak Luhut karena sepertinya ada perbedaan pendapat yang ekstrem di masalah pandemi ini?
Jika 31 negara sampai menolak pelancong dari Indonesia, atau yang pernah singgah ke Indonesia, karena dianggap extremely high risk (A1), bukankah sebaiknya kita juga merasa cemas dan mulai berbuat sesuatu dengan lebih sungguh-sungguh dan terukur?
Mari putar ulang pernyataan para pejabat di Indonesia tentang pandemi belakangan ini:
“Bukan kelangkaan oksigen, tapi (((keterbatasan))).”
“Tarif Genose tidak naik, hanya (((penyesuaian))).”
“Rumah Sakit tidak kolaps, tapi (((over kapasitas))).”
Sopan santun yang menipu seperti pernyataan di atas dikenal dengan istilah majas eufemisme yang merupakan penghalusan makna kata.
Tentang eufemisme, kebetulan saya adalah seorang praktisi dengan jam terbang lumayan. Di masa kecil, saat diomeli karena bukannya membereskan mainan malah nonton kartun, saya menolak disebut bermalas-malasan. “Aku sedang (((bersantai-santai))) bentar aja kok,” ujar saya.
Di masa sekarang pun, saat Mas Bambang kesayangan saya, protes karena merasa dapat ultimatum, dia akan berkata seperti ini:
“Awas ya kalau wasapku nggak segera dibales!”
“Nah kan senengannya ngancam-ngancam.”
“Bukan ngancam, ini namanya (((pemberitahuan))).”
Sebagai praktisi yang tekun, saya paham betul bahwa eufemisme dipakai karena ada tujuan spesifik yang ingin dicapai. Oleh karena itu saya bisa mengerti kenapa pejabat publik di Indonesia cenderung memakai eufemisme ketika membahas pandemi.
Tapi, masalahnya adalah, pandemi tidak bisa selesai hanya dengan mengubah narasi. Risiko dari pandemi adalah nyawa, bukan penilaian dan kesan buruk dari orang lain. Oleh karena itu, TOLONG, sudahi lah pemakaian eufemisme untuk berkomunikasi dengan rakyat.
Kedua, TOLONG, selalu pertanyakanlah angka-angka resmi kasus positif Covid-19 karena angka-angka tersebut jelas-jelas dihasilkan dari sistem tracing kita yang buruk.
Survei serologi Covid-19 yang dilakukan FKM UI-Eijkman Institute yang melibatkan 5000 responden penduduk Jakarta menunjukkan data ke muka kita bahwa hampir separuh warga DKI Jakarta sudah terpapar Covid-19. Sementara menurut data resmi pemerintah, penduduk Jakarta yang terinfeksi Covid-19 hanya sekitar 8 persen.
Mengagetkan bukan? Ini baru di DKI saja loh, yang sialnya adalah provinsi dengan faskes dan pelayanan tes Covid-19 terbaik. Ini artinya angka-angka resmi provinsi lain sudah pasti perlu dipertanyakan juga.
Selama kapasitas tes Covid-19 tidak bisa diandalkan, maka angka yang benar untuk menjadi ukuran juga tidak akan bisa diperoleh. Oleh karena itu, berita baik dari pemerintah terkait angka hanyalah basa-basi pemegang kebijakan, tidak ada faedahnya untuk rakyat.
Saya teringat sebagian teman yang rutin mengunggah angka resmi dari pemerintah di medsos, terutama jumlah kesembuhan dan penularan, menyebutnya sebagai kabar baik dan hasil kerja keras pemerintah. Hey, data infeksi harian itu tells you nothing! Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua orang yang terinfeksi Covid-19 bisa terdeteksi oleh sistem akibat kapasitas tes terbatas dan bayar pula.
Pak Luhut, untuk tes Covid-19 dengan kapasitas yang rendah saja rakyat harus bayar, masa vaksin juga bayar padahal jumlah populasi yang sudah vaksin belum sampai 20 persen?
Vaksin adalah instrumen andalan yang tersisa untuk mengatasi pandemi saat ini. Harapan rakyat sangat sederhana, jangan sampai herd immunity dibayar dengan metode “survival of the fittest”.
Bismillah, vaksin gratis!
BACA JUGA Tak Perlu Malu Jadi Buruh Pabrik, Malulah kalau Jadi Pejabat Korup dan tulisan Aminah Sri Prabasari lainnya.
