Banyak lho proyek pemerintah yang nggak berdampak signifikan buat masyarakat atau bahkan mangkrak dan sebenarnya buang-buang anggaran aja.
Sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam sebuah negara, pemerintah diberi amanat oleh undang-undang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan itu dimanifestasikan ke dalam berbagai proyek, baik proyek fisik seperti infrastruktur pelayanan publik maupun proyek non-fisik seperti program-program dengan embel-embel pemberdayaan. Proyek-proyek tersebut tentu dihadirkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus ladang basah bagi mafia mencari nafkah.
Tapi yang namanya pemerintahan kan bukan diisi oleh para malaikat, melainkan diisi oleh manusia yang punya nafsu dan kepentingan. Banyak proyek yang berakhir pada pemborosan dan hanya menghabiskan anggaran negara. Kalau hanya boros tapi membawa manfaat sih tidak apa-apa, lha ini banyak juga yang mangkrak dan merugikan masyarakat sekitar.
Biasanya ini disebabkan proyek yang dihadirkan pemerintah tidak melalui studi kelayakan yang komprehensif atas urgensinya. Ibarat manusia yang butuhnya sayur bayam untuk tambah darah, tapi malah dikasih daging kambing biar naik darah. Berikut beberapa proyek pemerintah yang bukannya memberikan manfaat, malah hanya jadi beban anggaran bagi negara.
#1 Proyek Balai Latihan Kerja
Visi yang diusung dari hadirnya proyek Balai Latihan Kerja (BLK) adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. BLK sendiri merupakan wadah pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan keahlian yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, BLK di tiap-tiap daerah rata-rata membuka beberapa bidang kejuruan, seperti misalnya Teknik, Tata Busana, Kecantikan, Boga, dan beberapa keahlian yang bersifat kejuruan lainnya.
Namun dalam implementasinya, proyek BLK ini hanya jadi lahan basah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terutama di tingkat daerah. Alokasi dana sebanyak 5,2 triliun pada tahun 2022 oleh Kementerian Ketenagakerjaan hanya dijadikan ajang seremoni awal saja untuk peresmian BLK. Kucuran dana tersebut tidak berdampak signifikan bagi penurunan angka pengangguran pada tahun-tahun berikutnya.
Sebaliknya, kerugian akibat program ini malah lebih terlihat karena tidak ada link and match dengan kebutuhan industri dan tidak adanya output yang jelas setelah masyarakat mengikuti pelatihan. Selain itu, infrastruktur BLK juga banyak digelapkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
#2 Proyek Satelit Multifungsi SATRIA
Tahun 2023 menjadi tahun di mana Satelit Republik Indonesia (SATRIA) ditargetkan akan diluncurkan. SATRIA merupakan Satelit Multifungsi (SMF) yang dirancang khusus untuk koneksi internet. Dicanangkan mulai tahun 2019 akhir, satelit ini digadang-gadang menjadi solusi atas kecepatan jaringan internet di Indonesia yang tidak merata.
Misi utama dihadirkannya satelit ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan internet publik melalui pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan. Melalui proyek ini, diharapkan agar seluruh layanan dan fasilitas publik pada sektor pendidikan, kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia dapat terkoneksi oleh internet dengan kecepatan yang merata.
Sayangnya di balik misinya yang begitu mulia, proyek ini dihadirkan terlalu terburu-buru karena banyak aspek pendukungnya yang belum dihadirkan secara konsisten oleh pemerintah. Misalnya tower sinyal yang masih terbatas dan tidak ada di semua daerah, terutama daerah-daerah yang menjadi sasaran proyek ini.
Banyak pengamat juga berpendapat bahwa SATRIA terlalu nanggung jika dikembangkan karena telah hadir beberapa model satelit yang lebih modern seperti satelit low orbit yang dikembangkan oleh Starlink. Bisa jadi SATRIA justru menjadi sampah antariksa beberapa tahun mendatang.
Selain itu, proyek satelit SATRIA ini menelan biaya yang cukup tinggi, yaitu mencapai Rp5,2 triliun. Angka tersebut membuat Kementerian Komunikasi dan Informasi menerima peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun lalu. BPK menilai, Perencanaan yang tidak matang, pemborosan, atau utilisasi yang rendah terhadap kapasitas infrastruktur satelit yang dibangun oleh Kominfo berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.
#3 Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai oleh pemerintah sebagai simbol dari kemajuan pembangunan. Proyek ini dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC. Yang menjadi sorotan dari proyek ini adalah karena pemerintah ikut menyuntikkan dana ke proyek tersebut melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penggunaan APBN dilakukan karena ternyata pembiayaan proyek tersebut bengkak menjadi 8 miliar dolar AS. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya 6,07 miliar dolar AS melalui kerja sama pemerintah Indonesia dan China.
Banyak kalangan yang mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan infrastruktur publik yang muspro. Kereta ini dihadirkan untuk rute antarkota yang selama ini dinilai tidak terlalu butuh-butuh amat karena jalur tol dan kereta biasa sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan dari Jakarta-Bandung atau sebaliknya.
Dan sebagaimana proyek-proyek yang dibangun dengan kerja sama pihak swasta, maka selanjutnya untuk balik modal, rakyatlah yang menanggung biaya balik modal kereta cepat tersebut dengan membeli tiketnya yang harganya mencapai Rp350 ribu. Piye menurutmu, Lur?
#4 Bandara Kertajati
Bandara Kertajati yang terletak di Majalengka ini menjadi proyek ambisius pemerintah karena menggelontorkan dana lebih dari Rp7 triliun. Kucuran dana ini untuk menunjang pembangunan bandara yang memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan kapasitas penumpang mencapai 29 juta orang. Luasnya bahkan hampir menyamai luas dari Bandara Soekarno-Hatta.
Namun sayang, ambisi kuat yang tidak dibarengi dengan analisa kebutuhan yang matang membuat bandara ini malah jadi proyek yang hanya buang-buang anggaran. Target penumpang 2 juta per tahun tak pernah terealisasi hingga saat ini. Penumpang di Bandara Kertajati hanya mentok di kisaran 200 ribu hingga 400 ribu penumpang setiap tahunnya. Bahkan bandara ini malah mau dijual ke pihak asing.
#5 Seluruh proyek super app dari kementerian
Gagapnya pemerintah dalam merespons era digital itu nampak jelas dengan kehadiran 24 ribu aplikasi dari kementerian/lembaga yang semuanya tidak ada fungsi konkretnya. Bahkan Menteri Sri Mulyani sendiri sampai geleng-geleng kepala untuk kegagapan yang satu ini. Bayangkan 24 ribu aplikasi dengan anggaran satu aplikasi paling tidak puluhan juta rupiah.
APBN yang dikumpulkan melalui pajak yang kita bayar harus tergerus oleh kegagapan para boomers yang ada di pemerintahan. Entah fenomena ini mau sampai kapan. Yang jelas, proyek super app yang acap kali diucapkan dengan sok iye oleh para pemangku kepentingan itu nyatanya hanya buang-buang anggaran.
Nah, itulah beberapa proyek pemerintah yang boros dan menghabiskan anggaran. Sebenarnya masih banyak contoh lainnya seperti IKN atau tol laut, tapi untuk sementara segini dulu saja lah. Bukannya apa-apa, saya takut dicap anti-pemerintah, bukan begitu netizen yang terhormat?
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Siapa Bilang Kerja di Proyek Pemerintah Itu Enak? Situ Belum Dipalak sih.
